SERTIFIKASI SENIMAN DAN BUDAYAWAN

Sertifikasi seniman, pekerja seni, dan budayawan memunculkan penolakan keras. Rencana Kemdikbud itu dinilai konyol. Masih banyak infrastruktur kesenian yang mendesak dipikirkan pemerintah ketimbang sertifikasi ini.

Berawal dari gagasan yang dilontarkan-yang se­sung­guhnya  sudah 12 tahun lalu menge­muka, Wakil Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebu­dayaan Wiendu Nuryati untuk menyertifikasi seniman dan pekerja seni.

Ide itu ia lontarkan awal pekan pertama pada Mei dalam pelbagai wawancara dan per­temuan.

Alasan utama sertifikasi ka­rena membanjirnya pekerja se­ni dari luar negeri ke Indo­ne­sia yang telah memiliki ser­tifikasi internasional. Dam­pa­k­nya pekerja seni lokal akan tersingkir, sebab tak mam­pu berkompetisi di tin­g­kat dunia.

"Kita ini tidak mungkin menyetop arus globalisasi. Jadi itu adalah sesuatu yang me­mang sudah bersama-sama di sekitar kita, termasuk juga di dalamnya seni dan budaya yang kita lihat sama sekali belum ada sentuhan pemetaan kom­petensi maupun ser­tifi­kasi. Oleh karena itulah, maka kita mau tidak mau harus memet­akan semua kompetensi para pekerja seni dan budaya," kata Wiendu Nuryati dalam wawan­cara khusus dengan KBR68, Jakar­ta, pekan lalu.

Menurutnya, dengan peme­taan kompetisi yang jelas, maka diketahui bahwasanya kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki di bidang kebudayaan dan jenis-jenis profesi apa saja seni dan budaya itu. Jenis-jenis profesi apa saja seni dan budaya itu, misalnya termasuk dida­lamnya tentu seni dalam arti luas ada sinden, dalang, penyanyi, dan sebagainya.

Tak ayal, wacana ini men­dapat reaksi berbagai kala­ngan seniman dan pekerja seni di Tanah Air. Seniman dan peker­ja seni di Bali meminta Kemen­terian Pen­didikan dan Kebu­dayaan membatalkan rencana sert­ifikasi itu.

"Proses sertifikasi bisa menimbulkan jual beli ser­tifikat. Rawan konflik," kata Ketua Teater Tulus Ngayah Cok Sawitri.

Pemerintah tidak memiliki standar kompetensi yang pasti.  Cok Sawitri mene­gaskan, seni­man dan buda­yawan jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Begitu juga soal kesejahteraan.

Di Sumatera Barat, sikap seniman dan pekerja seni "terbelah". Ada yang menolak keras program ini, ada yang memilih

"Upaya memberi sertifikat kepada seniman dan buda­yawan adalah tindakan ko­nyol, sangat konyol!" kata Darman Moenir, pakan lalu.

"Program yang paling lucu di muka bumi," jelas Edy Utama, budayawan yang baru usai menggelar pameran fotog­rafi di Hawaii, AS.

Indra Utama, pengajar ISI Padangpanjang dan University of Malaya menilai, sertifikasi kompetensi untuk menentukan kualifikasi seseorang dalam bidang-bidang tertentu me­mang diperlukan.

"Saya kira, inilah mungkin yang menjadi tujuan Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan berkait rencana mem­buat sertifikasi kompetensi seniman dan budayawan Indo­nesia untuk menentukan kua­lifikasi kesenimanan seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya," kata Indra Uta­ma, "Dan jika tujuannya demikian, kita perlu men­dukung."

Zelfeni Wimra, penulis cerita kumpulan cerpen Pe­ngantin Subuh, mengatakan, ide sertifikasi untuk seniman dan budayawan, bagus, tapi belum matang karena Men­dikbud tidak memaksimalkan sosialisasinya.

"Saya setuju dengan ada­nya corak khusus dalam me­ka­nisme sertifikasi seniman dan buda­yawan ini. Minimal bertujuan untuk me­ngum­pulkan data base seniman dan budayawan Indo­nesia. Selama ini seniman/budayawan itu "berkeliaran" saja di negara ini. Siapa mereka? Berapa jumlah mere­ka? Apa per­juangan mereka? Seolah tak tersentuh kebijakan negara," kata penulis yang akrab disapa Bimo ini.

Dengan sertifikasi, se­niman dan budayawan kukuh secara struktural atau stra­tifikasi sosial negara. Akan ada hak dan kewajiban dalam proses pendidikan seni dan kebu­dayaan yang tertulis, jaminan sosial, dan lain-lainnya.

"Jadi terlebih dahulu kita dengarkanlah Mendikbud ini. Kalau ternyata tidak ada dampak baiknya, hanya untuk membungkam barisan se­niman dan budayawan yang selama ini berdiri di barisan kritis, mari pula kita tolak ide ini. Kita turunkan dia (bila perlu)," tambahnya.

Esha Tegar Putra, penyair beberapa waktu lalu diundang Komunitas Salihara Jakarta untuk membacakan puisinya, menolak keras rencana ser­tifikasi seniman dan pekerja seni itu.

"Saya tak setuju. Seperti pegawai negeri saja. Biasanya dalam tahapan sertifikasi ada sertifikat-sertifikat yang dikum­pul sebagai bahan per­syaratan. Dari setiap iven yang pernah saya ikuti semisal Temu Sastrawan Indonesia sampai lain sebagainya," ucap Esha sembari memper­ta­nyakan, apakah seniman nanti akan dibuatkan juga pangkat dan golongannya berdasarkan hasil sertifikasi tersebut.

Bingung

Beberapa seniman yang dimintai pendapatnya, tak sedikit pula yang bingung dengan rencana Kemdikbud ini. Mereka mengaku tak mengerti maksud sertifikasi terhadap seniman dan pekerja seni.

Tya Setiawati, pegiat Teater Sakata Padang Pan­jang, me­ngaku bingung dan kurang faham tujuan dan rencana pemerintah ini. Ba­ginya, seni­man adalah profesi yang unik dan independen. Keberadaannya dihargai atas karya-karyanya yang diap­resiasi masyarakat.

"Jika kebijakan ini (proyek sertifikasi) tetap dilak­sa­nakan, standarnya bagai­mana? Apakah ada jaminan seniman yang sudah ber­sertifikasi akan terus berkar­ya? Saya kira kebijakan ini justru akan melemahkan 'kebebasan berekspresi' seni­man. Masih banyak persoalan infrastruktur kesenian yang harus dibenahi dan ini mung­kin lebih penting," kata perem­puan sutradara teater ini.

Tapi justru Yusril Katil, pimpinan Komunitas Hitam-Putih Indonesia yang ber­markas di Padang Panjang ini, tidak mempermasalahkan sertifikasi bagi seniman dan pekerja seni.

"Kalau saat ini Kemdikbud menganggap seniman adalah bagian dari profesi yang ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa, ya kenapa ti­dak? Saya pikir tidak ada masalah kalau senimana disertifikasi dan pemerintan memberikan apre­siasi buat seniman ber­prestasi yang telah ikut meng­harumkan nama bangsa. Bukan­kah selama ini para seniman ikut mendukung dan meng­usulkan agar para maestro seni diberi penghargaan. Mungkin namanya waktu itu bukan sertifikasi," kata Yusril yang juga pengajar di ISI Padang Panjang.

Syuhendri, pendiri Teater Noktah Padang, menilai cukup­lah para guru saja yang kena sertifikasi. Untuk se­niman, berikan saja kebe­basan mela­hirkan karya yang berkualitas."Jika sertifikasi berkaitan de­ngan karya saya setuju. Kom­petisi karya-karya sehat a­kan muncul," kata Syuhendri singkat.

Iyut Fitra, penyair yang berdomisili di Kota Paya­kumbuh juga mengaku bingung bingung untuk bisa menerima rencana Kemdikbud ini. M­e­­­nu­­rutnya, seniman dan buda­yawan tidak tergantung kepada sertifikasi atau apapun pena­maan-penamaan lain yang justru akan meng­kla­si­fi­kasikan sesuatu kepada yang tidak jelas.

"Apa standarisasi untuk memberikan sertifikasi dan kompetensi tersebut? Bukan­kah nanti justru akan menim­bulkan dilema baru? Saya cemas nanti akan ada dua kubu seniman seperti per­soalan di tubuh PSSI. Ada seniman serifikasi dan yang tidak. Ada seniman peme­rintah dan non-peme­rintah. Untuk Sumatra Barat, saya pikir, pemerintah silakan tegaskan saja dana kesenian lewat dewan kesenian kalau memang ingin memperhatikan seniman," kata Iyut Fitra.

Abdul Hadi WM, pengajar di Universitas Paramadina Jakarta, menjelaskan, seni­man, seperti ilmuwan, ulama, cen­dekiawan, pendeta, filosof dan pemikir, tak perlu ser­tifikat. Yang mereka perlukan adalah penghargaan terehadap karya mereka, apresiasi, dan penye­diaan ruang yang leluasa untuk memaerken, mem­pertunjukkan, menyiarkan dan menerbitkan karya mereka.

"Mereka lebih memerlukan banyaknya pusat kesenian, penerbitan buku dan sarjana yang dengan ikhlas mau mencatat dan membahas karya mereka untuk diajarkan di lembaga pendidikan," kata kritikus sastra yang juga penyair ini.

Laporan: NASRUL AZWAR