Sabtu, 19 April 2014
Tunjangan Sertifikasi Tak Dibayar PDF Cetak Surel
Senin, 14 May 2012 02:42

TAK MENGAJAR 24 JAM SEMINGGU

PADANG, HALUAN — Gu­ru harus mengajar 24 jam per minggu. Bila tidak men­ta­atinya maka tunjangan ser­tifikasi yang diperkirakan akan dibayarkan pada Agus­tus mendatang bakal ditang­guhkan. Pemprov Sumbar menargetkan proses penda­taan dan pemerataan guru sesuai dengan SKB 5 Men­teri, harus selesai  akhir 2012 mendatang.

Sanksi tidak hanya untuk guru tetapi juga untuk peme­rintah provinsi dan kabu­paten/kota. Kemendikbud mene­gaskan akan meng­hentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan. Menteri PAN dan Reformasi Biro­krasi atas rekomendasi Ke­mendikbud, menjatuhkan sank­si menunda formasi guru  PNS  bagi provinsi maupun ka­bupaten/kota bersang­kutan.

Sedangkan Menteri Ke­ua­ngan memberikan sanksi penundaan penyaluran dana perimbangan.  Menteri Dalam Negeri sanksinya berupa penilaian kinerja  kurang baik  dalam penyelenggaraan urusan penataan dan peme­rataan guru PNS.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Syamsulrizal kepada Haluan Minggu (12/5), di Padang menjelaskan, keten­tuan termuat jelas dalam Bab VIII SKB 5 Menteri No. 5 tahun 2011, tentang Pena­taan dan Pemerataan Guru PNS.

Untuk itu, melalui surat Guber­nur Sumbar, seluruh kabupaten/kota harus melaksanakan SKB 5 Menteri itu.

”SKB 5 Menteri No.5 tahun 2011 mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan. Kita tentunya tidak mau mendapat sanksi dari kelima menteri itu. Kita berharap setiap pemko/pemkab segera dapat menindaklanjutinya,” katanya.

Seluruh sekolah, UPTD Pendi­dikan Kecamatan dan Dinas Pendi­di­kan Kabupaten/Kota, diminta me­ren­canakan kebutuhan guru sesuai de­ngan petunjuk teknis SKB 5 Menteri. Lalu menginventarisir jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan dibandingkan jum­lah kebutuhan guru hasil analisa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan guru sesuai format SKB 5 Menteri.

Dari data sementara, lanjutnya, Kota Padang kelebihan guru lebih dari 400 orang, Kabupaten Padang Pariaman juga lebih dari 400 orang dan Bukittinggi sekitar 200 orang. Guru yang berlebih ini umumnya guru setingkat SMP, SMA/SMK.

Sedangkan guru SD umumnya seluruh sekolah mengalami keku­rangan guru. Diantaranya yang sudah terdata adalah Kota Padang butuh 700 guru SD dan Padang Pariaman butuh sekitar 820 guru. SKB 5 Menteri itu mulai diber­lakukan pada tahun ini. Artinya sanksinya juga akan berlaku saat pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang biasanya dibayarkan sekitar bulan Agustus mendatang.

Bila dikaitkan dengan keberatan pa­ra guru, menurut Syamsulrizal, ke­wajiban 24 jam mengajar per­ming­gu masih lumrah. Sebab bila dirinci, mengajar guru 24 jam/minggu itu sama artinya dengan mengajar 4 jam/hari selama 6 hari. Disamping itu, 1 jam pelajaran di sekolah tidak sama dengan 60 menit, 1 jam pelaja­ran itu hanya sekitar 45 menit. Artinya dirasakan tidak memberatkan.

Wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam seming­gu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain, baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pela­jaran yang diampu pada kabupaten/kota tempat sekolah tersebut berada atau di kabupaten/kota lain. Artinya, perpindahan guru dari suatu daerah ke daerah lain tak bisa dihindari. (h/vie)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: