Rabu, 01 Oktober 2014
Wali Nagari Jangan Dianggap Enteng PDF Cetak Surel
Sabtu, 14 Juli 2012 02:52

Berita Haluan edisi Jumat dan Senin (6 dan 9/7/2012) lalu, cukup menarik.  Firdaus dan Syafril, Wali Nagari Kotobaru dan Kapar, Keca­matan Luhak Nan Duo, Kabu­paten Pasaman Barat,  menol­ak  bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) dari pemerintah. Penolakan itu bukankarena Pasaman Barat yang, menurut data BPS tahun 2008, nomor tiga di Sumatera Barat terbanyak penduduk miskin, kini telah kaya ra­ya.Kedua wali nagari itu menolak karena data keluar­ga miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kedua nagari itu dinilai tak akurat.  Banyak keluarga  yang layak menerima raskin justru tidak terdaftar. Menurut mereka, jika data BPS itu diterapkan, seperti lazimnya, walinagari akan jadi asaran hujatan warga.

Padahal wali jorong atau wali nagari tak dilibatkan saat penda­ta­an. Sebetulnya, kasus seperti itu terjadi hampir di seluruh daerah.  Kebetulan yang berani bersuara dan terungkap  ke media dari Pasaman Barat. Saya sendiri, Rabu 7 Juli lalu, bertemua seorang wali nagari dari Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, mengaku juga menolak meneken daftar penerima raskin dengan ala­san serupa. Dengan yang sama beberapa Ketua RT/RW di Kota Padang juga menolak meneken daftar penerima raskin yang disodorkan ma­hasiswa yang ditunjuk Bap­peda Kota Padang.Namun menurut petugas tersebut, seperti juga jawaban Al­jufri, Kabag Perekonomian Setda Pasaman Barat, data penerima raskin tersebut su­dah akurat dan tak mung­kin diperbaiki lagi.  Beda dengan dua walinagari tadi, Ketua  RT/RW mau meneken daftar tersebut dengan catatan jika kemudian muncul gugatan atau tuntutan warga, RT/RW tak bertanggungjawab.

Lemahnya Koordinasi

Kasus tersebut di atas kelihatannya sepele. Tapi kalau dicermati lebih jauh permasalahannya jelas tidak sederhana. Kasus  dari Pasa­man Barat itu mem­per­lihat­kan bagaimana tidak adanya koordinasi antara BPS dan Pemda setempat, dalam hal ini mungkin Bappeda, Bagian Perekonomian, dan wali naga­ri atau lurah sebagai  penye­lenggara pemerintahan teren­dah.BPS atau Bappeda setem­pat kelihatannya melakukan pendataan sendiri tanpa melibatkan wali jorong/wali nagari atau RT/RW di perko­taan yang tahu persis kondisi keseharian warganya. Lalu, setelah data dianggap jadi, aparat pemerintahan terendah itu “dipaksa” mengakui apa adanya.Padahal petugas  BPS  tak mungkin melakukan up dating sekali enam bulan, apalagi tiap bulan, sehingga mampu mengenal keseharian warga di satu nagari  sebagai­mana wali nagari atau wali jorong dan RT/RW. Petugas BPS paling cuma melakukan pendataan penduduk serta kondisi sosial ekonominya sekali setahun atau seka­li lima tahun.  Karena itu tidaklah aneh kalau sampai terjadi warga yang telah pindah atau meninggal masih terdaftar sebagai penerima raskin.Gambaran buruknya koordinasi juga terjadi dalam penetapan nilai pajak bumi dan bangunan PBB masya­rakat. Ada warga yang tak tahu menahu kemudian diso­dori surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Pada­hal ukuran tanah dan bangu­nan serta nilai pajak yang ditetapkan dalam SPPT  tak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti  yang terjadi di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Ti­mur,  Padang.Sementara pegawai kelurahan penagih pajak yang diberitahu soal kekeliruan itu malah tak peduli. Ia justru balik memerintahkan warga mengurus/mengoreksi sendiri SPPT tersebut  ke kantor pajak. Artinya, petugas yang keliru warga malah yang mendapat urusan. Selan­jutnya, warga yang menolak kemudian akan mendapat tekanan dan kesulitan saat mengurus misalnya, KTP, Kartu ­, surat pindah a­tau  surat menyurat lainnya di kantor lurah. Itu persis penga­laman warga yang tersangkut urusan politik di era Orde Baru, selalu ditem­patkan pada posisi yang sangat lemah.

Merusak Citra Pemerintahan

Selain lemahnya koor­dinasi, apa yang diung­kapkan wali nagari dari Pasaman, Kabupaten Agam dan yang dialami warga di Padang itu, jelas bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik yang mengedepankan prinsip transparansi, akun­tabilitas, koordinatif, ako­modatif,  aspiratif dan par­tisipatif.Padahal kecen­deru­ngan memaksakan kehendak dan mau benar sendiri dalam penyelenggaraan peme­rin­tahan akan berimplikasi pada berbagai aspek. Antara lain, akan merendahkan martabat aparat seperti wali nagari dan wali jorong, kepala desa, lurah dengan RT/RW. Mereka seolah harus menerima apa­pun yang turun dari atas, kendati beresiko terabaikannya fungsi dan peran serta jatuhnya kewi­bawaan pemerintahan teren­dah tersebut.Wali nagari atau kepala desa dan lurah seme­stinya tidak dianggap enteng.  Mereka perlu terus didorong membangun dan menum­buh­kan prinsip-prinsip peme­rintahan yang baik, mes­kipun itu hanya untuk penyaluran raskin. Sebab, jika data pene­rima raskin yang tak akurat tersebut direalisasikan maka walinagari, kepala desa, lurah serta RT/RW akan jadi sasaran umpatan.Mereka dituduh tak adil, pilih kasih dan bahkan diantaranya ada yang didemo warga. Aksi-aksi seperti itu jelas akan berim­plikasi pada pencemaran nama baik wali nagari, kepa­la desa, lurah, RT/RW dan ke­luar­­ganya. Dan itu, bisa menurunkan kepercayaan warga, menjauhkan par­ti­sipasi, perpecahan dalam masyarakat, bahkan bisa mungundang gangguan kea­manan di tingkat nagari/kelurahan yang pada akhirnya mengganggu penyelenggaran pemerintahan.Setiap wali nagari memang harus bersikap tegas terhadap semua bentuk bantuan, kegiatan atau prog­ram pemerintahan yang dilak­sanakan di tingkat nagari, desa dan kelurahan. Akuarasi data dan informasi, keter­bukaan prosedur dan proses, kejelasan kebijakan, biaya dan anggaran serta teknis pelak­sanaan perlu diperhatikan untuk diper­timbangkan.  Sikap itu, selain untuk mendukung penegakkan pemerintahan yang bersih, juga untuk “me­maksa” pejabat dan instansi pemerintahan meningkatkan koordinasi, memenuhi pro­sedur dan admi­nistrasi serta tran­paran dalam penggunaan anggaran. Aparat peme­rin­tahan nagari, desa dan ke­lurahan harus waspada ter­hadap “ lamah nan ka man­cucuak, barek nan ka maim­pok” mengingat setiap kebij­akan dan keputusan yang diambil akan berakibat gan­da. Selain akan merusak kepercayaan masyarakat,  apapart pemerintahan juga bisa terjerat hukum. Dan itu akan membuat  wali nagri, wali jorong, kepala desa dan lurah, beserta RT/RW dan keluarga yang tinggal di tengah-tengah masyarakat akan kehilangan muka sela­ma-lamanya.Selain pertim­bangan pribadi, wali nagari, Kepala desa dan lurah juga perlu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ma­sya­rakat serta jumlah personil aparatur setiap kali menerima kegiatan pemerintahan di pedesaan. Sebab, jika  kegia­tan itu tak terlaksana seba­gaimana mestinya, lazimnya aparat terendahlah yang paling mudah dipersalahkan. Dan pejabat yang seharusnya bertanggungjawab malah cenderung cuci tangan.Apa yang terungkap di Pasaman Bart dan daerah lain itu sepantasnya mengusik perha­tian Gubernur Sumatera Barat serta bupati dan wali­kota untuk menyiasati kem­bali urusan pemerintahan yang belum dikoordinasikan secara baik, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten kota, terutama yang bermuara di nagari, desa dan kelurahan. Dengan demikian, nagari, desa dan keluarahan yang selalu didengung-dengungkan sebagai ujung tombak penye­lenggaraan pemerintahan, tak lagi men­jadi muara segala tudingan kesalahan dan kelemahan. Insya’Allah, jika penyele­nggaraanpemerintahan di tingkat nagari sudah baik penyelenggaraan pe­me­rin­tahan di Sumatera Barat pun akan lebih baik.

 

DRS. H. FACHRUL RASYID HF

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy