PADANG, HALUAN — Sete­lah cukup lama menanti, akhirnya kabar baik itu da­tang juga. Masyarakat Sum­bar yang masih menggunakan minyak tanah atau kayu bakar saat memasak, segera dapat beralih ke gas elpiji.

Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tabung gas ukuran 3 kg itu pada APBN Perubahan 2012.

Sementara itu, gas elpiji ukuran 12 kg yang kini ba­nyak digunakan masyarakat semakin sulit diperoleh. Kalau pun ada, harga jualnya pun melambung, mencapai Rp95.­000/tabung. Padahal harga resmi dari dealer biasanya hanya Rp77.000 /tabung.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Warda­rusmen kepada Haluan Jumat (18/5), di Padang menjelaskan, konversi minyak tanah  ke gas di wilayah  Sumbar dapat dipastikan akan dimulai dalam waktu dekat ini setelah adanya kepastian alokasi anggarannya dalam APBN Perubahan 2012.

Namun berapa jumlah penerima manfaat konversi ke gas, belum bisa disebutkan karena besarnya anggaran yang dialokasikan juga belum diketahui.

“Kementerian ESDM su­dah memastikan pengesa­han anggaran untuk konversi minyak tanah ke gas di Sum­bar. Tetapi Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)nya belum keluar. Kita tengah menunggu DPA,” terang Wardarusmen.

Kabid Ketenagalistrikan dan Migas Dinas Eenergi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Herry Mar­tinus yang dihubungi terpisah menye­butkan, untuk me­nen­tu­kan jumlah penerima konversi ini akan dilakukan pendataan ulang oleh seluruh kabupaten/kota. Dulu me­mang sudah ada datanya dengan jumlah usu­lan pene­rima konversi men­capai per­nah 971.000 KK. Tetapi ke­mudian karena ke­­ter­ba­tasan ang­garannya, Perta­mina menye­tujui sekitar 771.000 KK saja.

Namun berdasarkan krite­rianya, penerima konversi minyak tanah dikhususkan bagi masyarakat kurang mam­­pu yang sampai saat ini masih menggunakan minyak tanah dan kayu bakar. Ber­dasarkan data BPS 2011, ka­te­gori masyarakat kurang mam­pu itu sekitar 430.000 KK.

“Kita akan minta pemko/pemkab melakukan pendataan lagi secara kongkrit, berapa betul banyaknya penerima konversi minyak tanah ke gas. Saat ini sedang kita susun surat gubernur untuk bupati/walikota tentang pendataan ini,” terang Herry.

Pihaknya mengharapkan, masyarakat dapat berlaku jujur saat dilakukan penda­taan, agar mereka yang dida­ta adalah mereka yang benar-benar selama ini masih meng­gunakan minyak tanah dan kayu bakar.

Sebab banyak ditemukan, ketika menerima bantuan masyarakat tak segan-segan mengaku miskin dan mengaku masih meng­gu­nakan kompor minyak ta­nah.

Akhirnya, dari hasil penda­taan itu jumlah penerima bantuan ini membengkak jumlahnya. Padahal bila merujuk hasil pendataan BPS, kelompok masyarakat miskin itu hanya sekitar 430.000 KK.

“Pendataan ditargetkan sudah dapat dimulai awal bulan depan. Sehingga ketika DPA keluar, segera bantuan kompor dan tabung gas 3 kg dapat didistribusikan kepada masyarakat. Karena tabung dan kompornya sudah dipesan, hanya anggarannya saja yang belum ada,” katanya.  (h/vie)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview