Menyaksikan de­monstrasi yang dila­kukan mahasiswa me­no­lak kenaikan BBM sungguh membuat hati kita miris. Mahasiswa yang menjadi mesin penggerak perubahan untuk menjadikan Indo­nesia lebih baik, justru bertindak anarkis. Tindakan ini sungguh di luar batas kewajaran sebagai mahasiswa yang intelek, rasional dan santun. Tindakan merusak dan membakar fasilitas publik yang jelas dibiayai dengan uang rakyat dalam sekejab musnah oleh tindakan mereka. Bahkan yang lebih tragis mahasiswa memaksa masyarakat umum agar ikut dengan bergabung dengan gerakan mereka. Tidak hanya itu kendaraan aparat pemerintah juga dirazia untuk dijadikan sasaran amukan mereka.

Sungguh realitas ini menjadi ironi dalam menyampaikan kebe­basan pendapat dalam alam demok­rasi. Jelas, demokrasi memiliki prinsip yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Demokrasi  menjamin adanya kekebasan yang bertanggung jawab, taat kepada aturan hukum sebagai bagian dari aturan main berbangsa dan berne­gara, menghargai perbedaan penda­pat, menghormati hak-hak kelom­pok lain dan yang terpenting saling mempercayai bahwa masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi untuk tujuan demokrasi itu sendiri.

Tentu kita sadar, kehidupan demokrasi yang dilaksanakan saat ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Dalam sejarahnya, demokratisasi di Indonesia adalah hasil perjuangan mahasiswa yang secara konsisten mendesak rezim otoritarian untuk mundur. Hingga akhirnya, pada bulan Mei 1998 rezim otoritarian berhasil diganti dengan rezim yang demokratis mewarnai dinamika politik berbang­sa dan bernegara.  Namun, menje­lang dua dekade reformasi, interna­lisasi nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan mahasiswa ternyata belum berdampak kepada mereka. Terbukti, demonstrasi kenaikan BBM akhir-akhir ini justru menjadi pembenar hujah tersebut yang justru menghadirkan cerita kekerasan dan konflik fisik yang abadi antara mahasiswa dengan aparat kepo­lisian.

Sungguh disayangkan apa yang dilakukan anak-anak bangsa ini. Seolah-olah mereka telah lepas kendali dan keluar dari amanat perjuangan senior-senior mereka yang menginginkan demokrasi tetap hidup di republik ini. Terlepas dari siapa yang salah, apakah mahasis­wa yang sebenarnya ingin demon­trasi damai atau aparat kepolisian yang ingin membubarkan secara paksa, yang pasti prinsip berde­mokrasi di negara ini sudah dice­derai.

Jika dilihat realitas politik yang berlangsung, kenaikan BBM ini adalah sebuah pilihan buruk yang harus diambil untuk menyelemat­kan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi.  Pertanyaannya, jika pada akhirnya pemerintah memang menunda kenaikan BBM ini karena mempertimbangkan tuntutan maha­siswa, sampai kapan negara harus mensubsidi BBM ini?

Memang banyak kelompok politik yang memiliki alasan agar pemerintah menunda saja kenaikan BBM ini, namun tidak ada argumen yang jelas kapan tepatnya peme­rintah boleh menaikan BBM ini.

Ingat, dua tahun lagi Pemilu akan dilaksanakan.  Dalam konteks itu, tensi politik terus meninggi yang justru semakin memperkeruh keadaan dalam masyarakat.  Jika sekarang BBM tidak dinaikkan, tentu pilihan bijaknya adalah setelah Pemilu.  Namun, siapa yang dapat menduga dengan resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan, ditambah konflik yang semakin memanas di Timur Tengah semakin membuat keadaan ekonomi dunia semakin tidak menentu.  Apalagi Iran semakin berambisi menghen­tikan pengiriman minyaknya ke negara-negara Eropa akibat embargo yang dijatuhkan kepadanya.  Sedikit banyaknya ini berdampak pada krisis minyak dunia. Kelangkaan minyak ini tentu berakibat pula pada kenaikan harga minyak dunia yang saat ini telah mencapai US$105 per barel.

Lalu, apa risikonya bagi Indo­nesia? karena ini menjadi  “kebutu­han pokok” masyarakat yang harus disubsidi, maka negara harus menanggung biaya itu semua.  Pertanyaannya berikutnya, sampai kapan negara akan mampu menang­­gung itu semua di tengah krisis ekonomi dunia dan pendapat­an negara yang semakin turun?  Inilah yang semestinya juga turut dipikirkan mahasiswa dan tidak hanya berorientasi jangka pendek bertindak anarkis menuntut agar BBM tidak naik.

Malangnya, anak-anak bangsa ini juga tidak menyadari bahwa banyak kelompok politik yang bermain dalam krisis kita hadapi sekarang ini. Seakan-akan kelompok ini berusaha menjadi pahlawan dengan membela masyarakat dan mendukung gerakan mahasiswa menentang kenaikan minyak. Namun, dibalik itu mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan simpati agar kelompok ini dapat berkuasa setelah Pemilu 2014.

Kita masih ingat ketika peme­rintah menawarkan opsi pemba­tasan kuota BBM di sejumlah daerah.  Banyak kelompok politik yang menentang karena dianggap kebijakan pemerintah ini tidak jelas dan berisiko disa­lahgunakan. Bahkan secara ekstrem, kelompok petualang politik ini menilai pemerintah tidak tegas dalam hal kebijakan pengendalian BBM tersebut. Malah mereka menyarankan agar pemerintah mengambil kebijakan untuk segera menaikan harga minyak. Namaun, setelah pemerintah menegaskan kenaikan ini, mereka mulai menye­rang pemerintah dan memainkan strategi politiknya untuk kepen­tingan tertentu.

Menariknya, partai politik pun berlomba-lomba ingin menyalurkan alokasi subsidi BBM yang akan diserahkan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak langsung, jika minyak ini dinaikan. Jelas sikap-sikap seperti ini ambigu, membingungkan dan tidak nasionalis.  Jelas keadaan ini semua berhulu dari pertarungan kepen­tingan politik berbagai kelompok menjelang Pemilu 2014.

Inilah yang mesti disadari oleh mahasiswa. Jangan sampai kemur­nian perjuangan mereka menjadi legitimasi “bandit-bandit politik” menguruk keuntungan dari keadaan yang rusuh. Karenanya mahasiswa sebagai kekuatan pengawal refor­masi memikirkan kembali setiap tindakan mereka dengan kekuatan intelektual mereka, tanpa emosional dengan menawarkan solusi alter­natif terkait dengan kegalauan pemerintah sebelum mengambil kebijakan.

Ini yang sebenarnya kita ha­rapkan dari mahasiswa karena mereka adalah generasi penerus yang nantinya mengisi tampuk-tampuk kekuasaan yang jelas akan ditinggalkan para pengambil kebija­kan negara saat ini. Jangan sampai, kekerasan dan anarkisme yang mereka lakukan hari ini menjadi warisan yang terus diulangi oleh generasi mahasiswa berikutnya. Dan, setelah itu, mereka baru menyadari bahwa tindakan anar­kisme yang telah mereka lakukan pada masa ini adalah sebuah kesalahan sejarah yang berdampak besar bagi republik ini.

ASRINALDI  A

(Dosen Ilmu Politik, Unand)

Comments (3)

...
written by string, April 19, 2013

maaf tidak baca artikel anda yg lngkap, krn sy mnilai anda adalah pihak yang berseberangan dgn pergerakan mahasiswa..
saya adalah orang yang gemar dengan berdemonstrasi, mulai menyikapi perda, KKN, kekerasan militeristik, BBM & sengketa lahan serta ratusan issu lainya..

dan pada dasarnya para pejabat terkait selalu sulit untuk di temukan guna mencari solusi atas tuntutan issu, biasanya para demonstran harus mnghadapi blokade aparat sblm masuk gerbang institusi terkait, jika itu teratasi oleh demonstran, baru berdiskusi kembali dgn pihak keamanan yang akan memediasi kedalam , terus pihak institusi terkait meminta perwakilan untuk berdelegasi, terus setibanya didalam tim delegasi hanya bertemu dgn perwakilan pihak tersebut (bukan yg berwenang untuk ambil keputusan)..

disini jelas buntu, setelah susah payah qt menahan massa agar tidak brutal, akhirnya hnya dpt tipuan muslihat berskenario basi..
dan bnyk lagi metode pejabat tuk mnghindar dari demonstran begitu pula aparat yang menseting bagaimana massa dpt menaikan level kemarahan yang menuntu media massa untuk mnyudutkan tentang anarkis...

jujur saya sudah muak untuk berdemonstrasi mnuju ke institusi2..

dan saya memaklumi mereka yang merusak proprty, serta bentrok pada aparat..

1 lg ingat bung perubahan yang signifikan itu blm pernah terjadi jika hanya mngandalkan dialog atau kompromi..

• 
• +0
• 
• 

...
written by string, Maret 31, 2012

g smua orang berfikir seperti ini..........pemahaman mereka sebatas aksi demo yg anarkis yg berusaha mendapatkan porsi yg positif dalam berdinamika demokrasi....

• 
• +0
• 
• 

APBN
written by string, Maret 31, 2012

saya pernah menjadi penanda tangan SPM untuk anggaran APBN di salah satu satker, dalam perspektif saya banyak sekali terjadi pemborosan terutama di bagian honor kelompok kerja dan perjalanan dinas serta pengawasan yang minim sekali, jadi peningkatan efisiensi dari APBN akan sangat membantu permasalahan subsidi bbm ini

• 
• +0
• 
• 

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview