APBD INHU

PEKANBARU, HALUAN — Kepala Kejak­saan Tinggi (Kejati) Riau Babul Khoir Harahap, me­merintahkan penyidik kasus dugaan ko­rupsi APBD Inhu tahun 2005-2008 sebesar Rp116 miliar menggesa penyi­dikan yang meli­batkan Satker dan kontraktor Inhu.

“Dugaan korupsi yang me­libatkan satuan kerja dan kontraktor di Inhu terkait dugaan korupsi Rp116 miliar masih terus berlanjut. Saya sudah perintahkan untuk menggesanya,” kata Babul Khoir, akhir pekan kemarin.

Untuk diketahui, hingga saat ini tersangka dan ter­dakwa yang telah diseret penyidik adalah mantan Bu­pati Inhu, Thamsir Rahman, Ketua DPRD Inhu Marpoli, Raja Dekritman anggota DPRD Inhu, Alfian Dja­har­man, Mulyadi, Sunardi Ibra­him, Suryani mantan anggota DPRD Inhu, Raja Marwan, Encik Afrizal, Azhar Syam, Azhar Efendi, Zaharman, Puja Kaul Akmal, dan Warlinus.

Sementara Satuan Kerja lainnya yang sebelumnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik antara lain. Azharisman Rozie, mantan Humas Pemkab Inhu yang juga Kakansatpol PP Inhu, mantan Sekretaris Bappeda Inhu, Multachdi, H Harman Armani, Kepala Inspektorat Pemkab Inhu, Ir Ardani, Ke­pala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Inhu.

Dari penyidikan se­be­lumnya diketahui dari Rp116 miliar dana APBD Inhu yang di kasbon itu sebesar Rp30,5 miliar sudah dikembalikan oleh rekanan dan satuan kerja (Satker).

Dari keterangan yang di­sampaikan kepada penyidik, Ardani menyebutkan stafnya, Hikmat Praja yang juga PPTK waktu itu ikut mengkasbon Rp1,2 miliar. Hikmat menutup utangnya dari proyek tahun 2007 senilai Rp1,5 miliar. Waktu rekanan sudah menger­jakan pelaksanaan proyeknya, tapi yang mencairkan dana­nya Hikmat sendiri.  Dinas Sosial (Kadinsos) Inhu yang juga menantu dari mantan Bupati Raja Tamsir Rachman, yaitu Zulfahmi Adrian.(h/war)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview