Rabu, 01 Oktober 2014
Firdaus K, Gusmal, Azhar Latif Diperiksa Hari ini dan Besok PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Haluan   
Rabu, 29 Desember 2010 02:06

SEJUMLAH KASUS KORUPSI

PADANG, HALUAN — Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar memanggil man­tan Sekdaprov Sumbar Firdaus K, Mantan Bu­pati Solok Gu­s­mal dan Dirut PDAM Azhar Latif untuk men­jalani pe­me­rik­saan terkait be­berapa kasus du­gaan korupsi yang ditangani Kejati Sumbar.

Gusmal diperiksa hari ini (29/12), dalam kasus dugaan dalam kasus dugaan korupsi pengalihan hak atas tanah negara di Kabupaten Solok Solok itu. Sementara Azhar Latif dan Firdaus K diperiksa besok (30/12).

Azhar Latif kembali akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi da­na rep­re­sen­ta­tif PDAM Pa­dang tahun 2005. Se­belumnya Az­har Latif juga te­lah diperiksa se­bagai tersangka pa­da Rabu (15/12).

Sedangkan Fir­­daus K se­bagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pelak­sanaan pembe­basan lahan dan jalan untuk pembangunan PLTU 2 x 100 MW Teluk Sirih Kota Padang.

Kasi Humas Kejati Sumbar Koswara, Selasa (28/12), mengatakan, tim penyidik telah mengirimkan surat panggilan untuk ketiganya. “Saat ini, Gusmal yang pada panggilan pertama tak bisa hadir, masih diperiksa sebagai saksi. Begitu juga dengan Firdaus K yang saat pembebasan lahan dan jalan untuk pembangunan PLTU itu menjabat sebagai Sekda Kota Padang. Firdaus K merupakan Ketua Tim Pembebasan Lahan dan Jalan untuk PLTU tersebut,” ujarnya.

Menurut Koswara, sebelumnya Firdaus K juga telah dipanggil untuk diperiksa pada Senin (20/12). Namun dia tak bisa hadir karena sakit.

Untuk kasus PLTU Teluk Sirih, Koswara mengatakan, sejak pekan lalu sejumlah saksi telah diperiksa. Sampai saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 8 saksi. Beberapa saksi yang telah diperiksa itu diantaranya, Ejisrin, (Lurah Teluk Kabung Tengah), Suardi Dt. Rajo Indo Lauik (Ketua Pengarah Tim Advokasi KAN) serta Nuzirman Petokayo (Sekretaris Pengarah Tim Advokasi), Fatyudin (Camat Bungus) sebagai Sekretaris Tim, Sutrisno, Wakil Ketua Tim, Syafruddin (Camat Padang Barat), saat itu Camat Bungus.

Kasus ini di tingkatkan ke penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 513/Fd.1/12/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembebasan lahan dan jalan untuk pembangunan PLTU 2 x 100 MW Teluk Sirih Kota Padang dengan tersangka Basri Dt . Rajo Nan Sati. Dugaan kerugian negara dalam pembebasan lahan tersebut ditaksir sekitar Rp3 miliar.

Sebelumnya telah diberitakan, Gusmal dipanggil tim penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam masa pemerintahaannya sebagai bupati di Kabupaten Solok. Namun dia tak bisa hadir karena pada saat bersamaan, dia mengikuti fit and proper test untuk jadi calon pejabat di Pemprov Sumbar.

Informasi yang diperoleh Haluan dari sumber yang tak mau disebut namanya, dalam waktu dekat tersang­ka dalam kasus dugaan korupsi pengalihan tanah negara akan ditetapkan Kejati Sumbar. Gusmal disebut juga akan jadi salah satu tersangkanya.

Kasus yang sempat jadi senjata bagi lawan politik Gusmal dalam kampanye Pilkada di Kabupaten Solok beberapa waktu lalu itu mulai disidik Kejati Sumbar pada awal Agustus 2008. Kasus ini diting­katkan ke penyidikan, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1003/N.3/Fd.1/08/2008, yang ditan­datangani Jaksa Tinggi Winerdy Darwis, 4 Agustus 2008. Tim Penyi­dik yang ditunjuk untuk menangani kasus ini, yakni Koswara, Syahril Jasman, Basril G, dan Jovandi.

Pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam kasus ini telah tuntas pada akhir 2009 lalu. Namun pemeriksaan terhadap Gusmal saat itu tak bisa dilakukan, karena terkendala belum turunnya surat izin pemeriksaan dari presiden. Selain itu, saat ini tim penyidik juga masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP. Kasus ini juga telah diekspos di BPKP, namun telah lebih setahun hasilnya belum juga keluar.

Saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini diantaranya, Kepala BPN Kabupaten Solok Lukman, Basril Bahar, Lindawati Antoni, istri dari oknum WNI keturunan yang diduga mengambil alih hak atas tanah itu dan Pegawai BPN Nurhaida, Kepala Bappeda Kabupaten Solok Bustamar, mantan Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, Husni dan Nasri Usnur, dari BPN Solok, Musfiardi, Azwir Dt. Rajo Sampono dan Anwar. Ambiar, dan Emildo Khoiro, Kabag Tapem Pemkab Solok.

Dua petani yang telah puluhan tahun menggarap tanah negara di Kabupaten Solo, Syafril, 54 dan Khairul, 42 juga telah diperiksa untuk mengetahui lebih jelas fakta sebenarnya sebelum proses penga­lihan hak atas tanah tersebut. Masa­lahnya, kedua petani yang tinggal di Sukarami Kenagarian Koto Gaek Gu­guak Kabupaten Solok ini me­ngaku, sebenarnya merekalah yang te­lah menggarap tanah yang telah meng­garap lahan di tanah erfah tersebut sejak tahun puluhan tahun lalu.

Sementara tim penyidik kasus dugaan korupsi PDAM Padang, Basril G, Idealdan Satria, juga telah memeriksa memeriksa Ketua Dewan Pengawas PDAM Padang tahun 2008 hingga 2010, Nazief Lubuk, sebagai saksi. Saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini sekitar 23 orang.

Dana representatif PDAM Pa­dang, kata Koswara, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah dan air minum pada pasal 10 disebutkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 satu tahun. “Yang berwe­nang dalam penggunaannya adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik,” ujar Koswara.

Sejauh ini, lanjut Koswara dugaan tindak pidana korupsi ini diduga adanya penggunaan yang tak sesuai dengan prosedur atau tak digunakan untuk mendukung kelancaran penge­lolaan PDAM.

Mantan Sekda Solsel Diperiksa

Sementara itu, kemarin (28/12), mantan Sekda Kabupaten Solok Selatan Rosman Efendi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan daerah pada sekda Kab.Solok Selatan tahun 2008.

Bersama Rosman juga diperiksa 11 saksi lainnya yaitu Edi Firnando, Irfan, Doni Hendra,Yulian Efi, Zakri,Ricky Amran, Alyu Nir­win,Yulharnis, Endang Prayitno,Yolni Hendra dan Afrilia Wahyuningsih sedangkan saksi yang dipanggil tetapi tidak hadir adalah Efi Yandri, Erwin Ali, Amril Baharuddin,Yuhelnel dan Presman.

Kasus ini berawal dengan adanya sisa UUDP tahun 2008 yang belum disetorkan sekitar Rp7,3 miliar. Pada acara press reales, 9 Desember 2010 yang lalu Kajati Sumbar Fachmi sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No.514/N.3/Fd.1/12/2010 tanggal 8 Desember 2010 dengan tersangka Drs.Johny Hasan Basri,MM,dkk.

Laporan Masful Ditindaklanjuti

Terkait laporan Masful, mantan Wakil Ketua DPRD Sumbar dan salah seorang tokoh Padang Pariaman ke Kejati Sumbar beberapa waktu lalu tentang adanya dugaan korupsi yang melibatkan dua pejabat penting di Kabupaten Padangpariaman yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zainir Koto dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Hanibal, Koswara tidak mau menje­laskan tindakan Kejati secara detail. Dia hanya mengatakan, laporan itu telah ditindaklanjuti dengan mengum­pulkan berbagai informasi dan data menyangkut yang ada kaitannya dengan laporan.

“Setiap laporan pasti ditindak­lanjuti. Namun apakah benar ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak tentu kita perlu mengumpulkan data dan informasinya dulu. Jika memang ada indikasinya tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum acara,” ujarnya.

Masful melaporkan kedua pejabat di Kabupaten Padangpariaman karena telah mengalihkan alokasi dana jalan dan jembatan yang bersumber dari APBN-P tahun 2010 sebesar Rp9 miliar untuk menutup difisit APBD 2010.

Dalam laporannya, Masful meni­lai perbuatan kedua pejabat itu terang-terangan telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan RI No 113/PMK.07/2010,tertanggal 14 Juni 2010, bahwa daerah wajib meng­gunakan Dana Penguatan Infra­struktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, dana DPIPD yang bersumber dari APBN-P, tersebut, Kabupaten Padang­pa­riaman memperoleh dana Rp 13,6 millar. Dana tersebut sesuai dengan proposal dan DIPA yang telah ditetapkan, diperuntukan mem­ba­ngun jalan dan jembatan.

Dalam prakteknya, sebagaimana pernah dijelaskan Kepala Bappeda Padang Pariaman Jonpriadi, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Hanibal dan Kepala DPU Zainir Koto dari keseluruhan dana yang ada Rp9 miliar telah digunakan untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan pada APBD awal Padangpariaman tahun 2010. Sedang­kan, sebesar Rp 4,6 millar dima­sukan kedalam APBD perubahan.

Menurut Masful, disitulah dugaan korupsinya, karena dana Rp9 miliar itu digunakan untuk menutup difisit APBD 2010. Padahal sesuai DIPA dan persetujuan Menteri Keuangan harus digunakan pada APBD peru­bahan sepenuhnya. Jadi proyek sudah dikerjakan pada tahun awal 2010, sementara dananya belum ada. (h/ynt)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy