HACKER SERANG MYANMAR

KARACHI, HALUAN — Pemimpin Organisasi Solidaritas Rohingya, Muhammad Imran Saeed mengecam pemerintah Myanmar karena berlarut-larutnya penyelesaian konflik antaretnis di nega­ra bagian Rakhine. Akibat konflik berkepan­ja­ngan itu, ratusan masjid telah menjadi target pembakaran.

“Pemerintah Myanmar ambil bagian dalam upaya mengha­pus­kan etnis Rohingya. Sedikitnya 135 masjid telah dihancurle­burkan oleh etnis Budha yang didukung pasukan pemerintah,” kata Imran Saeed seperti dilansir The News International, Jumat (10/8).

Ia juga mengutuk sikap pe­me­rin­tah Bangladesh terhadap penderitaan para pengungsi Ro­hingya. Menurut dia, tidak se­mestinya Bangladesh mengam­bil lagkah punitif dengan meng­instruksikan tembak di tempat kepada tiap pengungsi Rohingya yang menyeberang perbatasan. “Semestinya Bangladesh bersim­pati terhadap saudara Muslim mereka yang teraniaya,” tandas­nya.

Dukungan Hacker

Dalam pada itu,  diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Mulim Ro­hingya mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk para hacker di dunia maya. Sejumlah hacker dilaporkan meretas situs Kementerian Informasi Myanmar dan menye­barkan pesan untuk menyudahi pembantaian atas Muslim Rohing­ya.

Dalam pesan yang ditulis dalam Bahasa Inggris itu, para hacker mengancam akan melaku­kan hal yang lebih merusak jika pemerintah Myanmar tidak segera mencari solusi atas konflik antara etnis Budha Rakhine dan Muslim Rohingya di negara bagian Arakan. “Orang-orang Muslim itu punya pesan perda­maian bagi dunia, tapi Anda malah membunuhi mereka. Jika Anda terus membunuhi para Muslim itu, kami akan mengincar seluruh pemeluk Budha di selu­ruh dunia… dan negara Anda akan menjadi neraka,” tulis para hacker dalam pesannya seperti dilansir United Press Interna­tional (UPI), Jumat (10/8).

Dalam pesan tersebut, para hacker juga menampilkan foto berisi mayat-mayat hangus terbakar di lokasi yang tidak diketahui. Akibat serangan hacker ini, website pemerintah Myanmar juga sempat tidak dapat beroperasi selama beberapa jam.

PMI Pertama

Sementara itu Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi lembaga pertama dari Indonesia yang berhasil memasuki Myanmar. Delegasi PMI dipimpin langsung Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK), diterima langsung Presiden Myanmar, U Thein Sein.

Rilis PMI , Jumat (10/8) menyebutkan, Presiden Myanmar mempersilakan JK dan rom­bongan melihat langsung kondisi yang terjadi di Provinsi Rakhine. “Sabtu besok, silakan meninjau ke Rakhine,” ujar Sein dalam pertemuannya dengan JK di Istana Kepresidenan Myanmar di Nay Pyi Taw.

Pemerintah Myanmar meng­ap­resiasi upaya Ketua umum PMI dalam membantu menye­lesaikan konflik Rohingya. JK tiba di Myanmar Jumat (10/8), dan diterima Presiden Myanmar. Ikut dalam rombongan JK, antara lain juru runding Perun­dingan Helsinski, Hamid Awa­luddin, Dubes RI untuk Myanmar S Sumarsono, dan Asisten Sekjen OKI Atta Abdul Mannan, serta Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Ghanim Al-Maadheed.

Saat pertemuan tersebut terungkap, pemerintah Myanmar menyesalkan adanya pemberitaan yang mengatakan terjadi konflik etnis yang berujung pada konflik agama. Menurut mereka, perti­kaian terjadi akibat aksi kriminal yang terjadi di dalam masya­rakat yang berujung pada konflik komunal. “Karena itu kita mengi­ngatkan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menye­lesaikan konflik komunal ini sebelum mengarah ke konflik agama,” kata Jusuf Kalla usai pertemuan itu.

Kalla menyebutkan, selama ini simpang siur pemberitaan konflik ini terjadi akibat adanya anggapan pemerintah Myanmar yang belum terbuka. Masyarakat internasional kemudian menjadi salah tafsir atas apa yang terjadi di provinsi tersebut.

“Karena itu, Presiden Myan­mar meminta kita untuk melihat langsung apa yang terjadi di sana. Rencananya besok kita akan pergi ke Sitwee salah satu kota di Rakhine. Dan kita merupakan salah satu rombongan pertama yang diperbolehkan masuk ke sana,” ujar JK.

Terpisah, Direktur Human Right Watch (HRW) Phil Robert­son memperkirakan beberapa bulan ke depan akan semakin banyak pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia apabila semakin buruknya situ­asi di Myanmar. “Bila keadaan di Arakan tidak mengalami perubahan beberapa bulan ke depan, akan dipastikan semakin banyak perahu Rohingya yang tiba di Indonesia mencari perlin­dungan,” ungkapnya, di kampus Universita Indonesia, Jumat.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia juga wajib untuk menolong para pengungsi Rohing­ya yang meminta perlindungan. “Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerima orang Rohingya, menyediakan penampungan sementara, dan pendampingan,” paparnya.

Selain itu, Ia pun mengkritik Pemerintah Bangladesh yang dianggap tidak mau menerima kaum Rohingya untuk mencari perlindungan. Bangladesh berala­san tidak memiliki dana untuk menolong para pengungsi Rohing­ya tersebut. Padahal Bangladesh menerima berbagai bantuan dari berbagai elemen sampai dengan 33 juta dollar AS. “Pemerintah Bangladesh sama saja dengan pemerintah Myanmar. Pemerin­tah Bangladesh terus-menerus menyangkal bahwa Perdana Menteri Bangladesh telah me­mak­sa orang Rohingya kembali ke laut,” jelasnya.

HRW juga mengharapkan Indonesia untuk mendesak ASEAN agar mau berbicara secara terbuka untuk mengakhiri konflik sektarian di Myammar. “Terpenting adalah jangan ada standar ganda karena di Indo­nesia kekerasan sektarian juga terjadi terhadap kelompok minori­tas seperti Ahmadiyah,” harapnya.

Phil pun menyayangkan tinda­kan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang dianggap tidak berbuat apapun dengan kekerasan yang menimpa kaum Rohingya. “Aung San Suu Kyi melewatkan berbagai kesempa­tan untuk berbicara mengenai masalah ini,” sesal Phil.  (h/rol/kcm)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview