MELBOURNE, HALUAN — Seki­tar 40 warga Indonesia di Mel­bourne, Australia, i Minggu (8/7) berkumpul di Federation Square, di pusat kota Melbourne menyu­arakan keprihatinan, terhadap seringnya terjadi upaya politis untuk menghambat gerakan pembe­rantasan korupsi di Indonesia.

Menurut koordinator acara ini, Aminuddin M Ramdhan, pesan yang dikirim dari aksi tersebut ditujukan ke publik Indonesia dan publik Australia. Untuk publik Indonesia, aksi ini menunjukkan bahwa dukungan untuk pemberantasan korupsi datang dari segenap lapi­san masya­ra­kat, baik yang ada di dalam negeri ataupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri.

Bagi publik Australia, aksi ini bertujuan untuk menunjukkan sisi lain pergulatan Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

Selama ini, pemberitaan media Australia tentang Indonesia, dido­mi­nasi oleh isu imigran gelap dan isu kuota impor sapi. Aksi ini cukup sukses mencapai tujuannya, terbukti dengan tanggapan positif masya­rakat Australia yang ikut mende­ngarkan orasi dari peserta aksi yang dibawakan dalam bahasa Inggris tersebut.

Menurut rilis yang dite­rima oleh koresponden Kom­pas di Aus­tralia, L Sastra Wijaya, dalam acara tersebut yang ber­langsung selama dua jam, para peserta yang seba­gian besar adalah mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Mel­bourne, secara simbolis mencabut tanda bintang untuk melambangkan perlunya DPR segera mencabut tanda bintang pada anggaran pem­ba­ngunan gedung KPK yang baru.

Selain itu juga dilakukan pengumpulan dana pemba­ngunan gedung baru KPK oleh komunitas Indomelb. Pengum­pulan dana ini adalah simbol harapan bahwa ada lembaga penegak hukum seperti KPK yang mendapat dukungan begitu luas dari masyarakat, termasuk warga Indonesia yang ada di Australia.

KPK diharapkan untuk terus berjuang melakukan pembe­rantasan korupsi, meski dengan sumberdaya yang terbatas.  Semen­tara itu, pada hari Sabtu, sebagai bentuk partisipasi aktif publik terhadap gerakan pembe­rantasan korupsi, ma­hasiswa asal Indonesia yang sedang melaksa­nakan studi di Monash University memperke­nalkan situs www.laporsuap.com.

Harryadin Mahardika sebagai inisiator mengatakan bahwa situs laporsuap.com memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mence­ritakan pengalaman mereka saat dipungli oleh oknum petugas pela­yan publik. Misalnya, saat masya­rakat mengurus dokumen seperti KTP, SIM, paspor dan sebagainya.

Masyarakat juga bisa mela­porkan jumlah pungli yang diminta oknum petugas. Nantinya jumlah keseluruhan pungli akan diaku­mulasi, untuk menunjukkan ins­tansi mana yang paling banyak meminta pungli.

Akumulasi laporan masyarakat yang terkumpul di laporsuap.com nantinya akan menjadi alat untuk menekan instansi publik. Instansi-instansi yang banyak mendapatkan laporan diharapkan dapat merespon dengan meningkatkan layanan yang diberikan, terutama memberikan sanksi tegas kepada oknum pega­wai­nya yang melakukan pungli. (h/kcm)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview