Kamis, 24 Juli 2014
Kunci Penyelesaian Konflik Kehutanan PDF Cetak Surel
Kamis, 01 Maret 2012 03:27

KASUS NAGARI GUGUK MALALO

Data Departemen Kehutanan me­m­perlihatkan dari luas wilayah Provinsi Suma­tera Barat secara keseluruhan adalah ± 4.228.730 Ha maka luas kawasan hutan berkisar seluas ± 2.600.286 Ha (61,48 %) yang terdiri dari : Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas ± 846.175 Ha, Hutan Lindung (HL) ± 910.533 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 247.385 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 434.538 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 161.655 Ha dan Areal Peng­guaan Lain (APL) seluas 1.628.444 Ha. (www.dishut.go.id)

Namun dari luasan ka­wasan hutan yang dimiliki daerah Sumatera Barat, di dalamnya tersimpan berbagai macam persoalan mulai dari tumpang tindih kawasan hingga kepada penge­lo­la­an. Tumpang tindih ka­wasan terjadi antara kawasan hutan masyarakat (adat) dengan kawasan hutan negara, selan­jut­nya juga antara kawasan hutan masyarakat dengan kawasan  sektor swasta (usa­ha kehutanan, perkebunan dan pertambangan).

Pengingkaran Negara

Di Sumatera Barat keha­diran negara dalam mela­kukan klaim sepihak terhadap hutan rakyat menimbulkan konflik yang tidak ber­kesu­dahan antara masyarakat adat dengan pemerintah teru­tama dengan perusahaan-perusahaan kehutanan, Dinas Kehutanan dan Taman Na­sional. Masyarakat korban beranggapan pemerintah dan perusahaan telah merampas hak-hak kepemililikan asali atas tanah dan hutan yang telah dinikmati sejak dari nenek moyang terdahulu.

UUK No. 41 tahun 1999 telah ikut andil dalam menga­burkan hak-hak kepemilikan masyarakat adat atas kawa­san hutan. Dalam UU tersebut secara jelas ditegaskan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Seterusnya ini diperkuat dengan penjelasan yang mem­bagi kawasan hutan menjadi dua yaitu hutan hak dan hutan lindung ( Pasal, 5, UUK No. 41/1999).

Semangat dari UUK No.41/1999 jelas sangat ber­ten­tangan dengan pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 serta juga dengan UUPA No.5/1960. Bahkan dengan semangat otonomi daerah sendiri yaitu UU No. 32/2004. Dalam konsep otonomi daerah sangat jelas bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus da­e­rah­nya sendiri, tak ter­kecuali dalam hal ini tentang pengelolaan sumber daya alam (hutan).

Untuk konteks Sumatera Barat misalnya, munculnya otonomi daerah disambut dengan lahirnya Perda No.9 tahun 2000 yang kemudian di revisi dengan Perda No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Ini jelas memberikan peluang yang sangat baik buat daerah Sumatera Barat khususnya Nagari sebagai Pemerintah terendah dalam mengurus segala potensi yang ada di nagari, termasuk salah satu­nya hutan. Namun kenya­taannya yang diterima masya­rakat justru pengingkaran pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat.

Menarik Benang Merah

Pengingkaran itu juga kelihatan jelas ketika konflik kehutanan Sumatera Barat mencapai 1,321 ha (baca :www.huma,or.id). Memang tak bisa di pungkiri keba­nyakan konflik kehutanan di Sumatera Barat masih banyak bersifat laten, tidak seperti daerah lain muncul keper­mukaan memperlihatkan taringnya.

Keberadaan hutan bagi masyarakat nagari Sumatera Barat dipandang sebagai pengikat dan penanda kolek­tivisme serta media untuk terus mempertahankan keke­ra­batan. Karena itu bagi masyarakat Sumatera Barat hutan yang merupakan ulayat tidak diposisikan sebagai faktor komoditas dan produksi melainkan sebagai pengikat hubungan sosial masyarakat. Hubungan kolektif tersebutlah yang membantu ikatan keke­rabatan dan penguasaan ula­yat, mulai dari tingkat paruik, kaum, suku dan nagari.

Kasus Nagari Guguk Malalo

Penting dipelajari kasus Nagari Guguk Malalo, Kab. Tanah Datar. Dari hasil pene­litian yang pernah dilakukan oleh Perkumpulan Q-bar dapat dilihat bahwa masyarakat adat tersebut sejak dahulu telah memiliki nilai-nilai atau pola-pola tersendiri dalam pengelolaan hutannya sendiri. Seperti,  masyarakat setem­pat dalam mengelola hutan ada namanya dengan sistem tebang pilih serta menanam kembali pohon pengganti minimal 3 batang, dan tentu­nya masih banyak yang lain. Ketentuan tersebut masih hidup dan berlaku sampai sekarang.

Semua itu mencerminkan cara masyarakat adat dalam menjaga atau memelihara lingkungannya (hutan). Na­mun faktanya itu semua tidaklah menjadi perhatian bagi peme­rintah, terbukti dari keluarnya kebijakan-kebija­kan peme­rintah yang cen­derung memar­ginalkan ma­sya­rakat adat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara penge­l­olaan yang berbasisikan negara lebih banyak mem­berikan kerugian kepada masyarakat secara ke­seluruhan.

Hancurnya kegiatan eko­nomi masyarakat, ekosistem dan rusaknya lingkungan yang menyebabkan terjadinya ber­bagai bencana alam, bahkan konflik yang berkepanjangan. Itu semua merupakan ke­rugian nyata  dari sistem pengelolaan hutan yang tidak didasarkan  pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Konflik masyarakat Na­gari Guguk Malalo dengan pemerintah (Dinas Kehu­tanan) sudah berlangsung sejak puluhan tahun (1980). Konflik yang bermula atas pemancangan sepihak dinas kehutanan terhadap batas hutan lindung dengan ka­wasan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Serta di perkuat dengan lahirnya SK 422/1999 tentang penunjukan kawasan hutan. Namun upaya tersebut terus mendapat mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

Karena itu menurut hemat penulis untuk menyelesaiakn konflik kehutanan khususnya di Sumatera Barat, Peme­rintah mesti harus mem­berikan penghormatan ter­hadap nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dalam men­jaga kawasan hutan. Tidak hanya sampai disitu, tapi pemerintah juga harus mem­berikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan serta dibarengi dengan per­baikan-perbaikan dalam as­pek kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Tearakhir penulis ingin menyampaikan bahwa skema-skema hutan desa/nagari, HTR, HKm serta kemitraan yang ditawarkan oleh peme­rintah akhir-akhir ini sebagai salah satu jalan memperkecil skala konflik kehutanan belum tentu akan menyelesaikan persoalan kehutanan secara subtansi. Karena sesung­guhnya yang menjadi tuntutan masyarakat adalah penga­kuan terhadap tenurial mere­ka secara holistik, seperti halnya di nagari Guguk Ma­lalo  samapi hari ini tak bisa dipungkiri tetap menolak keberadaan hutan desa/ na­gari, melainkan masyarakat menginginkan pengakuan hutan adat. Semoga ini akan menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pihak pe­merintah dalam menga­komo­dir hak-hak masyarakat adat. Amin!

 

MORA DINGIN

(Mahasiswa Pascasarjana Unand Aktivis Perkumpulan Qbar, Padang)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy