Minggu, 20 April 2014
BPBD dan Damkar Digabung PDF Cetak Surel
Rabu, 10 Oktober 2012 02:00

ENAM FRAKSI SETUJU

PADANG, HALUAN— Enam fraksi di DPRD Kota Padang akhirnya,  setuju penggabungan dua SKPD, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Dengan alasan, untuk  efisiensi anggaran  dan efektifitas kerja.

Perwakilan Pansus Penggabungan SKPD, Azwar Siry kepada Haluan, Selasa (9/10), mengatakan setelah melalui kajian dan pembahasan, pansus juga merekomendasikan, untuk menggabungkan dua SKPD ini.

Sedangkan anggota  Fraksi Golkar DPRD Kota Padang  Jamasri Tanjung mengatakan, penggabungan, seharusnya melahirkan efisiensi yang nyata. Baik dalam penggunaan anggaran, dan koordinasi antar bidang yang akan terdapat di dalamnya.

Selain itu, juga harus terdapat efektifitas yang tinggi.  Dia berharap, usai penggabungan, masing-masing bidang  harus menghilangkan egosentris dan benar-benar melebur jadi satu.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bulan Bintang (F-PPBB) Arpendi menyebutkan, sesuai UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, sudah sewajarnya, dua SKPD ini digabung.

Namun, dia berharap, harus ada distribusi tupoksi yang jelas, dan tidak menimbulkan dilemma di kemudian hari.

”Karena sebelumnya, kami melihat, masing-masing SKPD dalam kondisi baik-baik saja. Selanjutnya, Wali Kota, harus menempatkan kepala SKPD yang menguasai penggabungan ini. Kami berharap, dalam tiga bulan, wako melakukan evaluasi agar tahu kekurangan dari tupoksi SKPD baru ini. Karena, akan digunakan dalam pembahasan RAPBD 2013,” kata kader PBB ini.

Sementara itu Anggota  Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang  lham Maulana menyebutkan, untuk menangani lembaga yang mengurusi kebencanaan, diperlukan tenaga professional yang memiliki kapasitas yang memadai. Selain itu, harus bekerja cepat.

“Kami berharap, tidak ada masalah, setelah dilakukan penggabungan. Mari, tunjukkan kinerja professional,” katanya.

Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Padang  Osman Ayub menyebutkan, siapapun yang ditunjuk nantinya untuk menghandel gabungan SKPD ini, harus menguasai kedua tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Menanggapi hal itu Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah mengatakan, usulan penggabungan SKPD ini, berarti melakukan perubahan Perda Kota Padang No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Sekda dan Sekwan.

Selanjutnya, juga megubah Perda Padang No 16 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Daerah Padang dan Perda 17 Tahun 2008 tetnang Tata Kerja BPBD dan Lembaga Teknis.(h/ade)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy