UTUSAN PBB TIBA DI MYANMAR

YANGON, HALUAN — Utusan khusus Perseri­katan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah tiba di Myan­mar menyusul insiden pembantaian yang dialami Muslim Rohingya oleh etnis Rakhine Juni lalu. Sesaat di Myanmar, utusan khusus PBB itu lang­sung memulai penyelidikan laporan pembantaian itu.

Tomas Quintana melakukan pertemuan dengan Menteri Uru­san Perbatasan Myanmar, guna mencari tahu situasi sebenarnya di wilayah Rakhine. Sebelumnya, Juni lalu sekira 78 orang tewas akibat konflik komunal yang terjadi. Demikian diberitakan Associated Press, Senin (30/7).

Quintana menyebutkan, tin­dak kekerasan di Rakhine yang menyebabkan Muslim Rohingya dibantai, menjadi sebuah tan­tangan yang dihadapi Myanmar dalam menjalankan proses refor­masi. Dirinya juga direncanakan untuk mendatangi lokasi kejadian dimana insiden pembantaian berlangsung.

Hasil evaluasi dari Quintana dianggap sebagai ukuran untuk mengukur proses reformasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Thein Sein. Evaluasi diharapkan dapat menguak apa yang sebenernya dialami oleh Muslim Rohingya di Myanmar.

Pemerintah Myanmar mem­perkirakan ada sekira 800 ribu etnis Rohingya. Mereka dianggap sebagai warga asing oleh peme­rintah, sedangkan warga Myan­mar menilai mereka sebagai imigran gelap yang berasal dari Bangladesh dan kerap bersikap kasar terhadap warga Myanmar.

Awal bulan ini, Presiden Thein Sein mengatakan kepada PBB bahwa warga Rohingya lebih baik diletakan dalam kamp penampungan atau deportasi. Padahal, etnis Rohingya sudah bermukim di Myanmar jauh sebelum pemerintahan Junta militer berkuasa dan kini peme­rintahan sipil memimpin negara tersebut.

Pemerintahan junta militer Myanmar sebelumnya tidak pernah mengakui Muslim Rohing­ya sebagai warga negara. Bahkan tanah yang mereka miliki direbut secara turun temurun, direbut oleh pemerintah pada saat itu yang menyebabkan mereka me­mu­tuskan untuk melarikan diri ke negara lain atau bahkan tinggal di tempat penampungan.

Lembaga pemerhati HAM dunia pun mengecam sikap Pemerintah Myanmar yang dianggap telah melakukan pe­lang­garan HAM berat. Mata dunia juga tertuju pada tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi yang sepertinya hanya diam melihat kejadian ini. Sebagai pemenang Nobel Perda­maian sekaligus pejuang demo­krasi, Suu Kyi seharusnya bisa bertindak lebih konstruktif.

Jalur Diplomasi

Kekerasan dan pembantaian yang dialami warga Muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan, Myanmar, menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Hal tersebut memaksa warga Muslim Rohingya  mengungsi ke sejumlah negara.

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia sebagai warganya yang mayoritasnya beragama Islam, masih belum menunjukkan sikap tegas. Menurut juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudho­yono, pihaknya memilih jalur diplomasi mengenai isu ini. “Sebagaimana telah disampaikan kementerian luar negeri, bahwa Indonesia juga berupaya se­mampu kita dari jalur diplomasi yang kita miliki dengan Peme­rintah Myanmar agar bagaimana masyarakat Muslim di sana, tidak sampai menjadi korban dari aksi kekerasan yang terjadi di sana,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, di Gedung Binagraha, Jalan Veteran, Jakarta pusat, Senin (30/7/2012).

Oleh karena itu, lanjut Julian sikap Pemerintah Indonesia sudah jelas. “Kita akan berpartisipasi aktif untuk semua kemungkinan yang bisa dilakukan dengan jalur diplomasi agar bisa membantu saudara-saudara muslim kita di Rohingya,” jelas dia.

“Sebagaimana diketahui pertengahan Agustus ini akan digelar satu konvensi darurat yang diprakarsai oleh Pemerintah Arab di Jedah dimana organisasi negara-negara Islam yang terga­bung dalam OKI itu akan mem­bahas beberapa hal yang terkait isu Muslim minoritas dan juga tentunya perkembangan yang terjadi di Suriah,” terangnya.

Julian mengatakan di sana juga akan dibahas perkemba­ngan mengenai Muslim Ro­hingya di Myanmar. “Kita akan berikan masukan, pandangan rekomen­dasi dari pemerintah,” lanjutnya.

Mengingat pertemuan ini akan diadakan pada pertengahan Agustus, Presiden SBY dipastikan tidak bisa menghadiri. Ini dise­bab­kan di saat bersamaan, Presiden SBY akan menyam­paikan pidato kenegaraan di DPR terkait nota RAPBN dan juga pidato Kenegaraan.

Menurut Julian, delegasi Indonesia akan membawa pesan, posisi serta pandangan yang jelas terkait perkembangan konstelasi politik di Myanmar. Hal ini juga tambahnya, termasuk dalam posisi Indonesia mengenai dinami­ka politik di Timur Tengah, khususnya Suriah serta yang menyangkut negara Muslim lainnya. (h/okz/rtr)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview