Sabtu, 25 Oktober 2014
Perbankan dan Integritas SDM PDF Cetak Surel
Selasa, 03 Januari 2012 05:11

Perbankan dalam konsep sederhana di­ar­­tikan sebagai lem­baga perantara (in­ter­mediary) antara ma­sya­rakat yang ter­go­long surplus spen­ding unit dengan ma­sya­rakat yang tergolong defisit spending unit. Masyarakat yang kelebihan dana (baca uang) akan mencari tempat aman sekaligus menghasilkan untuk menyimpan uangnya, salah satunya bank. Pada saat yang sama bank selaku institusi akan mengeluarkan surat pengakuan hutang, bisa berupa giro, tabungan maupun deposito. Sebaliknya jika masyarakat yang tergolong membutuhkan uang (modal) maka bank salah satu pilihannya dan pada saat itulah muncul surat pengakuan hutang dari masyarakat yakni berupa perjanjian kredit.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan perkembangan industri keuangan global, industri perbankan juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari sisi produk maupun dari sisi institusi (lembaga). Dari sisi produk kita melihat banyak bank melakukan upaya diversifikasi produk yang sarat dengan teknologi informasi seperti kartu kredit, ATM, transfer yang dapat dilakukan melalui sarana HP dan lain sebagainya. Sementara dari sisi institusi khusus­nya bank-bank umum, semakin banyak kita lihat tumbuh berkembang tidak hanya terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan, namun telah merambah sampai ke kecamatan-kecamatan.

Walaupun disadari sepenuhnya, perkembangan produk maupun kelem­bagaan yang ditunjang teknologi informasi semakin canggih, juga akan meningkatkan aspek risiko. Namun nampaknya hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi tumbuh dan berkembangnya industri perbankan. Selain karena aspek kemajuan teknologi informasi, juga sebagai akibat semakin terintegrasinya perekonomian secara global. Kita lihat dewasa ini kepemi­likan bank-bank dalam negeri sudah banyak yang dikuasai oleh investor asing. Apa artinya semua ini dikaitkan dengan kepentingan yang lebih luas bagi perekonomian nasional?

Sejalan dengan perkembangan tersebut diatas, krisis keuangan yang melanda negara kita pada pertenga­han tahun 1997 dan krisis keuangan global baru-baru ini (akhir tahun 2008), telah banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga. Banyaknya bank-bank yang ambruk membuat berbagai kalangan mulai berpikir ulang tentang makna dan hakekat industri perbankan di tengah-tengah kehi­dupan perekonomian nasional. Hampir semua permasalahan bank-bank yang mengalami kesulitan adalah sebagai dampak kesalahan pengelolaan oleh sumber daya manusianya.

Dalam aspek SDM inilah semua bermuara persoalan-persoalan yang menimbulkan banyak kerugian masya­rakat. Kita lihat setiap bank yang mengalami kehancuran (ambruk) akan menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa, contoh kasus terakhir yang menghebohkan adalah persoalan Bank Century yang akhirnya diambil alih oleh Lembaga Penjaminan Simpa­nan (LPS). Triliunan rupiah yang harus digelontorkan ke bank tersebut untuk menyelamatkan uang masyarakat agar kasus ini tidak merembet ke bank-bank yang lain (domino effect).

Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan industri perbankan saat ini, tiada lain jawabannya kecuali pembenahan SDM, terutama para direksi dan komisaris yang notabene adalah pengurus bank. Kita sadari sepenuhnya bahwa bank adalah lembaga kepercayaan, maka mau tidak mau pengelola juga mutlak harus orang-orang yang dapat dipercaya dalam berbagai aspek. Telah banyak sekali contoh bank dikelola oleh bankir yang bemental “pedagang”, yang intinya hanya mencari keuntungan semata dan sarat dengan “personal interest”.

Dalam industri perbankan sangat banyak permasalahan-permasalahan yang berada di ranah “rahasia” atau tidak bisa diketahui secara transparan oleh khalayak ramai dari waktu ke waktu. Nah disinilah kunci mengapa perbankan harus dikelola oleh orang-orang yang mempunyai integrtas atau tingkat kejujuran yang sangat tinggi.

Mencermati kondisi yang demikian, penulis menjadi teringat tentang seorang tokoh masyarakat Kota Bukittinggi yang pernah mendirikan sebuah bank swasta yang bernama Bank Nasional pada tahun 1930, yakni Buya Yatim. Buya Yatim yang dikenal sebagai tokoh yang sangat jujur dan bersahaja dan sangat menguasai ilmu agama, bersama teman-temannya mendirikan sebuah bank dalam situasi yang sangat tidak menentu dan kemudian melalui badai krisis ekonomi yang sangat dashyat pada tahun 1960-an dimana inflasi mencapai 600% lebih dan beberapa tahun kemudian ada kebijakan pemotongan nilai uang (senering), namun bank nasional tetap eksis dan survive. Setelah Buya Yatim meninggal dunia digantikan oleh seorang tokoh masyarakat yang tidak kalah jujur dan bersahaja-nya yakni Yusuf Suit. Kedua orang tersebut tidak pernah mengenyam jenjang pendidikan formal yang tinggi (perguruan tinggi).

Namun setelah kepemimpinan Yusuf Suit digantikan oleh generasi berikutnya yang notabene berpen­didikan tinggi, akhirnya Bank Nasional kebanggaan masyarakat Minangkabau hancur dan habis ditelan badai krisis ekonomi. Jika kita mau jujur, bukan krisisnya yang menghacurkan bank, namun orang-orang yang mengelola bank yang tidak amanah. Inilah contoh yang paling faktual yang ada dihadapan mata kita masyarakat Minangkabau, betapa pentingnya bank dikelola oleh orang-orang yang sangat terpercaya dan jujur.

Dewasa ini hakekat dari integritas pengelola bank mulai disadari oleh berbagai pihak, itu pulalah sebabnya muncul “Good Corporate Gover­nance” atau GCG dalam khasanah industri perbankan. GCG saat ini menjadi prasyarat mutlak yang harus diim­plementasikan oleh industri perbankan. Berdasarkan pemahaman penulis, hakekat dari GCG adalah upaya agar pengelola industri perbankan (bankir) menjadi lebih taat aturan dan mem­punyai integritas yang tinggi. Jika tidak kehancuran demi kehancuran yang akan melanda industri perbankan tetap akan terjadi dan akhirnya membawa petaka yang sangat mena­kutkan bagi kita semua.

 

BOB HASFIAN

(Bekerja di Bank Indonesia)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: