Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Program Pembangunan (UNDP) menerbitkan laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2011 untuk 189 negara pada 2 November 2011

Hasilnya, Indonesia men­dapat angka 0,617 dan menem­pati peringkat 124 dari 187 negara. Bila langsung diban­dingkan dengan tahun sebe­lum­nya, posisi Indonesia turun karena pada 2010 Indonesia ada di posisi 108 dari 169.

Tapi mekanisme mem­bandingkan peringkat ternyata tidak tepat karena selain ada penambahan jumlah negara yang dinilai, mekanisme peng­hitungan IPM 2011 juga berbe­da dengan tahun sebelumnya.

“Jadi metode tahun ini dengan tahun sebelumnya berubah, bila ingin diban­dingkan, metodologinya harus disamakan dulu, karena IPM Indonesia sebenarnya mening­kat,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemba­ngunan Nasional (Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana. Pengukuran IPM 2011 menggunakan indikator ke­mam­puan atau daya beli per kapita (dalam dolar AS), angka harapan hidup (life expectancy at birth), serta angka harapan anak usia sekolah (expected years of schooling) dan rata-rata lama mengenyam bangku pendidikan bagi penduduk usia di atas 25 tahun (means years of schooling).

Indeks kumulatif yang didapat adalah 0,617 yang berasal dari indeks pendapatan yaitu 0,518, indeks kesehatan yaitu 0,779, serta indeks pendidikan sebesar 0,584.

Bila diartikan, daya beli per kapita penduduk Indonesia sebesar 3.716 dolar AS, angka harapan hidup 69,5 tahun, angka harapan anak usia sekolah agar dapat terus bersekolah adalah 13,2 tahun dan rata-rata masa penduduk usia di atas 25 tahun mengenyam bangku pendidikan 5,8 tahun.

Sedangkan penghitungan IPM pada 2010 menggunakan indikator produk domestik bruto (PDB) per kapita, angka harapan hidup, serta angka melek huruf orang dewasa dan rasio pelajar yang terdaftar di suatu sekolah.

Armida mengungkapkan bila metode 2011 diterapkan untuk IPM 2010 maka akan diperoleh angka 0,613, yang terdiri atas angka harapan hidup 68,9 tahun, GNI per kapita sebesar 3.544 dolar AS, sementara indikator pendidi­kan statis di angka yang sama dengan angka 2011.

Hanya ada sedikit pening­ka­tan antara angka IPM 2011 dengan IPM 2010 yaitu 0,004 poin dan tergolong peningkatan yang landai.

Angka IPM Indonesia 2011 tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Singapura (0,866), Brunei Darussalam (0,838), Malaysia (0,761), Thailand (0,682), dan Filipina (0,644) tapi lebih tinggi dibandingkan Vietnam (0,593), Laos (0,524), Kamboja (0,523) dan Myanmar (0,483).

Makna IPM Laporan IPM menekankan pada kemampuan sumber daya manusia sebagai faktor utama untuk mem­bangun suatu negara dengan mengambil data dari lembaga internasional seperti dari Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Departemen Eko­nomi dan Sosial PBB.

Tujuannya adalah agar pembangunan dilakukan dengan cara yang dapat memperluas pilihan hidup manusia sesuai dengan nilai yang mereka anut, artinya pembangunan lebih dari pertumbuhan ekonomi semata.

Dalam laporan IPM 2011 yang mengambil tema “Keber­lanjutan dan Keadilan: Masa Depan yang Lebih Baik bagi Semua”, UNDP memilih isu keadilan sebagai masalah utama pembangunan yang terjadi di dunia.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, El-Mostafa Ben­lamlih mengatakan bahwa IPM berguna untuk mendorong pemerintah menempatkan manusia sebagai pusat pem­bangunan.

“Laporan IPM berupaya untuk mendorong negara dapat menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan karena angka IPM yang baik menun­jukkan daya saing dan keber­lanjutan negara tersebut yang juga baik, selanjutnya akan menarik investor untuk masuk sehingga berguna bagi pem­bangunan negara itu,” kata Mostafa.

Mengenai “keadilan” (equi­ty), Mostafa mengatakan keadi­lan merupakan hal yang krusial bagi pembangunan manusia karena tanpa ada keadilan tidak ada partisipasi dalam pemba­ngunan dan tanpa partisipasi tidak ada keberlanjutan pemba­ngunan.

“Masyarakat miskin adalah pihak yang paling menderita karena ketiadaan akses pem­bangunan, artinya pembangu­nan harus ditujukan untuk seluruh rakyat dan seluruh wilayah di Indonesia,” ungkap Mostafa.

UNDP pun sejak 2010 membuat indeks yang menghi­tung tingkat ketidakadilan dalam IPM yang disebut seba­gai “Inequality-Adjusted HDI” (IHDI) yang diperoleh dari angka IPM dikurangi kom­ponen daya beli.

Indonesia memperoleh indeks 0,502 atau berkurang 18,3 persen untuk ketidak­adilan distribusi pembangunan (IHDI).

Indeks IHDI Indonesia masih lebih buruk diban­dingkan dengan Vietnam yang hanya dipotong 14 persen namun lebih baik dibandingkan Filipina (19,9 persen), Thailand (21,3 persen), Laos (22,8 persen), Kamboja (27,2 persen) ataupun China (22,3 persen).

“Meski Indonesia memiliki angka yang lebih bagus dibandingkan dengan negara tetangga, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketidakadilan bagi masyarakat dalam mengkases pendidikan dan kesehatan dan juga pendapatan,” kata Country Director UNDP untuk Indo­nesia, Beate Trankmann.

Cara meningkatkan Armi­da mengatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan angka IPM Indonesia adalah dengan mengimplementasikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indo­nesia (MP3EI) 2011-2025 yang berisi pengembangan enam wilayah koridor ekonomi.

“Kami menginginkan per­tum­buhan ekonomi Indonesia bisa di atas tujuh persen tapi tentu harus merata, itu satu-satunya cara untuk mening­katkan IPM; bisa dengan mengikuti pola MP3EI, kalau pertumbuhan ekonomi mening­kat maka GNI juga mening­kat,” kata Armida.

MP3EI yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2011 memiliki tiga strategi utama yaitu pengembangan potensi enam koridor ekonomi, pengu­atan konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional dan pengem­bangan “center of excellence” di setiap koridor ekonomi.

Pembagian koridor tersebut adalah Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi; Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi; Jawa sebagai pendorong indus­tri dan jasa; Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan; Sula­wesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan nikel serta Papua-Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan.

Hasil dari MP3EI memang belum dapat diukur saat ini, namun bila dilihat dari kontribusi daerah atas Produk Domestik Bruto Nasional hingga 2010, menurut data Badan Pusat Statistik, Jawa dan Bali masih menjadi juaranya.

Jawa dan Bali menyum­bangkan 59,39 persen dari PDB Nasional 2010, disusul Sumatra (23,03 persen), Kalimantan (9,31 persen), Sulawesi (4,61 persen) dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (3,83 persen).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Brodjo­negoro juga memprediksi bahwa distribusi PDB Indonesia 2012 tetap didominasi provinsi di Jawa dan Bali sebesar 59,8 persen, disusul Sumatera seba­nyak 22,7 persen, Kalimantan (9,6 persen), Sulawesi (4,3 persen) dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (3,6 persen).

Akibatnya alokasi dana transfer daerah 2012 juga masih beredar di Jawa dan daerah dengan potensi sumber daya alam besar.

“Provinsi di Jawa dan daerah dengan potensi SDA besar memang memperoleh alokasi dana transfer tertinggi ditambah bila memper­hitung­kan faktor jumlah penduduk dan jumlah kabupaten sehingga ketimpangan transfer antar daerah sulit terhindari,” tambah Bambang.

Menurut Anggaran Penda­patan dan Belanja Negara 2011, total belanja negara yang berjumlah Rp1.229,6 triliun sebesar 34,9 persen atau Rp393 triliun dialokasikan ke dana transfer daerah yang dibagi-bagi menjadi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Daerah-daerah yang mendapatkan dana transfer di atas rata-rata Rp11,805 miliar adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Berkumpulnya dana di provinsi-provinsi tersebut membuat aliran kredit perbankan juga masih berputar di provinsi Jawa yaitu sebesar 71 persen dari kredit yang disalurkan oleh bank menurut data Bank Indonesia pada Januari-September 2011, disusul Sumatera (15 persen), Kalimantan (6 persen), Sulawesi (4 persen) dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (2 persen).

Padahal aliran modal dari kredit bank dapat digunakan untuk memulai membangun usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Kritik Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Emil Salim meng­kritik kebijakan pembangunan yang masih didominasi oleh provinsi di Jawa, Bali dan Sumatra sehingga pemba­ngunan Indo­nesia bagian Timur tertinggal.

“Dilihat dari jumlah penduduk, PDB, maupun alokasi kredit, 80 persen tertuju ke Jawa, Bali dan Sumatra sehingga Indonesia bagian Timur yang penduduknya sedikit, pasarnya kecil juga mendapat kredit yang kecil,” kata Emil dalam seminar “Indonesia Economic Outlook 2012”.

Ia mengatakan pemba­ngunan tidak bisa dilanjutkan dengan cara demikian karena pembangunan Indonesia bukan hanya “pro growth” tapi juga “pro poor, pro job, pro green dan pro equity”.

“Jangan terpesona hanya dengan pemikiran ekonomi, karena investasi di Jawa juga tidak membuat Jawa Timur atau Jawa Tengah berubah dari daerah kantong kemiskinan, meski intensitas kemiskinan lebih parah di Nusa Tenggara dan Papua,” kata Emil yang juga Ketua Dewan Pertim­bangan Presiden itu.

Tugas pemerintah adalah membuat keseimbangan dalam pembangunan karena Indonesia bagian Timur membutuhkan subsidi besar di bidang angkutan laut, perbankan dan pendidikan.

“Pembangunan Indonesia Timur membutuhkan biaya, permasalahannya apakah kita mau mengorbankan kece­patan pertumbuhan untuk menjaga Indonesia tetap menjadi negara kesatuan?” tambah Emil.

Pepatah China yang menyatakan “tanamlah gandum kalau kamu ingin hidup setahun, tanamlah manusia (mendidik) jika kamu ingin hidup selamanya” tampaknya cocok sebagai asas pemb­angunan Indonesia yang seharusnya berfokus pada pembangunan manusia dan bukan sebatas fisik. (ant/desca lidya natalia)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview