Minggu, 26 Oktober 2014
Pembatasan Tonase Truk dan Ketahanan Jalan PDF Cetak Surel
Sabtu, 12 May 2012 02:44

Kalau terus menerus ada keluhan dan terus pula dilayani, walhasil rencana untuk membuat tertib para pengelola perusahaan jasa transportasi daerah tidak kesampaian juga. Apalagi kalau yang hendak ditertibkan itu adalah bagaimana menegakkan aturan tonase.

Angkutan barang terutama yang ditertibkan itu selama ini diketahui senantiasa memuat lebih dari tonase yang diizinkan. Alasannya sangat klasik yakni demi bisa tercapainya target setoran ke induk semang. Dan agar alasan melebihkan muatan itu lebih kuat lagi ditambah pula dengan keluhan banyak pungutan liar di jalanan oleh oknum aparat.

Padahal aparat keamanan  sudah menggaransi bahwa tidak akan ada lagipungutan liar di jalanan. Yang terpenting bagaimana masing-masing angkutan barang membawa barang sebagaimana yang tercantum dalam surat izinnya, kelebihan muatan dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran sesuai dengan ketentuan  Perda Sumatera Barat. Dan pembatasan muatan itu dimaksudkan untuk membuat jalanan bisa lebih awet. Kalau jalanan awet, maka yang akan nyaman aalah pemilik dan sopir angkutan itu juga.

Tetapi kenapa masih dikeluhkan? Bahkan baru pada tahap sosialisasi saja, para sopir sudah mengeluh. Intinya mereka keberatan kalau ditertibkan. Seperti sepekan ini Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar, beker­ja sama dengan Dinas Perhubungan Kom­info dan Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar, melakukan sosialisasi dan penertiban kele­bihan muatan kenda­ra­an angkutan barang.

Sosialisasi pembatasan to­nase tersebut, ditujukan pada para sopir angkutan, di Jalan Baypas Kelurahan Air Pacah (10/05). Kegiatan itu dilakukan, untuk mengingatkan para sopir, agar tidak memuat barang melebihi tonase kendaraan. Karena, kelebihan muatan punya dampak cukup besar, baik untuk keamanan di jalan, maupun untuk jalan. Dimana jalan yang dilalui, akan mudah cepat rusak.  Sosialisasi ini dilakukan selama empat hari, umumnya ditujukan kepada sopir truk pembawa batu bara, pasir, semen, dan angkutan CPO. Di samping sosialisasi, ken­daraan yang kedapatan ber­muatan lebih labngsung ditindak dan dikenakan tilang, sebagai pemberi efek jera terhadap sopir dan pe­ngusaha angkutan.

Pada hakekatnya ketika truk-truk itu diuji (dikeur) sudah digariskan untuk selalu membawa muatan sesuai dengan keur, atau daya angkut yang telah ditetapkan. Bagi kenderaan angkutan barang yang melanggar ketentuan daya angkut, akan ditindak sesuai ketentuan berlaku. Di antaranya diberikan sanksi tilang, pembongkaran kelebihan muatan, atau disuruh kembali ke daerah asal.

Tetapi tetap saja hal itu dikeluhkan oleh para pemilik angkutan dan para sopir. Para sopir dan pemilik angkutan lebih mengedepankan kerugian mereka saja, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian rakyat yang jalannya sudah rusak berat akibat kelebihan muatan yang selama ini banyak ditolerir itu.

Sejak 2008 pemerintah memang direpotkan dengan urusan infrastruktur jalan nasional yang dikeluhkan banyak pihak karena selalu rusak.

Jalan yang rusak diyakini sementara pihak adalah biang dari ketidaklancaran distribusi barang, komoditas bahkan manusia itu sendiri. Kerugian tidak hanya waktu tempuh, tetapi juga menjalar kepada persoalan perekonomian secara umum.

Menteri Pekerjaaan Umum Djoko Kirmanto pernah menge­luarkan sebuah pernyataan keras bahwa jalan nasional tidak akan pernah bagus jika beban muatan barang tak terkendali.

Kementerian PU menenggarai saat ini masih 60 persen dari beban yang seharusnya dan diizinkan (tonase). Kalau seperti ini menurut perkiraan PU, selamanya jalan akan rusak.

Tudingan itu bukan tanpa alasan sebab Kementerian Pekerjaan Umum sendiri sudah melakukan survei tentang penyebab kerusakan jalan yang dijadikan sample yakni di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) dan Jalur Lintas Timur Sumatera (Jalintim).

Hasilnya, ditemukan bahwa kelebihan muatan mengurangi umur ekonomis pemakaian jalan yakni untuk jalan Pantura umurnya tinggal 1,5 - 2 tahun dari yang seharusnya 10 tahun. Adapun jalan di Jalintim sudah rusak setelah empat tahun digunakan.

Dengan kondisi itu, hampir bisa dipastikan, kondisi kerusakan jalan, terutama jalan nasional di setiap provinsi di Indonesia bisa dikatakan hampir merata. Departemen Pekerjaan Umum mem­perkirakan diperlukan dana sedikitnya Rp10 triliun.

Jadi, sudah benar instruksi Gubernur Sumbar untuk sungguh-sungguh menertibkan tonase angkutan. Kalau tidak, akhirnya jalanan di Sumatera Barat terutama jalan nasional dan jalan provinsi akan senantiasa dalam kondisi buruk. Sulit untuk membuat pendatang –wisatawan misalnya—merasa nyaman. Setidaknya mereka tidak akan membuat jadwal ulang untuk datang lagi berlibur ke daerah ini.

Comments (2)Add Comment
0
...
written by string, Mei 12, 2012
Kasihan betul Kepala Daerah nya, karena tidak diberi infomasi yg benar dari anak buak nya....
0
...
written by string, Mei 12, 2012
Sebenarnya pihak2 yg bertanggungjawab dg urusan jalan sangat tidak bertanggungjawab, permasalahan pd kondisi jalan selalu digembar-gemborkan yg salah adalah kendaraan yg lewat dg tonase tinggi/ beban berat, inikan tdk jujur namanya. Pada dasarnya yg salah pada jalan adalah spesifikasi material yg dipasang tidak benar, kalau spesifikasi material jalan itu benar jalan itu kalau dibebani semakin tinggi seharusnya jalan itu semakin padat dan semakin kuat, ini Kepala Daerah ikut2an pula menyalahkan truk dengan tonase tinggi. Meterial yg benar untuk pondasi jalan adalah batu gunung yg dipecahkan dengan ukuran gradasi batu dg standar yg sdh ditetapkan oleh PU. Yang lebih kurang ajar adalah yg membuat standar material untuk jalan juga menyalahkan kendaraan dg tonase tinggi yg katanya ada hasil riset di Panturan sana. Yg dipasangkan utk pondasi jalan adalah batu/ kerikil dari sungai, makanya rusaklah jalan seperti sekarang ini.... Jadi kalau ada Kepala Daerah melarang kendaran lewat dijalan umum sesuai kelasnya maka sebaiknya di PTUN kan saja...

Write comment

busy