Selasa, 21 Oktober 2014
LPJK Pecah, Kontraktor Kebingungan PDF Cetak Surel
Jumat, 22 Juni 2012 02:52

Padang, Haluan – Pertikaian di tubuh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional membuat para pengusaha di daerah kebingungan. Pasalnya, perpe­cahan ini membuat LPJK menjadi dua kelom­pok dan sama-sama mengeluarkan Surat Badan Usaha (SBU) yang nantinya akan digunakan oleh pengusaha Kontraktor untuk melengkapi syarat administrasi se­buah proyek.

Kebingungan pengusaha kontraktor yang telah berl­angsung sejak tahun 2010 silam diperparah dengan tidak adanya sikap pemerintah daerah untuk menetapkan SBU mana yang legal.

Salah satu ketua asosiasi pengusaha yang dibawahi oleh LPJK, Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapek­nas) Perwakilan Sumatera Barat, Ir. Desrio Putra menga­takan perpecahan LPJK telah membuat para pengusaha bingung karena asosiasi yang dibawahi oleh LPJK ini pecah juga dan sampai sekarang ini pertikaian internal ini masih berlangsung. Disamping itu, SBU yang legal belum diten­tukan oleh pemerintah.

”Akibat pertikaian LPJK ini, terbentuk dua kelompok yakni LPJK pemerintah dan LPJK AD-ART. Kedua kelom­pok ini mempunyai struk­turnya masing-masing dan mengeluarkan SBU untuk pengusaha kontraktor. Karena itulah pengusaha bingung SBU mana yang sah,” kata Desrio kepada Haluan, Kamis (21/6).

Perpecahan LPJK yang terjadi di Pusat juga diikuti oleh LPJK di daerah. Se­hingga kapasitas pertikaian di pusat,sama halnya dengan di daerah. “Untuk kepe­ngurusan LPJK pemerintah perwakilan Sumatera Barat diketuai oleh Ir. M. Din. Sedangkan LPJK AD-ART diketuai oleh Lukman Gindo,” katanya.

Desrio mengatakan sejak tahun 2010, pengusaha mau tak mau tetap mengurus SBU untuk mengikuti lelang tender proyek walaupun SBU yang beredar sekarang telah dua versi.  ”Sejak tahun 2010, saya tidak tahu berapa jumlah SBU yang telah dikeluarkan oleh LPJK Sumbar untuk pengusaha kontraktor. Tetapi setiap proyek dan tender berlangsung, pengusaha memang harus mengantongi SBU. Akan tetapi, sampai sekarang ini pemerintah be­lum menetapkan SBU mana yang legal untuk dikantongi oleh pengusaha,” tuturnya.

Namun, di dalam kepu­tusan Menteri Pekerjaan Umum No 154/KPTS/M/2011 yang menyebutkan LPJK pemerintah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan SBU. Namun, legalitas SBU dilegalkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

“Jika kita ikuti aturan Menteri Pekerjaan Umum, yang berhak mengeluarkan SBU adalah LPJK pemer­intah. Akan tetapi untuk mensahkan SBU mana yang berhak dikantongi pengusaha adalah pemerintah daerah,” katanya.

Ia menjelaskan SBU yang dikeluarkan oleh LPJK AD-ART jika ditelisik secara hukum, tidak sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan tidak ada jaminan atas kerugian yang dialami oleh pengusaha atas oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atas SBU dikeluarkan oleh LPJK AD-ART tersebut.

“SBU dua verisi ini sangat rentan dengan penipuan. Apalagi kebanyakan proyek yang ditangani oleh pengu­saha tidak berskala kecil. Kasihan pengusaha yang kena tipu dan merugi,” katanya.

Disarankannya, sebelum adanya legalitas SBU mana yang disahkan oleh peme­rintah daerah, lebih baik pengusaha mengiktui kepu­tusan Menteri PU dahulu untuk mengan­tisipasi keru­gian.

“Akan lebih baik para pengusaha kontraktor untuk mengantongi SBU dari LPJK pemerintah dahulu untuk mengantisipasi kerugian ten­der dan proyek yang akan diambil maupun yang sedang dilaksanakan,” katanya.

Ia juga menekankan kepa­da pemerintah daerah untuk sece­patnya menetapkan SBU yang mana harus dikantongi oleh pengusaha kontraktor dalam mengurus tender dan lelang agar tidak berdampak kepada keru­gian pengusaha sendiri dalam menjalankan proyek.

“Pemerintah Daerah Su­ma­tera Barat harus sece­patnya menetapkan SBU mana yang syah dan legal. Karena bebe­rapa pemerintah daerah pro­vinsi lain telah menetapkan SBU mana yang harus dikan­tongi oleh pengu­saha. Salah satunya provinsi Jawa barat,” tuturnya.  (H/ang)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: