Kabar burukkah kalau Pemprov Sumbar tidak menerima CPNS lagi? Jawabnya bisa iya bisa tidak. Ada benarnya itu sebagai kabar buruk bila diasumsikan bahwa angkatan kerja yang ada hanya akan diserap oleh birokrasi, tidak oleh sektor lain.

Tetapi menjadi sangat lucu kalau memang yang terjadi adalah para angkatan kerja yang ada semua berorientasi menjadi PNS. Artinya tidak ada lagi semangat menjadi wirausahawan maupun mencari sektor lain sebagai tempat kerja.

Tidak adanya lowongan untuk CPNS tahun 2012 bagi Pemprov Sumbar artinya tidak ada kuota yang diberikan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk daerah ini.

Seperti diakui sendiri oleh Menteri Negara PAN/RB Azwar Abu Bakar hari Senin di Padang, untuk tahun ini Sumatera Barat tidak diberi peluang untuk merekrut PNS. Padahal tahun ini pemerintah membuka kran penerimaan CPNS untuk 60.000 formasi.

Selidik punya selidik rupanya, dari analisis jabatan dan peta jabatan yang dilakukan, yang dapat disetujui hanya untuk 10.000 formasi untuk pusat dan sekitar 5.000 formasi untuk daerah. Sumbar sendiri termasuk daerah yang belum memenuhi syarat dari analisis jabatan dan peta jabatan yang dilakukan.

Berarti yang keliru bukan pusatnya tapi daerah. Analisis jabatan dan peta jabatan rupanya sangat penting untuk menentukan ada tidak formasi untuk CPNS di satu daerah. Inilah yang tidak atau belum diselesaikan Sumatera Barat.

Dalam program nasional, pada Januari 2013 mendatang, tidak ada lagi moratorium PNS. Namun setiap daerah yang ingin mengajukan usulan penerimaan CPNS, harus tetap membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatannya.

Dari sisi itu kita hanya berharap agar pada tahun depan Pemprov Sumbar dapat menyelesaikan persyaratan untuk mendpaatkan formasi. Sebab syarat yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah perimbangan anggaran.

Ketentuannya, jika satu daerah memiliki anggaran belanja pegawai di atas 50 persen dari APBD nya maka daerah itu tidak layak menerima CPNS. Karena itu jalan keluarnya adalah dengan cara berhemat dan mengalokasikan anggaran secara selektif. Sumatera Barat sudah melakukan hal itu. Tapi rupanya ganjalannya ada pada soal analisis dan peta jabatan yang belum tuntas.

Lepas dari ‘oase’ berupa peluang menjadi PNS  itu, kita harus menjadi prihatin juga apabila orientasi generasi muda yang merupakan rata-rata angkatan kerja yang ada sekarang ini adalah menjadi PNS.

Padahal berkali-kali sudah dinyatakan bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat disegani oleh daerah lain karena di sini tumbuh dan lahir para usahawan dan para saudagar kawakan. Semangat yang ada pada usahawan tentu saja jauh lebih besar daya juangnya dibanding kalau bekerja di birokrasi yang segalanya sudah serba ada.

Membangun semangat kewirausahaan itulah yang mesti menjadi semangat pada berbagai program yang dijalankan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Lembaga pendidikan mesti ikut mendorong lahirnya semangat itu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau tatap muka/kuliah umum dengan para praktisi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar pun menyarankan generasi muda sebaiknya jangan berorientasi menjadi pegawai negeri sipil (PNS), tapi sebaiknya jadilah pengusaha untuk kuasai dunia.

Menurutnya, menjadi pengusaha sukses, bisa berkunjung dan bisa membuka usaha dimana mereka suka. Sementara menjadi PNS, jelas tidak bisa menguasai dunia.

Menjadi wirausahawan, masih sangat banyak lahannya. Potensi masing-masing daerah Kabupaten/Kota seyogianya bisa mencetak para calon usahawan. Misalnya kalau Bukittinggi adalah kota pariwisata, semestinya tenaga kerja untuk mendorong sector pariwisata jauh lebih banyak lagi yang bisa dihasilkan.

Jika Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pesisir Selatan adalah kawasan tambang, batubara dan biji besi misalnya, maka semestinya semakin banyak lahir usahawan yang berasal dari daerah itu dengan spesialisasi tambang. Yang jelas, tidak kiamat kalau tidak jadi PNS.

Program membangun sikap dan semangat kewirausahaan itu penting dibuat oleh masing-masing Kepala Daerah. Pabila kini sedang berlangsung reli menuju kursi Bupati/Walikota di beberapa daerah, patut kita pertanyakan seberapa jauh para calon itu memberi perhatian dalam program mereka untuk membangun kewi­rausahaan. Konsep seperti apa yang mereka tawarkan? Jangan-jangan hanya slogannya saja yang mengajak jadi usahawan tapi sesungguhnya berburu jabatan atau kursi kekuasaan. ***

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview