Sabtu, 26 Juli 2014
Rekrut PNS 2012, Berarti Penipuan PDF Cetak Surel
Senin, 26 Desember 2011 02:51

BOGOR, HALUAN — Moratorium penerimaan PNS tahun 2012 tetap konsisten ditekankan pemerintah. Maka, jika tahun 2012 masih ada yang merekrut PNS berarti itu penipuan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan moratorium (jeda) perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) masih berlaku hingga Desember 2012. “Kalau ada yang menawarkan berarti itu penipuan. Kriminal,” kata Gamawan di sela-sela Rapat Kerja Evaluasi Kabinet 2011 di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Menurut Gamawan, Kemen­terian Dalam Negeri hingga saat ini memang belum mendapatkan laporan penipuan berkedok rekruitmen PNS 2011. Kalaupun terjadi, pihaknya akan menye­rahkan penyelesaian penipuan tersebut melalui jalur hukum. “Itu kan tergantung korban. Kalau memang terjadi penipuan, lapor­kan. Kami mendorong dibawa proses hukum saja,” kata dia.

Sejak 24 Agustus 2011, Men­teri Keuangan Agus Marto­wardjojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Terkait Moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS. Waktu mora­torium resmi berlaku sejak 1 September 2011 hingga 31 De­sem­­ber 2012 atau sekitar 16 bulan.

Terdapat beberapa pengecualian dalam moratorium ini, seperti tenaga medis, dokter dan perawat, petugas keselamatan publik, serta tenaga pengajar. Tetapi ada persyaratan ketat.

Beberapa bulan terakhir, setidaknya dua kasus penipuan perekrutan PNS terjadi di Jawa Timur. Kasus pertama menjerat Elizabeth Susanti alias Santi, tersangka yang sempat kabur selama delapan hari dari Kejak­saan Negeri Surabaya. Rabu, 20 Desember 2011 lalu Santi ditang­kap aparat Kepolisian Resor Kota Surabaya di Apar­temen Aston Jakarta. Penipuan ini diduga melibatkan setoran hingga Rp100 miliar.

Kasus penipuan CPNS yang dilakukan Santi cs di Surabaya terjadi juga di Jombang. Kor­ban­nya mencapai 500 orang dengan total kerugian ditaksir men­capai Rp25 miliar. Tersangka juga mem­beberkan keterlibatan sejumlah pihak, ter­masuk petinggi Partai Demokrat.

Gamawan menuturkan mora­torium perekrutan PNS meru­pakan bagian agenda reformasi untuk menertibkan birokrasi. Diharapkan, penertiban birokrasi bisa menghentikan praktik me­nyogok, menyuap dan birokrasi yang berbelit.

Ada tiga poin penertiban terkait reformasi birokrasi, kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini. Pertama, daerah dan pusat memiliki konsep kebutuhan aparatur daerah. “Paling lambat daerah mengirimkan data kebu­tuhan aparaturnya tahun ini. Kalau tidak mengajukan ya tidak dikasih,” dia menambahkan.

Kedua, menurunkan belanja rutin aparatur daerah dari kisaran 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi 35-40 persen. Dan ketiga untuk menertibkan perekrutan tenaga honor. “Sejak 2006, sudah dilarang menambah tenaga honor. Tetapi terus tetap diangkat, ini kan menjadi beban pemerintah pusat,” ujar dia.

Catatan Kemendagri, jumlah PNS per 13 Mei 2011 sebanyak 4.708.330 orang atau memiliki persentase 1,98 persen dibanding jumlah penduduk sekitar 237 juta orang lebih. Menurut lokasi, jumlah PNS pusat sekitar 916.493 orang (19,5 persen) dan PNS daerah 3.791.837 orang (80,5 persen). (sal)

Comments (2)Add Comment
0
boleh untuk simpatisan pks
written by string, Desember 26, 2011
provinsi mau buka tuh...mungkin mo masukin kader partai pak gubernur kali ya.....
0
...
written by string, Desember 26, 2011
Setuju pak menteri...jangan cuma sampai 2012.kalau perlu sampai 2015. PNS itu cukup utk sampai pejabat eselon terendah + 4 org staf. sisanya cukup dari tenaga kontrak seperti yang dilakukan swasta...

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: