Jumat, 25 Juli 2014
Regulasi Lemah, BBM Eceran Tak Terkontrol PDF Cetak Surel
Kamis, 10 May 2012 02:58

Izin penjualan eceran bahan bakar minyak (BBM) tiba-tiba menjadi topik hangat di beberapa media massa lokal pascakebakaran yang melukai sekitar 60 orang di kawasan Pertamini (tempat berjualan BBM eceran), Batu­sangkar pada Senin (7/5) kemarin. Seperti yang dika­barkan, Harian Haluan S­e­lasa, (8/5) kemarin, kebakaran yang disertai ledakan mobil pemadam kebakaran itu me­nye­dot perhatian publik tidak hanya karena menimbulkan banyak korban luka, tapi juga karena penjualan volatine (bensin) ketengan yang sejak lama sudah meresahkan masyarakat itu kini disang­kutpautkan dengan lemahnya kontrol dari Pemkab Tanah Datar. Sayangnya kelalaian pada pengawasan penjualan bensin eceran ini baru mulai dihebohkan setelah menelan korban.

Bicara tentang larangan membeli BBM bersubsidi menggunakan jeriken sebe­narnya sudah tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 dan Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir migas harus dilak­sanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dengan dike­luarkannya Perpres itu, maka Kabupaten/Kota harus mela­kukan pengawasan dan men­jadi perpanjangan ta­ngan pemerintah pusat da­lam memberikan izin pada pe­ngecer bensin.

Izin penjualan bensin eceran ini dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peri­ndustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota. Izin yang permohonannya harus dileng­kapi dengan KTP dan surat keterangan dari desa setem­pat tersebut menurutnya bisa digunakan di seluruh SPBU di Kabupaten/Kota tempat dikeluarkannya perizinan tersebut. Jadi, izin tidak lagi dikeluarkan oleh kelurahan maupun kecamatan masing-masing seperti yang pernah terjadi belasan tahun silam. Harapan dengan surat izin pengecer,  pemantauan dan pembimbingan bisa dila­kukan dengan mudah se­hingga tidak ada lagi tin­dakan yang merugikan masya­rakat. Regulasi yang dit­e­rapkan harusnya diser­tai kontrol di lapangan.

Terkait dengan pembe­ritaan media massa lokal yang menyatakan bahwa Bupati Tanahdatar, M. Shadiq Pasadigoe menga­takan dirinya tidak tahu perizinan penjualan bahan bakar eceran di tingkat masyarakat dan baru akan melakukan pengawasan ditingkat pengecer dike­mudian hari, tentu bukan pernyataan yang diharapkan publik keluar dari mulut Bupati Tanah Datar itu. Pasalnya, fenomena menja­murnya penjualan bensin eceran sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan telah dikeluarkan Per­pres agar mengatur pen­jualan bensin eceran ter­sebut.

Persoalan penjualan bensin eceran sangat pen­ting, terlepas dari tragedi terbakarnya Pertamini di Jorong Padang Datar, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanahdatar, Sumbar. Jika regulasi penjualan bahan bakar eceran ini tidak dila­kukan, maka akan meru­gikan masyarakat. Per­so­alan yang akan terjadi terkait tidak berjalannya regulasi ini adalah penim­bunan BBM, kebakaran, penyalahgunaan BBM dan sebagainya.

Perlu diketahui, bensin yang berbahan dasar v­o­latine merupakan cairan yang mudah disulut api. Saat bensin atau volatine berubah bentuk dari cair ke gas hanya perlu sedikit kalor. Saat bensin tersulut api, hanya sebagian kecil panas dari api digunakan untuk perubahan bentuk (cair ke gas), selebihnya panas dipakai untuk menya­lakan gas tersebut. Sebab itulah, volatine mudah un­tuk terbakar jika tidak dilakukan penyimpanan yang tepat dan benar. Be­gitu mudah bensin tersulut api, menyebabkan banyak terjadi kebakaran di tempat penyimpanan bensin. Sepan­jang 2012 ini, beberapa daerah telah tercatat mengalami keba­karan akibat BBM tersulut api mulai dari SPBU hingga ke kios pedagang eceran.

Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan yang ketat atas penjualan bensin eceran di daerahnya masing-masing. Sebab keselamatan masyarakat baik sebagai kon­sumen maupun distributor minyak ketengan itu penting. Regulasi penjualan minyak ketengan harus dikontrol sede­mikian rupa agar tidak lagi terjadi kejadian keba­karan serupa di kios-kios legal demi menjaga kese­lamatan masya­rakat. Pe­ngawasan terhadap pe­m­batasan pembelian BBM subsidi jenis premium men­jadi kewenangan pemerintah kabu­paten/kota. Pembatasan pem­belian premium harusnya men­jadi kesepakatan ber­sama antara pemprov, Per­tamina, dan Hiswanamigas.

Larangan Pedagang BBM Eceran

BBM bersubsidi memang kerapkali disalahgunakan. Terbukti dengan maraknya penjualan BBM ketengan (ece­ran) di Sumbar. Biang kela­dinya bukan hanya pedagang eceran tapi juga petugas SPBU yang tetap melayani pembelian BBM dengan mengunakan jeriken yang akhirnya dijual kembali dengan ketengan. Padahal sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir migas harus dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Artinya, keberadaan pedagang eceran tanpa izin telah dilarang dan harus ditertibkan, Kewe­nangan untuk itu diserahkan kepada penegak hukum. Bagi pelanggar, akan dipidana pen­jara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Namun nyatanya UU ter­sebut tak berjalan di Sumbar, terbukti dari maraknya pe­dagang minyak eceran yang memperdagangkan BBM ber­subsidi disepanjang jalan. Cara mendapatkan BBM (bia­sanya premium) pun mudah, cukup membawa jeriken dalam ukuran menengah hingga besar ke SPBU terdekat kemudian mem­bayar dengan harga ber­subsidi yakni Rp 4.500 untuk premium kemudian puluhan liter minyak pun berhasil diangkut dan diecerkan dengan harga Rp 5000 per liternya.

Pelarangan Pembelian BBM Jeriken

Pemprov Sumbar beberapa waktu lalu pernah mengakui SPBU di wilayah Sumbar memang masih melayani pembelian jeriken. Padahal sesuai aturannya, penjualan BBM bersubsidi dengan jeriken telah lama dilarang. Tapi, SPBU seolah melegalkan hal itu sehingga BBM bersubsidi kini diperjual belikan. Pem­prov Sumbar sudah me­mi­kirkan rencana penerapan UU larangan penjualan BBM melalui jeriken ukuran sedang hingga besar sejak 2011 yang lalu, namun hinngga 2012 ini tampaknya masih sebatas wacana.

Dalam wacana itu, mes­kipun Pemprov akan mela­rang pembelian dengan jeriken nantinya industri kecil akan tetap bisa menik­mati pem­belian BBM bers­ubsidi dengan jeriken tapi dengan syarat mem­perlihatkan kartu atau surat izin pembelian BBM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindag Tam­ben) atau Pemkab/Pemko masing-masing daerah. Jadi, hanya industri kecil yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi dengan jeriken. Aturan ini bisa meminimalisir  penjualan BBM ketengan.

Bagaimana pun pro dan kontra larangan pembelian BBM bersubsidi, namun atu­ran harus ditegakkan. Sebab, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan aturan ter­sebut. Jika untuk hal ini masih ada pengecualian yang seolah melegalkan penjualan BBM bersubsidi dengan jeriken maka untuk aturan lainnya tak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran juga.

Karena pemerintah pusat dan provinsi belum juga me­nen­tukan kebijakan untuk meminimalisir penya­lah­gunaan BBM bersubsidi, maka tak mengherankan jika setiap tahunnya ada saja persoalan yang ditimbulkan dari penjualan bensin kete­ngan ini. Mulai dari stok BBM bersubsidi yang habis di pertengahan tahun, keba­karan kios pengecer bensin hingga mafia BBM. Bagai­manapun pro dan kontra larangan pembelian BBM bersubsidi, tapi aturan harus ditegakkan. Sebab, pemerintah sebelumnya telah menge­luarkan aturan tersebut. Jika untuk hal ini masih ada pengecualian yang seolah melegalkan penjualan BBM bersubsidi dengan jeriken maka untuk aturan lainnya tak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran juga.

Inilah realita yang terjadi di SPBU di Sumbar. Aki­batnya, pelanggaran aturan terus terjadi. Seharusnya, pihak terkait memantau pengawasan dengan cermat. Termasuk juga petugas SPBU, mereka harus tahu mana kendaraan yang boleh meng­gunakan BBM subsidi dan mana yang tidak.

Pengawasan Penjualan BBM Eceran

Namun, tak hanya peme­rintah daerah yang ber­tang­gungjawab untuk melakukan pembatasan penjualan minyak eceran, Pertamina juga mem­i­liki kewajiban dalam mela­kukan pengawasan ke SPBU untuk tidak menjual BBM secara eceran kepada mereka yang tidak memiliki surat izin dari Dis­perindagtamben Ka­bu­paten/Kota masing-masing. Hal ini harus dilakukan demi memberi pelay­anan prima dan menjaga ke­puasan pelanggan, Akan lebih baik lagi jika PT Pertamina melarang Stasiun Pengisian Bahan Bakar U­mum (SPBU) melayani pem­belian atau peng­isian bahan bakar menggunakan dirigen karena pembelian BBM meng­gunakan dirigen dapat memicu kebakaran.

Peran serta masyarakat khususnya konsumen juga dituntut. Masyarakat sela­yaknya mau melaporkan langsung atau dengan suara layanan konsumen jika ada temuan penjualan atau pem­belian bahan bakar meng­gunakan dirigen di SPBU. Bagaimanapun, aparat peme­rintah, Pertamina dan pene­gak hukum dalam personil yang terbatas. Jika masya­rakat turut andil menjaga daerahnya dari penyalah­gunaan BBM, maka persoalan-persoalan yang telah disam­paikan diatas dapat di­mini­malisir.

 

MARISA ELSERA
(Mahasiswa Pascasarjana Unand)

Comments (2)Add Comment
0
...
written by string, Desember 06, 2012
yang menulis dan membuat peraturan pasti belum pernah terjun langsung kelapangan. saat ini spbu belum ada disetiap kecamatan, sehingga untuk menyalurkan ke daerah pelosok diperlukan "bantuan" pengecer. kecuali pertamina dan pemerintah sanggup membangun spbu disetiap kecamatan diseluruh indonesia, saya kira penerapan perpres tersebut hanyalah akan menciderai masyarakat
0
Mohon di di tegaskan aparat terkait
written by string, Mei 12, 2012
Aparat Terkait semestinya bertegas tegas dengan mengambil kebijakan izin suatu usaha,sudah terjadi korban se akan cuci tangan,dengan terjadinaya kebakaran pertamini di Batusangkar,siapa ih yang bertanggung jawab hal ini.
ada dua hal lagi yang harus jadi perhatian aparat sebelum menelan korban jiwa lagi,pertama angkot ceper,yang bisa membawa petaka suatu masa jika tidak di tertibkan secara tegas.kedua,becak motor,yang jelas jelas telah melanggar,dengan merobah jenis kenderaan dari roda 2 menjadi kereta gandengan,tetapi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas dan dinas perhubungan,membiarkan saja berkeliaran dalam kota,ironisnya lagi jika pengemudi Honda yang kurang lengkap,kelengkapan kenderaan langsung di tilang,sementara petugas Rahazia di mana mana membiakan becak honda berkeliaran di depan petugas.

Write comment

busy