JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, melihat ada tiga wujud  praktik money politic atau politik uang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yaitu dalam praktik pembelian birokrasi atau politisasi PNS, pemberian sembako dan praktik pembelian suara. “Praktik pembelian birokrasi dilakukan dengan  berbagai macam kampanye yang tidak edukatif dengan modal janji, pajak, atau pangkat, jabatan dan kedudukan untuk birokrasi dan berbagai macam janji yang dija­rgonkan oleh pasangan kandidat kepala daerah,” kata Miryam, Selasa (19/6).

Untuk mengurangi terjadinya money politic itu kata Miryam, fraksinya mengusulkan agar dalam penyelengaraan pilkada hanya diizinkan adanya kampanye dalam bentuk edukatif dan pertemuan terbatas, membatasi dana kam­panye masing-masing kandidat dan mela­kukan pengawasan dalam bentuk pengawasan pembelian birokrasi dan pengawasan pembe­lian suara.

Sementara, berbagai macam konflik di daerah yang muncul seperti konflik politik, sosiologis maupun administratif. Konflik politik terjadi antara pasangan calon kepala daerah dan massa pendukungnya. Konflik sosial terjadi antara suku mayoritas dan suku minoritas di daerah. Sedangkan konflik administratif terjadi antara massa pendukung dan KPUD.

Menurut Miryam, Fraksi Partai Hanura menilai bahwa konflik ini tentu saja bukan pelajaran yang baik bagi demokrasi lokal di Indonesia. Karena, apa pun wujud­nya, konflik hendaknya tidak diberi ruang, terutama dalam arena pilkada langsung. “Munculnya konflik dalam pilkada langsung juga memunculkan pandangan pesimis mengenal pilkada langsung sebagai arena penciptaan konflik dan menjadi distorsi bagi demokrasi lokal di Indonesia,” katanya.

Karena itu, kata Miryam, Fraksi Partai Hanura memandang perlunya pendidikan politik terhadap masya­rakat agar lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan dan bahkan penyimpangan yang terjadi dalam pilkada langsung. (h/sam)

Comments (1)

bentuk lain money politik
written by string, Maret 21, 2013

Ada juga bentuk money politik lainnya berupa janji pemberian "program bantuan dana" pada suatu desa apabila Ia terpilih akan menelontorkan dana pembangunan untuk desa tersebut (iming-iming)

• 
• +0
• 
• 

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview