Sabtu, 28 Februari 2015
Tentang Ujian Nasional PDF Cetak Surel
Rabu, 04 April 2012 03:24

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) akan segera berlangsung. Segalanya pun sudah disiapkan termasuk pencetakan naskah soal/jawaban hingga kegiatan penga­wasan ujian nantinya. Di Sumbar, sekitar 500 kepala sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK atau sederajat, mengikrarkan pelak­sanaan UN yang jujur. Ikrar tersebut juga diikuti oleh penandatanganan Pakta Integritas UN antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dengan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (Haluan, Sabtu, 31 Maret 2012). Segala persiapan demikian adalah wajar mengingat UN adalah sebuah hajatan nasional.

Saya ingin kembali berbagi pandangan tentang persoalan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan UN yang menjadi ‘ritual’ tahunan Depdikbud sejak puluhan tahun yang lalu.

Saya sendiri ingat sekitar 20 puluh tahun lalu mengikuti UN tingkat sekolah dasar. Pertama, terkait dengan proses pendidikan di seantero Republik ini. Sudah jelas bahwa pendidikan kita tidak atua belum dijalankan dengan merata karena berbagai persoalan. Kita, misalnya, dengan mudah menemu­kan kesenjangan antara pendidikan daerah yang dekat dengan sentra kekuasaan dibandingkan dengan daerah di pinggiran kekuasaan. Atas berbagai perbedaan itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa proses pendidikan di negeri ini tidak/belumlah sama atau merata. Iro­nisnya, UN adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur atau ‘menstan­darkan’ produk nasional pendidikan.  Per­tanyaannya adalah, jika kita harus memilih, bukankah lebih penting dan bijak menstandarkan proses daripada produk pendidikan secara nasional?

Persolannya tentu adalah apa­kah adil mengukur para siswa dengan alat ukur yang sama dan secara nasional, padahal sudah jelas proses pendidikan yang mereka lalui berbeda? Apakah tepat me­nguji siswa yang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, meniti jembatan yang hampir roboh, atau menyeberangi sungai dengan rakit dan membandingkannya dengan siswa lain yang begitu mudahnya sampai ke sekolahnya. Apakah adil menguji para murid yang berasal dari sekolah yang kekurangan guru, ruang kelas, perpustakaan, jaringan IT (Infor­mational Technology) dan mem­bandingkannya dengan para murid yang komponen proses belajar mengajarnya (PBM) lebih lengkap. Saya pikir tidak. Sebab itu, jika pasca UN 2012 ini, nilai rata-rata UN siswa yang sekolah di kota lebih tinggi daripada di daerah tertinggal, memang seharusnya demikian. Jika nilai rata-rata UN siswa kampung lebih tinggi daripada para siswa di kota, itu adalah anomali?

Kedua, meski Mendikbud pernah mengatakan bahwa UN bisa dijadi­kan sebagai salah satu momentum pendidikan karakter, karena semua pihak diharapkan agar berlaku jujur, laporan tentang kecurangan dalam setiap pelak­sanaan UN selalu saja terdengar (semoga saja UN tahun 2012 ini bersih dan bebas kecu­rangan). Satu sisi, kecurangan dalam hajatan sebesar UN sepertinya masuk akal terjadi. UN adalah ujian. Dan pada setiap ujian secara inheren terdapat kompetisi yang menghasilkan ‘angka’. Kompetisi, salah satunya, juga berarti masalah menang dan kalah. Dan biasanya, kalau mungkin, siapa pun ingin memenangkan kompetisi dengan atau tanpa taruhan?

Kekalahan UN atau kegagalan siswa akibat UN terkait dengan taruhan berupa reputasi nama baik siswa (sendiri), guru, sekolah, Dinas Pendidikan, Bupati/Walikota, Gubernur, dan seterusnya. Dengan kata lain, menurut saya, kita tidak sepenuhnya bisa memungkiri kenya­taan bahwa ada pihak yang me­nganggap UN sebagai ajang per­lombaan antar sekolah, antar daerah, atau level yang lain. Hal ini tidak jadi masalah sepanjang kompetisi tersebut dilakukan secara jujur dan adil (fair play). Sayang­nya, kecurangan UN yang terjadi setiap tahun di berbagai tempat boleh jadi merupakan petunjuk kalau UN dinilai sebagai kompetisi. Artinya, ada pihak yang risih, risau, atau gengsi jika muridnya, seko­lahnya, atau bawahannya gagal atau hanya mencapai nilai UN rendah.  Jika dunia pendidikan kita sudah berlau curang, kemana lagi kita bisa berharap kejujuran?

Ketiga, mari kita bayangkan berapa dana yang dianggarkan untuk melaksanakan hajatan tahunan bernama UN ini. Sebagai contoh, pelaksanaan UN di Sumatera Utara (SUMUT) saja menelan biaya lebih dari 20,5 Milyar lebih (anali­sadaily.com). Mari kita estimasi berapa anggaran yang dibutuhkan secara nasional. Setelah itu, mari kita pikirkan apakah anggaran tersebut sepadan dengan hasil UN.

Salah satu penyebab mem­bengkaknya biaya pelaksanaan UN adalah biaya produksi dan distri­busi, misalnya percetakan naskah soal, yang tahun demi tahun semakin banyak seiring dengan pertumbuhan populasi siswa. Penye­bab lain adalah biaya pengawasan UN yang melibatkan banyak pihak termasuk kampus dan kepolisian. Semua pihak tersebut mesti dihonor. Keberadaan pengawas luar ini tak pelak lagi merupakan upaya untuk menihilkan kecurangan dalam pelaksanaan UN.

Pertanyaan prinsip tentang UN ini, bagi saya adalah, apakah segala bentuk usaha baik material maupun immaterial sepadan de­ngan hasil statistik yang diperoleh nantinya. Media massa, pasca UN, biasanya akan melaporkan bahwa siswa ini meraih nilai UN tertinggi, provinsi ini meraih angka kelulusan tertinggi, atau provinsi yang itu memperoleh angka kelulusan UN terendah, dan informasi statistik lain. Betul bahwa hasil UN bisa dijadikan data untuk mengi­denti­fikasi kekuatan, kele­mahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dunia pen­didikan kita. Namun, bukankah pelaksanaan UN sudah berlangsung berpuluh tahun? Apakah datanya belum cukup? Saya tidak tahu. Seorang teman saya menyarankan mungkin tidak ada salahnya jika UN ditiadakan dan diganti dengan alternatif lain. Misalnya, ujian kelulusan hanya ditentukan oleh sekolah saja. Toh, sebagian murid juga tak terpengaruh dengan status apakah dia lulus ujian nasional atau lokal karena dia tidak akan me­lanjutkan sekolah lagi, baik karena  alasan tidak mau maupun tidak mampu atau keduanya. Wal­lohu a’lam.

 

ZULPRIANTO


Newer news items:
Older news items: