Minggu, 23 November 2014
LBH Padang Sesalkan Demo Mahasiswa STAIN Bukittinggi PDF Cetak Surel
Senin, 26 Maret 2012 03:04

Padang, Haluan — Lem­baga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyayangkan serang­kaian aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syech M Djamil Djam­bek Bukittinggi, yang menun­tut pembebasan terhadap Ketua STAIN Syech M Djamil Djambek, Ismail Novel, terdakwa dugaan korupsi anggaran DIPA pem­bu­kaan program studi (prodi) baru di STAIN Shech M Dajamil Djambek.

“Mahasiswa memang memili­ki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun substansi yang disuarakan oleh mahasiswa STAIN telah menci­derai semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depannya,” kata Taufik Fajrin, staf Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang kepada Haluan, Minggu (25/3).

Menurut Taufik Fajrin, se­mes­tinya mahasiswa menjadi intelec­tual agents dalam pem­berantasan korupsi dan men­jalankan peran edukatif terhadap masyarakat luas dengan mem­perlihatkan sikap yang anti korupsi.

“Mahasiswa STAIN Shech M Dajamil Djambek harus memiliki kesadaran kritis dalam menyi­kapi kasus tersebut. Jangan sampai kemudian mahasiswa akan menjadi korban untuk kedua kalinya, korban korupsi dan korban mobilisasi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu yang patut dicurigai,” jelasnya.

Disamping itu, LBH Padang juga sangat menyayangkan au­dien­si tertutup yang dilakukan oleh pihak Kejati Sumbar dengan beberapa orang perwakilan dari STAIN Syech M Djamil Djambek Bukittinggi pada 22 Maret 2012 lalu.

“Secara moral jelas hal terse­but tidak pantas dilakukan oleh pihak Kejati Sumbar sebagai penegak hukum, apalagi proses persidangan kasus tersebut sedang berlangsung. Jangan sampai pertemuan tersebut kemudian akan mempengaruhi independensi pihak Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa, mengingat proses sidang saat ini masih pada tahap pemeriksaan saksi,” pa­parnya lagi.

Untuk itu, tambah Taufik Fajrin, LBH Padang meminta kepada pihak Kejati Sumbar untuk menjelaskan kepada pu­blik terkait dengan isi audiensi tertutup itu agar hal tersebut tidak menjadi tanda tanya besar bagi publik. (h/naz)

Comments (5)Add Comment
0
Jangan Sesatkan Mahasiswa
written by string, Maret 28, 2012
Jangan Sesatkan Mahasiswa....
Mahasiswa sudah menjadi korban Korupsi...jangan sesatkan mahasiswa...
0
mhs salah?
written by string, Maret 27, 2012
jika LBH padang menyalahkan mhs, ini semakin membingungkan.Dari beberapa saksi di persidangan makin terungkap bahwa tidak ada indikasi korupsi pada ketua STAIN. Irdin, Dirjen, dan saksi ahli dari Jakarta juga telah menjelaskan semua, kenapa begitu sulit memahaminya? Ataukah sekarang tidak ada lagi keadilan itu? apakah terlalu berat untuk mengakui suatu kebenaran yang jelas-jelas ada di depan mata?

Allah, tuhanku, tunjukkanlah kekuassaan-Mu, jangan Kau biarkan hambamu yang tak bersalah teraniaya...Amin...
0
...
written by string, Maret 26, 2012
Gak usah, banyak komentar lah pak..
tunggu saja proses persidangan selesai.
dan jangan jadikan mahasiswa sebagai tameng dan alat..
0
...
written by string, Maret 26, 2012
Nanya Pak:
Ntu Prodi udah ada izin apa belum?
0
Mohon disampaikan ke TF......tq
written by string, Maret 26, 2012
Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dalam lima tahun terakhir, STAIN Bukittinggi melakukan terobosan baru dengan mengusung filosofi keilmuan non-dikhotomik, suatu paradigma keilmuan yang memberi ruang bagi keilmuan-keilmuan secara komprehensif dan integral. Melalui paradigma ini k...eilmuan Islam tidak hanya dipahami sebagai bidang keilmuan sempit yang berkutat pada pendalaman fiqih, muamalah, jinayah, ahwal syahsiah saja, akan tetapi menjangkau keilmuan yang lebih luas dan terbuka. Dengan paradigma ini, STAIN Bukittinggi (di bawah komando Ketua STAIN, Dr. Ismail) membuka beberapa program studi, yaitu Pendidikan Matematika, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Pendidikan Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris, dan PGMI, di samping prodi Pendidikan Agama Islam, Perbankan Syariah, dan Ekonomi Islam, Muamalah, Ahwal Syahsiah dan Jinayah Siyasah yang lebih dulu ada. Terobosan ini didukung oleh syarat-syarat administrative yang diupayakan maksimal oleh suatu Tim Pengembangan Prodi dan Kelembagaan, hingga keluar rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud) dan izin langsung dari Kementerian Agama RI.

Dalam perjalanannya, prodi-prodi baru yang digulirkan STAIN Bukittinggi mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya. Respon yang sedemikian besar ini secara drastis merubah penampilan STAIN Bukittinggi dari STAIN kecil (yang hanya memiliki mahasiswa tidak lebih dari 600 mahasiswa) menjadi STAIN gemuk (kini tercatat 2678 mahasiswa). Pada saat penerimaan mahasiswa pun hari ini STAIN tidak perlu repot-repot melakukan kerja sosialisasi karena para calon mahasiswa berdatangan dari mana-mana, bukan hanya dari MAN, MA, atau pesantren saja melainkan sudah menyedot perhatian sekolah-sekolah unggulan di Bukittinggi. Penerimaan mahasiswa bahkan sudah melalui proses seleksi yang ketat, sehingga bahasa yang tepat untuk hari ini adalah “penyaringan” dan bukan sekedar penjaringan.



Sesungguhnya, prodi-prodi yang diadukan ke Kejaksaan ini satu persatu memperolah Rekomendasi dari Kemendiknas dan Izin dari Kementerian Agama, dan pada 20 Januari 2012 secara resmi seluruh Prodi STAIN 100% telah mengantongi izin dari kedua instansi di atas. Termasuk prodi yang mati premature, yaitu prodi PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah) sudah diselamatkan melalui solusi PASSING OUT dan dipindahkan ke prodi PAI, sebagaimana diusulkan Kementerian Agama di Jakarta.

Upaya pembusukan internal yang melibatkan Kejaksaan Negeri Bukittinggi ini tergolong sistematis dengan munculnya upaya menyeret kasus perdata ke pidana korupsi. Suatu model pengaduan yang terkesan “akal-akalan” dan lebih mengarah kepada “penyesatan hukum”. Kasus yang sebenarnya hanya mal administrasi ini digiring ke arena pengadilan TIPIKOR, suatu tempat yang tidak selayaknya.

Dakwaan yang dialamatkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Ketua STAIN Bukittinggi dalam kasus ini adalah tuduhan korupsi. Suatu dakwaan yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan. Dikatakan demikian, karena membuka prodi baru untuk pengembangan pendidikan amatlah tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian membayarkan biaya operasional pendidikan bukanlah suatu hal yang dapat memperkaya seseorang atau suatu korporasi karena mereka dibayar sesuai dengan prestasi yang telah diberikan baik sebagai mengajar atau penyelenggaraan administrasi pendidikan.

Dakwaan korupsi yang dialamatkan kepada Ketua STAIN Bukittinggi oleh Penuntut Umum adalah dakwaan lemah dan tidak cermat. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya mengambil sebagian saja dari keseluruhan proses penyelenggaraan 5 (lima) Prodi, yaitu sebatas penggunaan dananya saja tanpa pernah memperhitungkan berapa dana pemasukan kepada negara dari penyelenggaraan 5 (lima) prodi tersebut. Dana yang telah disetor ke negara sebagai PNBP dari SPP Mahasiswa dari ke 5 (lima) Prodi tersebut adalah sebesar Rp 1.710.550.000,-. Artinya jka dibandingkan dengan dana yang telah dipakai untuk operasional pendidikan yang diambilkan dari DIPA hanya sebesar Rp 722.963.000,-, maka negara sama sekali tidak dirugikan malah diuntungkan sebesar Rp 987.587.000,- (sebagaimana dilansir Koran Singgalang, Rabu 11 Januari 2012). Dengan demikian dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum bukanlah merupakan perbuatan pidana, sehingga perkara ini haruslah dihentikan.



Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: