DARMAN MOENIR

Kementerian Pen­di­dikan dan Kebudayaan berencana akan menge­luarkan regulasi untuk menyertifikasi seniman dan pekerja seni, serta budayawan. Gagasan ini disampaikan Wakil Men­teri Pendidikan dan Kebu­dayaan Bidang Kebu­dayaan Wiendu Nuryanti pekan lalu di pelbagai kesempatan.

Ide ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk Darman Moenir, sastrawan dan budayawan. “Ini gagasan konyol,” kata Darman Moenir, tegas. Berikut petikan wawancaranya dengan Haluan.

Apa komentar Anda tentang rencana kemdikbud untuk mengeluarkan sertifikasi dan kompetensi bagi seniman dan budayawan?

Konyol! Upaya membei sertifikat kepada seniman dan budayawan adalah tindakan konyol, sangat konyol. Terminologi yang digunakan pun tidak fokus: seniman atau budayawan? Maaf, apa Bu Wakil Menteri tidak bisa membedakan seniman dan buda­yawan? Ada pekerjaan Kemdikbud yang lebih mengena andai memang hendak memperhatikan, saya batasi, seniman. Seniman pun terpilah kepada yang murni, yang pop, yang modern, yang tradisional dan bahkan yang surealis, yang avangad.

Menurut Anda, apakah sertifikasi dan kompetensi itu berguna bagi seniman dan budayawan sementara mereka terkait dengan karyanya sebagai hasil kerjanya?

Selama-lamanya seniman sama sekali tidak memerlukan sertifikat. Apa guna sertifikat bagi seniman? Seorang penyair menulis puisi, koreografer melahirkan tari, pe­matung mencipakan patung, pelukis menghadirkan lukisan, dan pengukir mengujudkan ukiran. Tukang sa­luang, pendendang, anak randai, bersalung, berdendang dan berandai. Dan tiap etnik di Indonesia punya seniman-seniman andal. Jumlah mereka ratusan ribu bahkan jutaan. Pada hemat saya, sebagian besar kalau bukan semua urang awak, orang Minang, adalah seniman. Dan mereka akan diberi sertifikat?

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan sertifikasi agar seniman dan budayawan bisa bersaing dengan pekerja seni dari luar negeri yang membanjiri Indonesia?

Bersaing dengan pekerja seni luar negeri yang membanjiri Indo­nesia? Juga tidak cukup fokus sinyalemen ini. Bahwa seniman-seniman asing, seniman luar negeri, berkiprah di Indonesia, bukan kejadian kemarin. Sejak zaman penjajahan seniman asing unjuk gigi di negeri ini. Itu tidak ter­bantahkan. Sandiwara dan soneta adalah produk asing, juga film-film, sekarang telenovela, sinetron, dan film-film kartun. Tetapi selama itu pula seniman Indonesia tetap eksis dan mem­perlihatkan jati diri, taji dan karya mereka. Seniman kreatif dan kesenian Indonesia tidak pernah tiarap di bawah selangkang kese­nian dan seniman asing.

Menurut Anda, apakah sertifikasi akan menaikkan nilai jual si seniman itu sendiri?

Tidak! Nilai jual karya seni bangsa Indonesia ditentukan oleh seniman Indonesia sendiri. Tidak lain, tidak bukan. Apakah dengan selembar sertifikat lantas seorang dramawan Sumatera Barat, Indo­nesia, serta-merta bisa mentas di Broadway atau di Off Broadway, Manhattan, New York, Amerika Serikat? Apakah dengan sertifikasi dan kompetensi lalu seniman dianggap dan diakui wah dan bisa unjuk kebolehan di mana-mana?

Menurut Wakil Menteri itu, untuk proses sertifikasinya akan dibuat semacam sistem yang semua provinsi dan daerah bisa membuka pendaf­taran dan selanjutnya dilakukan pelatihan kompetensi?

Apabila pemerintah hendak memaksakan kehendak dengan sistem tangan besi, otoriter, maka dampak amat buruk segera tersua. Segera seniman terpecah, antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Apalagi ketika kemudian pemerintah memberi fasilitas hanya terhadap seniman bersertifikat dan dianggap kompeten. Dulu, perte­ngahan tahun 70-an, ada rencana Pusat Kesenian Padang di bawah kepemimpinan Mursal Esten hen­dak memberi Kartu Seniman kepa­da seniman di Kota Padang. Sebagian besar seniman protes, tidak setuju. Mereka tidak ingin diperangkap dikotomi seniman berkartu dan tidak berkartu. Gejolak dan keri­butan antarseniman segera tersua di Indonesia bila kementerian memaksakan rencana mereka memberi sertifikat.

Apakah Anda setuju dengan sertifikasi seniman dan budayawan itu?

Tidak! Sangat tidak setuju. Untuk membentuk organisasi seniman saja alangkah sulit. Apalagi untuk menentukan seniman bersertifikat dan punya kompetensi. Saya pernah hadir dalam rapat PEN (Poet, Essayist, Novelist) Club di Jakarta (juga di Manila dan New York). Pada waktu itu ada Toety Herati Noerhadi, Rendra, Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang, Afrizal Malna, Radhar Panca Dahana, Mursal Esten, dan empat-puluhan sastrawan utama Indonesia (catat: ada ungkapan sastrawan utama!). Sidang tidak berhasil merumuskan kriteria sastrawan yang bisa jadi anggota PEN Club Indonesia. Lantas siapa menen­tukan seniman boleh punya serti­fikat dan kompeten, atau tidak? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Gubernur? Bupati dan Walikota? Ketua Dewan Kesenian? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Kepala Taman Bu­daya? Kepala Museum? Berjelas-jelaslah! Atau cukup seorang Mak Abu? (Sayang, Mak Abu itu sudah wafat.) Saya khawatir, pemberian sertifikat ini berlatar-belakang syahwat politik dan uang. Kalau mengikuti politik, maka negeri ini kembali masuk ke suasana berke­senian sebelum tahun 1965. Pada masa itu seniman kanan diganyang habis-habisan oleh seniman kiri. Apakah hendak dihidupkan lagi suasana berke­senian kanan, tengah, kiri di Indonesia? Sekarang suasana itu tidak ada lagi, Bu! Andai hanya bermotifkan uang sejauh dana APBN di kemendiknas konon alangkah besar, maka tidak usah repot-repot membuat sertifikasi dan kom­petensi segala! Adakan saja lomba pelbagai cabang jenis kesenian dari tingkat nagari (desa) sampai ke tangga istana presiden dan sediakan hadiah yang menggiurkan, maka tidak sampai setengah tahun akan lahir karya berkualitas tinggi. Dan, kalau perlu, beri “nafas” perpan­jangan hidup kepada seniman-seniman jompo yang ada di seantero negeri. Berilah kesempatan (dan jaminan hidup per hari) novelis-novelis andal Indonesia untuk menulis di pinggir Danau Batur atau Danau Maninjau selama enam bulan. Amat sangat diyakini, dari tangannya lalu lahir novel-novel yang lebih dahsyat daripada karya-karya Iwan Simatupang atau A.A. Navis. Menyangkut rencana serti­fikasi dan kompetensi ini, saya saling berpesan-pendek dengan Asnam Rasyid yang mengaku sudah menghubungi Wamendikbud Musliar Kasim (selevel Wamendikbud Wiendu Nuryanti) dan Mendagri Gamawan Fauzi untuk menjelas­kan, bahwa rencana itu bodoh (ini diksi Asnam). Saya menyarankan kepada Asnam agar seniman se-Sumbar membuat petisi menolak ide sertifikasi dan kompetensi yang konyol itu.

Apakah ini bisa mengarah kepada Seniman Negara, seperti di Malaysia?

Kriteria Seniman Negara Malay­sia jelas! Di sana seniman, dan kebebasan, ditentukan dan diken­dalikan oleh negara. Dalam kon­teks kebebasan berekspresi, pada zaman sekarang, Indonesia tidak terikuti, tidak tertandingi. Indo­nesia sudah berada di koridor yang benar, dijamin undang-undang. Dalam politik kesenian, ke­susatraan, Malaysia bahkan ingin “meng­ganggu” Indonesia dengan membuat peristiwa-peristiwa yang seolah sangat Indonesia. Sudahlah, tidak pada tempatnya saya bicara banyak tentang Malaysia di forum ini. (Pewawancara Nasrul Azwar)

Comments (1)

Sertifikasi
written by string, Mei 21, 2012

Setelah guru dan dosen, sekarang seniman. Besok ulama pun disertifikasi. Anggota LSM dan Ormas juga disertifikasi. Presiden, Mentri dan anggora DPR mestinya juga disertifikasi. Semakin sedikit orang2 yang bekerja dengan hatinya, karena pengabdian, hasrat untuk membaikan, atau karena tanggungjawab kepada dunianya. Mirip produk barang2 dan jasa komersial, manusia2 Indonesia sudah dikotak-kotakan kedalam ukuran-ukuran kompetensi komersial dan rasial. Itulah kekuasaan yg menetapkan apa yang patut dan tidak patut di dunia saat ini. Hanya ada satu kata untuk menyetopnya,Lawan!

• 
• +0
• 
• 

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview