Kamis, 24 Juli 2014
Pegawai PLN Unjuk Rasa PDF Cetak Surel
Jumat, 11 November 2011 01:52

RENCANA DEBIROKRATISASI

Pegawai PLN Cabang Padang unjuk rasa menolak rencana perampingan struktural PLN Cabang Padang, karena dinilai  mengabaikan nasib dan kesejahteraan pegawai.

PADANG, HALUAN  — Ratusan pegawai yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN DPC Cabang Padang menggelar unjuk rasa di pelataran parkir Kantor PLN Wilayah Sumatera Barat, Kamis (10/11). Mereka yang umumnya pegawai PLN Cabang Padang menolak rencana PLN Wilayah Sumbar yang akan mendebiro­kratisasi PLN cabang tersebut.

“Kami tak main-main. Peno­lakan ini sudah kami sampaikan ke manajemen wilayah, begitu kami tahu rencana debirokratisasi ini beberapa waktu lalu, dimana Cabang Padang sebagai percon­tohan nasional. Karena wilayah tetap bersikukuh melaksanakan debirokratisasi ini, makanya kami menggelar aksi ini,” kata Bajora Matondang, Ketua DPP Serikat Pekerja PLN Sumbar, didampingi Ketua DPC Padang, H Adri dan Sekretaris DPC SP-PLN Padang, Azwardi Arif kepada wartawan di sela-sela aksi demo tersebut.

Pada aksi demo yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu, SP-PLN menyampaikan empat tuntu­tan kepada manajemen perusahaan listrik negara tersebut. Tuntutan itu adalah menolak dengan tegas program Debirokratisasi PLN Cabang Padang. Kemudian me­nolak Sistem Ujian Online (SI UJO), menolak union busting (pemberangusan) terhadap Serikat Pekerja dan persoalan Bipartit. Namun setelah lebih dari 3 jam berorasi, tuntutan yang mereka sampaikan ‘bertepuk sebelah tangan’, karena mereka tak berhasil menemui manajemen PLN Wila­yah Sumbar.

“Hari ini kami tak bertemu dengan Bapak GM Wilayah, atau manajemen yang mewakili. Tapi aksi kami akan terus berlanjut. Besok (hari ini-red), kami akan berorasi lagi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kantor gubernur,” katanya.

Menurut Bajora, munculnya aksi demo tersebut, karena aspi­rasi pekerja tidak lagi direspon oleh manajemen perusahaan. Apalagi tuntutan yang disampaikan itu menolak program-program yang tidak sesuai dengan upaya kemajuan perusahaan serta menga­baikan nasib dan kesejahteraan pegawai.

Seperti program debiro­krati­sasi misalnya lanjut Bajora, itu tak lebih dari upaya manajemen untuk memecah belah tubuh PLN sebagai langkah awal melakukan Pemdanisasi dan swastanisasi PLN di daerah.

“Debirokratisasi yang kata manajemen sekarang sebagai upaya meningkatkan pelayanan dengan merampingkan struktur organisasi yang dinilai gemuk selama ini, itu sama sekali tak benar. Debiro­kratisasi itu tak lebih dari upaya memecah belah dan mengacaukan struktur yang telah berjalan selama ini. Kenapa saya katakana demi­kian, karena enam kabupaten/kota yang selama ini di bawah PLN Cabang Padang nantinya dipisah­kan. Padang berdiri sendiri, kemudian Mentawai ataupun Sungai Penuh, Kerinci juga berdiri sendiri. Apa yang akan terjadi, Kota Padang dengan pendapatan besar tentu lancar operasionalnya. Nah, bagaimana dengan Mentawai dan daerah lainnya? Nah, inilah yang kami nilai upaya Pemdanisasi dan swastanisasi ini. Karena tidak menutup kemungkinan setelah dipisah, kedepannya diserahkan pengelolaan listrik ini ke daerah atau swasta,” jelasnya.

Jika manajemen ingin me­mang­kas prosedur untuk mening­katkan pelayanan, tambah Bajora, tidak perlu melakukan pemisahan cabang ini. “Berikan saja otonomi yang lebih luas kepada rayon dan ranting, itu sudah lebih dari cukup untuk memangkas prosedur pela­yanan ini. Logikanya kan demi­kian, jika otonomi diberikan lebih besar dengan memberikan delegasi urusan-urusan yang selama ini harus sampai ke cabang, berikan saja ke rayon, selesai. Kenapa harus struktur cabang yang di­pisah­kan,” katanya lagi.

Sebelumnya Kamis (8/9), rencana melakukan mogok pega­wai PLN menolak debirokratisasi tersebut juga disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis dan Ketua Dewan Pembina Serikat Pekerja PLN Daryoko. Menurut Daryoko, sejak lama Serikat Pekerja meno­lak hal itu. Dan dia menilai ini adalah bentuk lain dari program unbun­dling yang juga pernah ditolak dengan keras oleh Serikat Pekerja PLN saat UU Kelistrikan akan dite­rapkan tujuh tahun silam. Sementara itu, General Manager PLN Wilayah Sumatera Barat (WSB) Judi Winardi Widjaja saat ditemui Haluan terkait program debirokratisasi PLN Cabang Pa­dang beberapa hari lalu menga­takan, program itu merupakan upaya PLN meningkatkan perce­patan pelayanan kepada masya­rakat. Inti dari debi­rokratisasi itu adalah memutus mata rantai pelayanan yang selama ini terlalu panjang prosedurnya.Selama ini misalnya layanan kantor ranting, jika tak bisa diekse­kusi oleh mereka, akan dilanjutkan ke cabang, lalu terus ke wilayah. “Nah, ini yang dipangkas dengan mem­berikan pendelegasian kepa­da rayon tersebut. Sedangkan wilayah hanya izin-izin tertentu. Di wilayah pun memberikan kewenangan kepada cabang de­ngan memberikan angga­ran, jadi wilayah tak lagi pegang anggaran,” kata Judi pula. Begitu juga dengan sumber daya material. Nantinya wilayah tak lagi pegang material tersebut dan langsung dipegang oleh Belanti, Tabing, Kuranji atau Inda­rung. ”Dengan demikian, urusan intern yang selama ini dijalankan pejabat struktural sebagai penanggung jawab terlalu panjang dengan banyak tingkatan, nantinya tidak lagi. Misal­nya, unit terdepan tidak tembus, nanti langsung GM yang bertanggung jawab di wilayah,” jelasnya. (h/vid)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy