Menanggapi tulisan saya kemarin di Harian Haluan mengenai “Bentuk Nyata Politik Indonesia.” Saya ingin memberikan pandangan saya mengenai pesta demok­rasi yang akan Kota Padang lak­sanakan tahun depan.

Kota Padang diketahui akan memilih pimpinan me­reka pada 2013 untuk masa bakti 2014-2019. KPUD Kota Padang telah merencanakan tanggal 23 Oktober 2013 sebagai hari pemilihan. Pesta demokrasi rakyat ibukota Sumatera Barat ini diper­kira­kan akan memakan ang­garan sebesar 36 Milyar Rupiah dan anggaran ini dialokasikan untuk dua pu­taran.

Data yang ditunjukan oleh KPUD Kota Padang  pada tahun 2008 ada sekitar 539 ribu warga yang terdaf­tar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mem­punyai hak pilih untuk berpartisipasi dalam pemi­lihan kepala dae­rah Kota Padang 2008 -2013. DPT Kota Padang naik sekitar 553 ribu pemilih ketika Pe­milihan Kepada Daerah Su­matera Barat tahun 2010 lalu. Saya perkirakan ada sekitar 580 ribu pemilih yang akan memiliki hak politik nya pada 2013 nanti.

Pada tahun 2008, dari sekitar 539 ribu warga, ter­catat ada sekitar 220 ribu warga tidak menggunakan hak pilih atau memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada. Hasilnya seperti yang sama kita ketahui, pasangan Incum­bent menggunguli pa­sangan lain dengan perolehan suara sekitar 156 ribu atau sebesar 51.53% total suara sah.

Saya tidak akan me­nu­liskan kebaikan atau ke­burukan pemimpin yang men­jabat saat ini, atau meng­kritisi kebijakan dan persia­pan yang direncanakan oleh KPUD Kota Padang. Yang ini saya bahas dan kritisi ialah sudah bisakah rakyat kota Padang meng­gunakan akal dan hati nurani nya dalam pe­milihan tahun depan. Per­siapan Kota Padang dalam menyambut alek 2013 saya nilai bukan dari kesiapan perangkat KPUD atau ba­nyaknya jumlah calon nan­tinya. Saya akan menilai kesiapan warga dari sudah sejauh apakah warga bisa menilai seorang calon pe­mimpin mereka.

Setahun menjelang Pemi­lihan sudah pasti banyak muka-muka baru yang mun­cul keranah publik. Muka baru yang sebelum­nya tidak pernah kelihatan mulai sering muncul di berita, sering muncul diacara rakyat dll. Mungkin ada sebagian pem­baca yang berpikir saya juga termasuk golongan itu. Belum pernah menulis tiba-tiba sering me­nulis. Jangan khawatir, saya masih 23 tahun, baru saja menyelesaikan study saya dan setahun kedepan saya akan banyak terlibat di kegiatan akar rumput karena saya baru saja terpilih untuk mejadi salah satu Pengajar Muda yang akan dikirimkan ke­daerah untuk mengabdi. Tu­lisan saya ini kurang lebih ber­niat untuk melatih diri saya sendiri untuk bisa me­nyam­paikan ide dan pendapat saya didepan publik, dan mungkin juga bisa disebut sebagai tulisan yang ingin menjadikan warga Padang sebagai warga yang kritis terhadap calon pemim­pinnya.

Warga Kota Padang su­dah harus bisa dari sekarang menganalisa kira-kira pe­mimpin seperti apakah yang warga ingin­kan.

Jakarta baru-baru ini terkena euphoria pemimpin yang tidak mempunyai po­tongan pemimpin akan tetapi bisa menjembatani dan me­nyalurkan aspirasi rakyat. Pe­mimpin yang dicintai oleh kota asalnya, dipilih oleh 91% warganya. Setiap keputusan beliau didukung oleh war­ganya, bahkan DPRD dan Guber­nur setempat tidak bisa berbuat / bertindak melawan pemimpin tersebut karena beliau didukung penuh war­ganya.

Pemimpin yang bisa men­dengarkan rakyat tanpa harus memaksakan kehen­dak. Pe­mimpin yang ber­hasil memin­dahkan ratusan PKL tanpa ada kekerasan. Coba bayang­kan jika ada pemimpin yang bisa memin­dahkan PKL di Pasar Raya dan Jalan Per­mindo tanpa ada adu mulut atau adu otot antara PKL dan pamong praja!

Pemimpin yang lebih me­mentingkan pengem­bangan dan perawatan pasar tra­disional dan bukan me­nambah jumlah mall dikota nya.

Warga Solo dan Jakarta sa­d­ar mereka butuh pe­mimpin yang bisa men­dengar seka­ligus bisa me­mimpin mereka. Jika har­moni antara pe­mimpin dan rakyat tercipta, Penjahat-penjahat kecil justru akan terkucilkan dalam suatu lingkungan.

Padang butuh pemimpin yang dekat dengan rakyat setiap saat dan bukan hanya ketika kampanye. Padang butuh pemimpin yang me­mentingkan pemerataan pem­bangunan disegala bi­dang dan bukan yang me­mentingan pembangunan kampung sen­diri. Padang tidak butuh pemimpin yang egois dan bertindak me­nyelamatkan diri sendiri.

Padang tidak butuh pe­mimpin yang mengandalkan pencitraan. Padang butuh pemimpin yang turun ber­sama rakyatnya untuk membangun kota Padang sesuai nilai – nilai ke­daerahan.

Padang mempunyai ke­lebihan banyak dibandingkan kabupaten / kotamadya lain­nya di Sumatera Barat. Akses yang dekat ke Airport, Ibukota Provinsi, Padang punya pela­buhan, tempat berdirinya salah satu Univ­ersitas terbaik di Sumatera bahkan di In­donesia.

Padang sudah punya po­tensi, Padang belum punya penggerak yang bisa meng­arahkan potensinya.

Syarat utama yang dibu­tuhkan calon pemimpin Pa­dang nanti ialah keper­cayaan yang didapat dari rakyatnya. Kepercayaan ini didapat dari kepekaan, pengetahuan seo­rang pe­mimpin akan ke­butuhan dan keinginan war­ganya.

Rakyat sendiri juga harus pintar membedakan pemimpin yang berbulu domba atau pemimpin yang benar-benar ingin berkorban demi rakyat. Rakyat sendiri harus tau ekspektasi apa yang di­i­ngin­kan dari seorang pemimpin. Apa yang rakyat harapkan seorang pemimpin capai da­lam masa pe­me­rintahannya. Tanpa koneksi antara rakyat dan pemimpin mustahil har­moni dan keinginan untuk men­ciptakan lingkungan yang kondusif dapat tercipta.

Sekarang bola ada di­tangan rakyat, warga Pa­dang bisa berpartisipasi dalam terciptanya pem­bangunan masyarakat ideal di kota Padang. warga bisa bertindak sebagai pengawas akan ke­curangan-ke­cu­rangan pemilu, warga juga bisa bertindak mengawal demokrasi yang sesung­guhnya untuk men­dapatkan pemimpin yang mendekati criteria warga.

Perkiraan saya dis­amping calon independent, ada mak­simal 3 calon yang akan bertarung di pemilihan nan­tinya. Ini diakibatkan oleh kurang meratanya kursi di DPRD hasil pem­ilihan legis­latif lalu. Partai Demokrat memiliki 17 suara di DPRD, yang mana PD bisa men­calonkan wakil sendiri. Dan ada kemung­kinan 8 partai lain yang memiliki suara di DPRD akan melakukan kon­trak politik kerjasama dalam pemenangan nantinya.

Dalam sejarahnya, Wa­likota Padang berasal dari Partai, menarik jika ada calon independen yang bisa me­nyuarakan suara rakyat tanpa terikat akan kebu­sukan dan kejelekan partai politik. Ten­ tunya calon ini harus dekat dengan rakyat dan mempunyai program jelas tanpa terikat akan kepentingan pribadi dan hanya terikat akan hutang dengan warga.

Percayalah, jika warga sudah cukup dewasa untuk memilih kepada siapa ke­percayaan suara politiknya akan diberikan, maka Pa­dang akan bisa mengurangi per­masalahanya tanpa me­nim­bulkan permasalahan yang baru. Harmoni dan konek­sifitas antara warga dan pe­me­rintah akan sangat di­butuhkan jika ingin men­ciptakan masyarakat yang damai. Harmoni ini justru akan meningkatkan ker­ja­sama rakyat dan pemerintah untuk menjaga, merawat, melindungi dan men­sejah­terakan Kota Padang. kedua pihak sadar kebutuhan ma­sing-masing demi kemajuan kota kedepannya.

Perubahan yang akan warga rasakan pada 2014-2019 diawali oleh keinginan yang kuat oleh warga kota Padang untuk berubah dan berbenah agar bisa merawat kota Padang secara bersama dan manu­siawi. Kritislah warga!

* Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan pandangan kelompok / golongan tertentu

SUGIT SANJAYA ARJON
(Pemerhati Politik dan Hubungan Internasional, Lu¬lusan Monash University Australia)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview