Upaya pembongkaran gerbang HTT (Hok Tek Tong/Himpunan Tjinta Teman) yang dilakukan oleh Pemko Padang baru-baru ini menarik untuk dicermati.  Dari pemberitaan media di­se­butkan Satpol PP Padang mengambil tin­da­kan adalah dalam rangka penegakan Perda. Sebab, pembangunan gerbang itu tanpa melalui proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seba­gaimana yang telah digariskan (Haluan 31 Januari 2012).  Tindakan  mendirikan bangunan tanpa izin,  jelas  suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak bisa ditolerir.

Menurut Pemko Padang, gerbang HTT itu dibangun tanpa memiliki izin sebagaimana mestinya sehingga dianggap telah melanggar Perda yang ada. Pemko berupaya mene­rapkan sanksi dengan melakukan pembongkaran bangunan. Tapi ternyata upaya itu ditentang dengan keras oleh warga etnis Tionghoa yang tergabung dalam kumpulan HTT yang membangun gerbang tersebut, bahkan sampai menge­luarkan pernyataan ancaman: “Kami siap perang”.

Karena adanya perlawanan dan menghindari bentrok fisik,  akhirnya pembongkaran tersebut urung dilakukan. Kita jadi bertanya-tanya, ucapan  “kami siap perang”  ini ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Fauzi Bahar, sang Wali­kota, yang punya kebijakan, atau kepada Sat Pol PP yang ingin melakukan pembongkaran itu, atau kepada Perda itu sendiri yang sudah dihasilkan oleh rakyat kota Padang melalui wakil-wakilnya di DPRD.

Tantangan ini perlu dijawab tentu bukan dalam bentuk perang dengan bedil atau senjata tajam, tetapi dengan tetap melakukan penerapan hukum secara tegas, tanpa padang bulu dan juga tanpa harus memandang siapa tokoh yang disegani yang berada dibelakang kelompok itu. Kalau itu memang ada,  Pemko boleh segan kepada seseorang tokoh, tetapi Pemko harus lebih segan kepada masyarakat Kota Padang yang telah melahirkan Perda tersebut.

Disamping itu  semua, Pemko juga harus melakukan instropeksi agar hal-hal seperti ini tidak berulang kembali dimasa yang akan datang. Pemko perlu bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri, apakah penentangan itu terjadi karena ketentuan dalam Perda  tersebut tidak tegas atau kurang jelas sehingga timbul multi tafsir?

Apakah penentangan itu timbul karena selama ini gebang tersebut tidak dipermasalahkan baik saat pembangunannya? Demikian juga setelah berdiri demikian lama,  lalu kemudian muncul saja gugatan sebagai suatu pelanggaran. Sehingga bagi pihak HTT dianggap sebagai suatu keanehan dan akhirnya menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan. Atau mungkin karena pihak Pemko pilih-pilih kasih dalam arti ada bangunan lain yang sejenis dan memiliki persoalan yang sama tetapi tidak dipermasalahkan. Atau mungkin karena sikap memanjakan yang selama ini diperlihatkan oleh pihak Pemko kepada kelompok tertentu, kemudian ketika dikerasi mereka melawan, sebagaimana anak yang dimanjakan melawan orang tuanya. Atau mungkin juga upaya pembongkaran tidak melalui tahap yang harus dilalui seperti usaha-usaha pendekatan yang bersifat persuasif atau pemberita­huan dan peringatan sebelum bembongkaran dilakukan. Atau kemungkinan yang lain-lain.

Hanya pihak Pemko-lah yang lebih tahu kemungkinan-kemung­kinan yang sebenarnya. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan dalam bentuk berbagai kemung­kinantadi maka pihak Pemko kedepan harus berani memper­baiki dirinya.

Terlepas dari semua kemung­kinan-kemungkinan tadi, yang jelas sekarang Perda telah mengatur, maka aturan Perda itu harus dijalankan demi tegaknya wibawa Pemko Padang dan demi tegaknya wibawa suatu Perda yang telah dilahirkan melalui banyak pengor­banan waktu, tenaga dan biaya.

Kalau Pemko mundur dalam hal ini atau ciut nyalinya karena digertak dengan perang maka wibawa Pemko Padang  dimata masyarakat kota Padang akan jatuh, dan tungu sajalah tantangan berikutnya yang akan muncul dari masyarakat yang tidak menerima suatu kebijakan Pemko.

Orang-orang tua kita dulu me­mang telah mengingatkan kita agar bersikap hati-hati dalam mela­kukan suatu tindakan yaitu bagai menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung jangan terserak. Namun  hal ini tidak berarti karena takut tepung akan terserak lalu kemudian rambut dibiarkan saja tetap berada dalam tepung, se­mentara tepungnya akan diolah menjadi makanan. Ramput harus tetap ditarik namun usahakanlah tepung jangan terse­rak, dan ka­laupun akan terserak, usaha­kanlah yang terserak itu sesedikit mungkin.

MUALIM MANSUR

Comments (1)

...
written by string, Pebruari 07, 2012

bongkar saja gerbang itu, kalau tidak memiliki izin, nanti jadi preseden

• 
• +0
• 
• 

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview