Senin, 20 Oktober 2014
Menegakkan Marwah Korps Praja Wibawa PDF Cetak Surel
Selasa, 22 May 2012 02:24

BERKACA PADA KASUS RAZIA MALAM

Pascareformasi, pe­nguatan peran institusi daerah terasa kental, seiring makin berkembangnya semangat otonomi untuk mengurus sen­diri rumah tangga daerah. Salah satu bentuk penguatan institusi daerah itu adalah peran dari Polisi Pamong Praja, biasa disebut Pol PP.  Lembaga ini, bahkan muncul menjadi kekuatan baru, khu­sus dalam penegakkan per­aturan daerah, yang mendapat du­kungan dari berbagai ka­langan. Hanya saja, tak se­luruhnya yang senang dengan perkuatan lembaga yang terdiri dari individu-individu pilihan di lingkup pemerintah daerah.

Polisi Pamong Praja di­dirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 de­ngan moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah, seperti dinukil dari situs wikipedia. Sebagaimana institusi penegakkan hukum di negeri ini, Polisi Pamong Praja mengalami berbagai macam perubahan, mulai dari organisasi, hingga payung hukumnya yang menjadi lan­dasan kerja lembaga yang juga kerap disebut sebagai penegak peraturan daerah.

Sebagai penegak pera­turan daerah, Pol PP ber­tindak  dilindungi Undang-undang No 32 tahun 2004, Tentang Peme­rintah Daerah.  Dalam Pasal 148 UU 32/2004  itu, Polisi Pamong Praja adalah perang­kat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegak­kan perda, menye­lenggarakan ketertiban um­um dan keten­teraman ma­sya­rakat sebagai pelaksa­naan tugas desentralisasi.

Di Padang, nama dan tindak-tanduk Pol PP cukup terngiang di sana-sini. Lang­kahnya untuk menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan keten­teraman masyarakat men­dapat dukungan, sekaligus penolakkan. Sejak menjadi wartawan, saya kerap ikut dengan tim kerja lembaga ini, dan realitasnya demikian. Pol PP mendapat dukungan, seka­ligus penolakkan di lapangan saat bertindak.

Terakhir, Kamis (17/8) malam hingga Jumat (18/5) lalu, Pol PP kembali razia, dan saya sempat mengikuti bebera­pa bagian dari pelak­sanaan razia itu. Hasil kerja mereka, dilaporkan serentak berbagai media cetak harian lokal terbitan Padang, Sabtu (19/5).

Harian Haluan melapor­kan puluhan wanita, terjaring operasi gabungan Pol PP dengan unsur Polri dan POM TNI AD, lalu paginya dilepas. Itulah realitasnya. Mereka yang diamankan petugas, memang  tak ditemui mela­kukan hal-hal terkait pelang­garan pidana. Jangankan pidana, gadis-gadis berparas manis dengan polesan mena­rik ini, tetap “diangkat” walau sudah menunjukkan KTP (kartu identitas).

Kalau sampai di sana, persoalan kita anggap selesai, karena memang tak ada yang bisa dipersoalkan. Hanya saja, ada satuhal yang menggelitik yang hinggap di kepala saya, tentang proses jelang pagi hari, jelang gadis-gadis muda kita itu dilepas oleh jajaran penegak Perda tadi.

Saat di Pol PP, gadis-gadis muda itu ditempatkan di beberapa ruang di Pol PP Kota Padang yang terletak di bilangan Jalan Bagindo Azis­chan itu. Perilaku mereka berbeda-beda. Ada yang mena­ngis, terkantuk-kantuk, duduk di atas meja atau lesehan hingga ada pula yang sibuk menelepon dan ada pula yang dengan santainya tetap me­nyulut rokok, kendati wajahnya terlihat gelisah. Banyak lagi ulah mereka di sana.

Waktu terus berjalan. Sambil menunggu, ternyata, semakian banyak yang janggal yang saya lihat. Ntah dari mana, beberapa individu terasa leluasa masuk men­jumpai gadis-gadis itu. Dan beberapa di antara mereka, malah menggelayut manja, minta dibebaskan, “Bilo awak pulang, Bang”.

Kenapa harus dibiarkan orang-orang yang kaitannya tak jelas, dibiarkan saja masuk. Saya tak melihat adanya proses cek dan ricek siapa orang-orang tersebut. Saya pikir pengawasan pe­tugas Pol PP di sana begitu longgar. Saya pikir, apakah berurusan dengan seseorang yang harusnya tengah men­jalani proses itu bisa segam­pang itu? Ketok pintu, lalu masuk, si gadis curhat, lalu pergi begitu saja, lalu kembali sambil bawa nasi bungkus.

Kehadiran orang-orang yang mengaku punya kaitan dengan perempuan-perempuan muda yang tertangkap Pol PP seperti tak bisa dicegah. Padahal, ini bisa dicegah dan diperketat agar tak ada kesan gampangan, sebagai bagian dari wibawa lembaga ini. Penyidik, tentunya bisa mena­nyakan terlebih dahulu siapa yang dicari, namanya siapa, tinggal dimana, lalu cross check data dengan perempuan yang dituju. Jangan sampai, orang yang mengaku-ngaku keluar­galah yang justru menjemput.

Lalu, jika ada yang me­ngaku-ngaku seorang aparat, hendaknya Pol PP tak perlu ragu untuk menanyakan KTA yang bersangkutan. Tapi, pendekatan persuasif, jangan sampai diabaikan. Paginya, begitu data si anggota ada di tangan, tinggal laporkan saja ke pimpinan satuan tempat dia bertugas dalam sebuah form yang ditandatangani langsung Kepala Pol PP, tem­buskan ke walikota, dan pimpinan, kepala atau koman­dan satuan orang yang me­ngaku aparat tadi.

Masih dari dalam ruangan itu, saya mendapatkan bagai­mana seorang pria seolah menyalahkan aparat yang bertugas karena me­nga­mankan seorang perem­puan. “Dia kan adiknya si Itu……,” kata si pria kepada aparat yang bertugas.

Saya hanya bergumam. “Kalau memang itu adiknya si itu, kenapa petugas yang disalahkan. Kalau saja si perempuan itu adik perempuan saya, pasti adik saya itu yang saya salahkan, karena masih keluyuran, bukan petugas,”

Gambaran-gambaran kecil ini seolah menunjukkan sekat antara tangkapan, petugas, dan pihak-pihak yang menga­ku terkait dengan tangkapan itu terasa begitu tipis.

Jelang pagi, saya malah sempat melihat seorang pe­rem­puan, dibawa seorang pria lalu dikejar petugas hingga ke pagar. Apalacur. Yang dikejar tak menghiraukan panggilan petugas. Bersama teman prianya itu, si pe­rempuan kabur dengan sebuah mobil sedan.

Inilah realitas Jumat dini hari itu. Melihatnya, saya yang jadi prihatin karena lembaga bermoto Praja Wibawa ini seperti kehilangan wibawa, kehilangan marwah. Ada bagian dari proses yang se­pertinya luput oleh mereka yang berwenang malam itu di sana. Dalam asumsi saya, hendaknya, tak seorang-pun dari mereka yang diper­ke­nankan “bersentuhan lang­sung” dengan mereka yang tengah diproses oleh Pol PP.

Jangankan pengunjung yang mengaku kakak, adik, sepupu, om dan sebagainya, untuk bertemu langsung de­ngan yang  tengah menjalani proses di Pol PP, petugas lapangan yang melakukan razia-pun tak diperkenankan lagi untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan. Jika petugas lapangan “bersen­tuhan” lagi dengan dengan tangkapan mereka, bisa me­micu berbagai potensi, seperti tukar-menukar nomor  HP. Jika ini terjadi, potensi bocor informasi razia Pol PP men­jadi terbuka.

Karenanya, saat proses berlangsung di Mako Pol PP, tentunya hanya penyidik atau pemeriksa yang punya ke­wenangan. Siapapun, ter­masuk bekingan yang me­ngaku-ngaku karabat itu tak boleh berhubungan langsung.

Dalam sebuah Perda, yak­ni Perda No 11 tahun 2001, Pol PP-pun sudah punya payung hukum yang me­lindungi mereka dari kelompok pembeking. Di pasal 6, jelas-jelas disebut Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun ter­hadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparatur sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan. Pasal ini, memberi ruang untuk Pol PP mem­busungkan dada. Tapi ingat, tanpa arogan.

Saya masih sempat men­dengar dari tim liputan Haluan lainnya bagaimana seorang yang mengaku aparat hendak meminta seseorang dari tang­kapan tadi dilepas. Dan saya juga mendengar bagaimana seorang pimpinan di Pol PP me­negakkan wibawa lem­baganya untuk tidak me­menuhi per­mintaan seorang yang mengaku aparat tadi. Karenanya, apa yang terjadi Jumat dini hari itu menjadi cerminan ke depan bagi Pol PP untuk menegakkan wiba­wanya.

Tapi, bagaimana mungkin itu dilakukan oleh seorang pimpinan di Pol PP tadi, tentu dia jadi kewalahan “mengurus” sekian banyak permintaan. Karenanya, pemahaman ke­wibawaan tadi bisa dipahami dan diterjemahkan semua komponen di Pol PP, se­ti­daknya hingga ke tingkatan kepala unit. Jangan sampai, lembaga ini jadi tempat bagi oknum-oknum atau pihak terkait, untuk ber-silantas angan.

 

RAKHMATUL AKBAR

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy