PERUBAHAN APBD SAWAHLUNTO DISAHKAN

SAWAHLUNTO, HALUAN — Setelah pengesahan APBD Perubahan 2012 disetujui dewan, akhirnya APBD Kota Sawahlunto menembus angka setengah triliun rupiah. Kerja keras pemerintah dan aspirasi masyarakat menjadi landasan peningkatan belanja, yang disahkan dalam Rapat Pari­purna DPRD Sawahlunto, di gedung dewan, Selasa (6/8).

Pada sektor pendapatan, yang semula direncanakan Rp462 miliar, meningkat men­jadi Rp 450,52 miliar. Atau terjadi penambahan pen­dapatan sebesar Rp24,52 miliar. Penambahan pen­dapatan tersebut, didapatkan dari dana pemerintah pusat.

Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sawah­lunto Ali Yusuf bersama pimpinan lainnya, Emeldi dan Ismed itu, tiga fraksi DPRD Kota Sawahlunto menyetujui perubahan APBD Sawahlunto 2012 dengan beberapa catatan ringan.

“Peningkatan belanja ini, tidak terlepas dari kerja keras pemerintah dalam menggaet dana dari pemerintah pusat,” ujar Ali Yusuf didampingi Emeldi dan Ismed, dalam pertemuannya dengan war­tawan, usai pelaksanaan paripurna.

Sebagian besar pe­nam­bahan belanja, lanjut Ali,di­da sari aspirasi yang diajukan masyarakat secara langsung, mau­pun yang diusulkan mas­ya­­rakat melalui pemerintahan ter­depan, desa maupun kelurahan.

Pada sisi belanja sendiri, terjadi peningkatan sebesar Rp52,91 miliar, yang mem­buat total belanja menjadi Rp504,31 miliar. Sebelumnya, dalam APBD awal yang disah­kan pada akhir 2011 lalu, belanja APBD Sawahlunto berada di posisi Rp451,4 miliar.

Menurut Ali Yusuf, terjadi defisit dalam APBD Sawah­lunto sebesar Rp52 miliar. Meski demikian, penilaian atas APBD Sawahlunto ter­bilang daerah yang sehat. Sebab, perbandingan antara belanja pegawai dengan be­lanja publik yang masih berimbang.

Belanja pegawai dalam APBD Sawahlunto tahun ini mencapai 54 persen, se­dang­kan 46 persen merupakan belanja publik. “Jika diban­dingkan dengan daerah lain, APBD Sawahlunto terbilang sehat, sebab perbandingannya hampir berimbang. Daerah lain, bisa mencapai 70 persen berbanding 30 persen,” ujar Ali.

Ketiga pimpinan dewan dalam pertemuannya dengan wartawan menyatakan, peme­rintah harus mampu mem­pertahankan perimbangan belanja pegawai dengan be­lanja publik. Sehingga, pem­­bangunan di Kota Sawahlunto tetap bisa dipacu.

Dalam pertemuan yang dihadiri belasan wartawan itu, pimpinan dewan juga menga­takan, dalam perubahan APBD 2012 ini juga dialo­kasikan anggaran untuk pem­bangunan tiga kantor pemerintahan.

Ketiga kantor pemerinta­han itu yakni, kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor DPRD Kota Sawahlunto sen­diri. Untuk kantor PU dan DPRD, direncanakan akan dibangun di kawasan Kandih. Sedangkan kantor DPKAD akan dibangun tepat di bela­kang balaikota saat ini.

Sementara itu Fraksi Golkar DPRD Sawahlunto, dalam pendapat akhirnya menyatakan apresiasi positif terhadap upaya yang dila­kukan Dinas Pekerjaan Umum dalam menggaet dana dan program dari pemerintah pusat.

Partai berlambang beringin tersebut mengharapkan, Dinas Pekerjaan Umum juga mem­perhatian kualitas pekerjaan dan penyelesaian atas proyek pembangunan. Sehingga, se­tiap jengkal pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati masyarakat.

Pendapat Fraksi Golkar yang dibacakan Darison ter­sebut, mengingatkan Dinas PU untuk mengevaluasi kem­bali manajemen proyek yang dilaksanakan. Sehingga tidak meninggalkan masalah proyek dari tahun ke tahun.

Fraksi Golkar juga menya­rankan penyelesaian tanah yang berkaitan dengan pem­bangunan dapat diselesaikan di tahun 2012, sehingga pembangunan yang diren­canakan di tahun 2013 tidak mengalami kendala persoalan kepemilikan tanah.

Tidak berbeda jauh dengan Fraksi Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang dibacakan Nel­daswenti, juga mengharapkan Dinas Pekerjaan Umum dapat merencanakan pembangunan tiga kantor baru peme­rinta­han, yang menyedot dana Rp35 miliar dengan lebih matang.

Fraksi dari partai berlam­bang Ka’bah itu juga me­ngingat­kan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebagai instansi terbanyak mendapat­kan alokasi anggaran, untuk lebih optimal dalam menyerap anggaran yang ada.

Hal itu seiring dengan semakin sedikitnya waktu penyerapan anggaran untuk tahun 2012. Sebab, tahun 2012 hanya memiliki waktu efektif selama 4 bulan ke depan. Penyerapan anggaran tidak hanya harus tepat wak­tu, namun juga harus tepat sasaran.

Terkait perkembangan pariwisata, Fraksi PPP juga mengingatkan Dinas Pari­wisata, khususnya dari segi promosi, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan mana yang menjadi tang­gung jawab PT. Wahana Wisata Sawahlunto, sebagai perusahaan pengelola pari­wisata Sawahlunto.

“Dan yang tidak kalah pentingnya, kerja sama de­ngan pihak Dinas Perindagkop Naker, dalam memacu dan memotivasi pengerajin sou­venir Sawahlunto, dalam menyediakan berbagai ke­rajinan untuk wisatawan yang berkunjung ke Sawahlunto,” tambah Neldaswenti.

Sedangkan untuk pela­yanan umum, khususnya ru­mah sakit, Fraksi PPP menya­rankan untuk melaksanakan pelatihan pelayanan prima, dalam mengubah pandangan dan perilaku dalam mem­berikan pelayanan terbaik.

Sementara itu, Fraksi Gabungan DPRD Sawahlunto mengharapkan penggunaan APBD yang disahkan mem­perhatikan efektivitas dan efesiensi anggaran, serta taat pada azaz standar akutansi pemerintah (SAP).

Fraksi yang diisi 11 ang­gota dewan itu juga meng­harapkan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah, serta upaya memperketat anggaran berbasis kinerja, yang bermuara kepada pening­katan produktivitas aparatur pemerintah sendiri.

Terkait kesehatan, pen­dapatan fraksi yang diba­cakan Masrisal tersebut, mengharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis untuk setiap spesialisasi yang ada. Tidak hanya di rumah sakit, namun juga sampai ke tingkat puskesmas yang menjadi ujung tombak terdepan dalam pelayanan kesehatan masya­rakat. (h/dil)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview