SENGKETA LAHAN

JAKARTA, HALUAN—Sengketa lahan yang berujung bentrok antara warga dan aparat kepolisian di Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, memakan korban.

Satu korban meninggal atas nama Angga (12) yang masih duduk di kelas 1 SMP.

Angga meninggal di tempat kejadian akibat tertembak di bagian kepala. Penembakan seorang bocah itu dikecam banyak kalangan.

“Inilah yang selalu saya permasalahkan. Bahwa rakyat selalu yang jadi korban. Ini jelas, saya sudah sampaikan berkali-kali ke Pak Kapolri, tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada rakyat, sehingga yang jadi korban adalah selalu rakyat,” tegas anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir,  kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Senin (30/7).

Padahal, kata wakil rakyat asal Banuhampu  Agam Sumbar ini,  kalau ada keberpihakan kepada rakyat, maka bisa dicari solusinya. Tapi karena tidak ada keberpihakan, maka selalu menganggap rakyat salah. Sedangkan, rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat adalah bisa makan dan bisa hidup sejahtera.

Nudirman mencontohkan, peristiwa bentrok warga dengan PTPN VII Cinta Manis serupa dengan kasus terminal bayangan di Jalan Tol Jati Bening, Bekasi. Di mana rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus berhadapan dengan aparat.  “Mereka butuh hidup. Bagaimana caranya masyarakat itu agar tidak melanggar UU, tapi mereka bisa hidup. Kalau tingkah laku para penegak hukum seperti itu, khususnya Polri, bahkan sampai mengorbankan rakyat. Maka jelas bahwa tindakan ini tidak berpihak kepada rakyat, dan menyakiti hati rakyat,” paparnya.

Politikus Golkar itu khawatir kalau kasus-kasus ini akan menjadi api dalam sekam dan jika meledak, maka bisa membakar segalanya. Oleh karena itu, dia meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Kapolri, Timur Pradopo untuk segera menyelesaikan kasus ini dan mulai berpihak bersama rakyat.  “Masalah ini sudah menghantui kita hampir diseluruh Indonesia. Di Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Sumatera apalagi, ini sudah terlalu banyak, dan sudah terlalu banyak air mata tumpah dan nyawa melayang di situ. Jadi saya  sependapat bahwa ini merupakan bom waktu untuk negeri kita ini, kalau tidak diselesaikan secara tuntas,” simpulnya.

SBY Sesalkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha menyesalkan kejadian tersebut. “Itu patut disesali. Bagaimanpun jatuhnya korban tidak kita inginkan dan ini memang sesuatu yang patut disesalkan. Kemudian ada proses penyelidikan terhadap hal itu, ya itu tentu. Dan siapapun yang akan bertanggung jawab, akan diminta pertanggung jawabannya,” kata Julian, di Gedung Binagraha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Julian menambahkan, pemerintah tidak akan menghalang-halangi proses hukum, jika memang ada indikasi perbuatan melawan hukum saat terjadinya bentrok tersebut. “Silakan diproses, bahwa di negara ini siapa pun yang melanggar hukum dan menyalahi aturan ada sanksinya. Oleh karena itu, kita lihat. Kita belum tahu persisnya kejadian seperti apa. Sedang diselidiki. Bilamana terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum, tentu akan diproses,” paparnya.

Sementara Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan telah membentuk tim guna menyelidiki keributan antara warga dengan Brimob di Ogan Ilir yang berujung pada tewasnya seorang bocah berusia 12 tahun, Angga bin Darmawan. “Semua masih dalam penyelidikan, sekarang tim dipimpin oleh kepala divisi propam, tapi ada dari Bareskrim kedokteran ada dari kewilayahan sehingga kita ungkap sebenar-benarnya seterang-terangnya,” kata Timur Pradopo, di kediaman Ketua DPD Irman Gusman, Jakarta Selatan, Senin malam.

Dia meminta agar publik dapat bersabar menunggu hasil penyelidikan. “Kalau ada pelanggaran (oknum polisi) yah kita akan proses, sekarang kita tungg yah, dikawal yah,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto menegaskan, tewasnya Angga bin Darmawan (12) bukan terkena peluru petugas polisi. “Kita pastikan dia (Angga) tidak terkena peluru. Kita tidak temukan proyektil pada jenazah,” ujar Agus.

Sedangkan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, menilai aparat kepolisian daerah Sumatera Selatan telah menyalahi prosedur tetap (protap) dalam bentrokan dengan warga Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan  itu.

Poengky mengatakan, dalam menangani masalah sosial seperti di Ogan Ilir, aparat kepolisian seharusnya cukup dengan menurunkan satuan reserse dan kriminal bukan brigadir mobil (Brimob). Reserse adalah satuan tugas yang memang menangani adanya gangguan di masyarakat, sementara Brimob merupakan militernya kepolisian. “Seharusnya cukup turunkan satuan reserse, bukan Brimob. Brimob itu kan sama dengan militernya Kepolisian. Mereka dalam menghadapi sasaran langsung main tembak,” ucap Poengky, Senin (30/7/2012).

Menurutnya, kesalahan fatal yang terjadi adalah adanya perintah dari atasan kepolisian untuk menurunkan langsung pasukan Brimob. Sehingga yang terjadi adalah pendekatan keamanan secara represif, dari pendekatan persuasif dan tanpa senjata api yang semestinya di kedepankan aparat kepolisian. “Apakah para petani dan masyarakat itu musuh negara?” ucapnya.

Terkait hal ini pula, pihaknya mendesak pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk mengusut bentrok yang terjadi di Desa Limbang Jaya dan meminta pertanggungjawaban komandan yang memerintahkan Brimbob turun.

Dahlan Harus Bertindak

Wakil Menteri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Priyo Budi Santoso, mengatakan PT Perkebunan Nusantara harus berbenah diri untuk mencegah konflik dengan masyarakat. Permasalahan dengan warga sekitar perkebunan harus diselesaikan dengan dialog. “Saatnya PTPN berbedah,” kata Priyo di Gedung DPR, Senin.

Konflik warga dengan pihak perkebunan sering terjadi. Terakhir, bentrokan terjadi antara warga di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan pasukan Brimob. Satu remaja bernama Angga, tewas dengan luka tembak.

Priyo meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, memerhatikan potensi konflik antara pihak perkebunan dengan warga sekitar. Jika tidak, maka konflik serupa akan terus terulang. “Beliau (Dahlan Iskan) selama ini sudah bagus dengan sistem koboinya, tapi untuk hal-hal semacam ini justru harus turun tangan,” katanya.

Terkait bentrokan di Ogan Ilir, politisi Golkar ini meminta polisi mengedepankan cara-cara persuasif jika berhadapan dengan warga. Pimpinan Polri, kata dia, harus mengingatkan polisi di lapangan untuk bertindak persuasif. “Perlu penegasan dari pimpinan Polri kepada seluruh aparat di lapangan yang bertugas untuk menggunakan Protap yang lebih persuasif,” kata Priyo.

Menurut dia, sangat berlebihan jika polisi menghadapi masyarakat dengan menurunkan satuan Brimob. Sebab, lanjutnya, Brimob hanya diturunkan dalam kondisi kritis dan sangat darurat. “Memang agak ganjil kalau hanya kepada masyarakat di sekitar PTPN kemudian harus menggunakan satuan Brimob,” kata dia. (h/dn/inh/okz)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview