JAKARTA, HALUAN — Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF) mengkritik agenda pertemuan Rio+ 20 yang akan dilangsungkan di Brazil pada 13-23 Juni 2012. Agenda pertemuan Earth Summit tersebut tidak menjawab problem utama keru­sakan bumi, justru akan melang­gengkan sistem ekonomi neoliberal dengan sekedar menempelkan kata hijau tanpa merubah orientasi pembangunan yang eksploitatif.

Dalam siaran pers CSF,Selasa (12/6), Koordinator CSF Siti Mai­munah mengingatkan, Ekonomi Hijau yang didengungkan justru mendorong perluasan privatisasi, komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam, merampas sumber-sumber kehidupan rakyat dan memperkuat penindasan terhadap perempuan serta  meng­hancurkan keragaman hayati, termasuk Perdagangan karbon, tukar guling kawasan atau biodi­versity offset yang mengemuka dalam perundingan-perundingan global. “Hal itu akan mengulang kegagalan deklarasi Pembangunan Berkelanjutan yang justru mem­perluas kerusakan lingkungan,  percepatan pemanasan global dan membahayakan keselamatan penghuni bumi. Nelayan, Petani,  Masyarakat adat, Buruh, Kamu Miskin kota, Perempuan, Pemuda dan  anak-anak mengalami dan menjadi saksi menurunnya kese­lamatan  rakyat dan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Sementara hasil-hasil Perundingan internasional Perubahan Iklim tak menggembirakan karena selalu menghasilkan dokumen perun­dingan tanpa  kewajiban menu­runkan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara industri,” jelas Siti Maimunah.

Oleh karena itu  Forum Masya­rakat Sipil Indonesia untuk Kea­dilan Iklim (CSF) menuntut peru­bahan orientasi pembangunan yang memastikan terjadinya pe­majuan, perlindungan dan peme­nuhan Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Perempuan.  Lewat pembalikan orientasi pembangunan berkelanju­tan yang neoliberal  dan terbukti gagal, bahkan menjadi pemicu krisis iklim yang kian memburuk dan mengancam kese­lamatan kolektif penduduk dunia. Ke arah perubahan sistem eko­nomi, moda produksi dan konsumsi yang sejalan dengan batas daya dukung bumi.  “Kami juga menolak Green Economy yang dibangun dalam kerangka sistem ekonomi neoliberal, dan akan mendorong perluasan privatisasi, komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam yang merampas sumber-sumber kehidupan rakyat dan menghancurkan keragaman hayati dengan skema dan pertim­bangan apapun, termasuk per­dagangan karbon, tukar guling kawasan atau biodiversity offset yang menge­muka dalam perun­dingan-perun­dingan global. Peme­rintah harus menjamin akses yang adil ter­hadap sumberdaya alam khususnya bagi masyarakat lokal.

“Ketiga, kami mendesak Peme­rintah secara konsisten menjalan­kan Agenda 21  berdasarkan prinsip – prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Rio, terutama  keadilan gender dan pengakuan terhadap masyarakat adat, kehati-hatian dini, respon dan tanggung jawab  sama tapi  berbeda,  “pelu­nasan utang ekologis” sebagai sebuah bentuk tanggungjawab

atas yang  telah dilakukan oleh negara-negara industri dan kor­porasi dan lembaga keuangan internasional terhadap negara miskin dan  berkembang, serta memperkuat prinsip akses ter­hadap informasi,  partisipasi publik, serta akses terhadap keadilan ekologi,” jelasnya.

CSF juga menuntut Pemerintah tidak bekerjasama dengan peru­sahaan perusak lingkungan dan pelanggar HAM, serta lembaga keuangan internasional  untuk pendanaan negosiasi dan pen­citraan yang mengatasnamakan keberlanjutan ekosistem, peles­tarian  lingkungan dan pengentasan kemiskinan.”Kami mendesak Pengurus Negeri merealisasikan komitmen pembentukan konvensi  mengenai Prinsip 10, prinsip 20, prinsip 22 Deklarasi Rio dan mendorong implementasi Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009v tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelasnya. (dn/rel)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview