Era reformasi dan de­mokratisasi telah membuka banyak peluang bagi setiap anak bangsa untuk menjadi pemimpin dan pejabat di berbagai sektor publik. Tapi sayangnya peluang yang ber­hasil mereka manfaatkan itu tidak diikuti dengan kesiapan mental untuk menjadi pejabat publik yang bersungguh-sung­guh melayani publik. Ke­banyakan mereka akhirnya tersandung dengan berbagai kasus mulai dari meng­khia­nati kepercayaan rakyat se­perti merampok uang rakyat, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan kelompok, sampai dengan terlibat skan­dal moral dan berbagai per­buatan tercela lainnya.

Kita bisa memberikan bukti berapa banyak bupati, walikota, gubernur, anggota DPR/D dan berbagai pejabat publik lainnya yang ber­masalah dan akhirnya ber­ujung di balik terali besi karena ulah perbuatan mereka sendiri yang tidak mengerti secara hakiki untuk apa gunanya jabatan.

Belum lagi perbuatan-perbuatan tercela yang sering membuat hati nurani rakyat menjerit seperti perlakuan terhadap rakyat kecil yang sewenang-wenang, main gusur, main gempur dan akhirnya semua babak belur. Padahal sebelum menjadi pejabat mereka mengemis-ngemis minta suara rakyat kecil, sering mendatangi mereka dan berjanji dengan mulut manis mereka akan mem­perjuangkan nasib rakyat kecil seperti pemulung, pedagang kaki lima, pengemis dan rakyat miskin lainnya tapi setelah terpilih dengan sangat arogan mereka menin­das rakyat kecil itu.

Dari waktu ke waktu kita menyaksikan di berbagai kota dan tempat hampir di seluruh pelosok negeri, pedagang kecil yang histeris menangis karena mata pencarian mereka di­obrak-abrik oleh petugas tramtib.

Ironisnya, menjadi pejabat bukannya berusaha berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan persoalan de­ngan cara yang santun, cerdas dan win-win solution tapi lebih mengedepankan otot dan kekuasaan, sesuatu yang sangat kita cela sebagai warisan Orde Baru tapi tetap dilakukan dengan gagah di zaman Orde Reformasi ini. Lalu apa bedanya kita dengan mereka yang kita cela di zaman Orde Baru itu?

Atau malah pejabat publik  itu berkompensasi dengan otot dan kekerasan karena tidak mampu memberikan kesejaht­eraan minimal seperti yang dilakukan oleh penguasa zaman Orde Baru; harga-harga stabil, kebutuhan terpenuhi, tidak ada antri sembako, barang kebutuhan mudah didapat, dan suasana aman. Memberikan kesejahteraan minimal saja tidak mampu kepada rakyat lalu diikuti lagi dengan berbagai perilaku yang membuat mual rakyat. Lalu apa yang bisa dibanggakan dari pejabat seperti ini?

Mental

Sejatinya ketika seseorang mempunyai obsesi untuk menjadi pejabat publik maka hal pertama yang harus diper­siapkannya adalah ketang­guhan mental, karena dia akan berhadapan dengan segala macam jenis tekanan dan harapan. Di samping itu sorotan terhadapnya akan datang dari segala arah dan penjuru karena dia berada di tempat yang tinggi, semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang tiupan ang­in.

Sebagai pelayan publik dia harus mempunyai kelebihan, bukan hanya sekadar populer, karena kelebihannya itulah nanti yang bisa dijadikan senjata untuk menunjukkan bukti bahwa dia layak dipilih memimpin. Sayangnya, ba­nyak pejabat publik yang secara mental sebenarnya belum siap menjadi pejabat. Sedikit saja dia disorot atau dikritik telah membuatnya marah dan mengeluarkan pernyataan yang justru sema­kin mengerdilkan dirinya dan memperkeruh suasana. Kema­tangan seorang pemimpin bisa dilihat ketika ada masalah, dia mampu menyelesaikannya dengan bijak tanpa membuat suasana menjadi keruh. Bu­kan­kah mumpuninya seorang pelaut dapat dinilai ketika meng­hadapi dahsyatnya ge­lom­bang badai dan lamunan ombak?

Pada era keterbukaan sekarang sulit bagi seorang pejabat publik untuk me­nyum­bat arus informasi atau berpura-pura tuli dalam suatu masalah apalagi kalau mas­alah itu menyangkut hajat orang banyak. Karena apa? Karena pers sebagai kekuatan ke empat di samping ekse­kutif, legislatif dan yudi­katif akan terus melakukan kontrol dan menyampaikan suara dan nurani rakyat ke ruang publik.

Jadi seorang pejabat yang suka marah-marah dan menu­duh berbagai pihak sebagai sumber masalah tanpa mela­kukan introspeksi jujur pada dirinya, kembali menunjukkan betapa parahnya pembinaan mental seorang pejabat pub­lik. Semakin dia memusuhi pers maka akan semakin sulit bagi dia untuk ber­kembang karena hakikatnya pers adalah media pembe­lajaran yang kalau diperl­akukan secara obyektif akan menjadi guru yang paling baik. Pers tidak punya kepen­tingan dengan pejabat publik mana pun tapi mereka punya kepentingan dengan suara dan nurani rakyat. Memusuhi pers sejatinya adalah memusuhi guru kehidupan dan memu­suhi rakyat.

Tidak Ada Jalan Pintas

Kepemimpinan dalam level apa pun kembali mem­berikan pelajaran bahwa tidak ada kepemimpinan yang sukses dengan jalan pintas. Proses jatuh bangun adalah bagian terpenting dalam menata mental seseorang sehingga yang bersangkutan akan menjadi pemimpin yang berempati, stabil dan tidak arogan.

Kita bisa mencontoh pe­nga­laman presiden legendaris Amerika Serikat Abraham Lincoln, dari seorang anak petani miskin yang untuk makan saja susah tapi menata dirinya dengan keras untuk mencapai cita-citanya menjadi sarjana hukum dan anggota senat. Proses jatuh bangun, duka nestapa, kegagalan tiada henti menjadi cambuk baginya untuk kukuh konsisten dengan cita-citanya. Ketegarannya dalam mengikuti proses men­ja­dikannya bukan hanya terpilih menjadi senator tapi juga membuka peluang bagi­nya menuju kursi kepresi­denan.

Sejarah membuktikan bahwa sesuatu yang didapat dengan mudah juga akan pergi dengan mudah. Berbeda dengan Lincoln, lima kali Lincoln berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mere­but hati rakyatnya agar terpilih menjadi pemimpin, pelayan rakyat, empat kali gagal dan baru kali ke lima dia berhasil menjadi presiden Amerika Serikat. Era kepemim­pinannya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Amerika Seri­kat. Seorang pemimpin yang lahir dari pembinaan mental yang dahsyat dan dia mampu me­nye­rapnya menjadi  keka­yaan kalbu yang berimplikasi ke­pada tindakan, cara pan­dang, dan hubungan dengan segala lapisan yang mem­banggakan.

Negeri ini begitu banyak menghasilkan pemimpin ker­dil yang lahir dari rahim jalan pintas sehingga mereka sejatinya belum layak untuk jadi pemimpin yang akhirnya tidak mengabdi dengan tulus dan ikhlas untuk melayani rakyat. Ketika mereka ber­kuasa maka yang muncul adalah arogansi, ujub (bangga diri), lupa daratan, merasa diri paling benar, tidak mau me­neri­ma kritik, takut kehi­langan jabatan, menganggap pers sebagai musuh, suka menyalahkan orang lain, picik, sempit dada, dan tidak mau belajar.

Maka adalah tugas kita bersama mempersempit pe­luang kepada setiap pemim­pin yang merasa dirinya besar padahal kerdil. Sudah saatnya partai-partai sebagai ujung tombak perkaderan yang akan menduduki jabatan pemimpin di ranah publik mulai mem­per­hatikan secara serius stabilitas mental mereka yang digadang-gadang untuk itu.

Menempatkan seseorang di berbagai medan heterogen dengan tantangan dan tekanan tinggi tentu adalah pemb­elajaran yang baik sebelum seseorang berada di level tertinggi seperti menteri misalnya. Banyak pejabat publik mengalami cultural shock karena tidak siap meng­hadapi kultur yang heterogen, dinamika dan tantangan yang hebat serta tuntutan atas bawah yang tinggi. Semuanya itu bisa dilalui dengan proses penga­laman dan pembe­laja­ran.

IHSAN M. RUSLI

(Wasekjen PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview