Jumat, 24 Oktober 2014
Dipo Alam Dihujani Interupsi PDF Cetak Surel
Selasa, 16 Oktober 2012 01:51

TUDING PARPOL KORUPTOR

JAKARTA, HALUAN — Rapat antara Komisi II DPR bidang pemerintahan dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, berlangsung panas. Rapat yang seharusnya membahas soal Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Lembaga (RKAL) ini akhirnya diramaikan dengan perdebatan soal pernyataan Dipo yang selama ini kontroversial soal peringkat parpol berdasarkan jumlah kader yang terjerat kasus korupsi.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dari Fraksi Partai Golkar, Senin (15/10). Alih-alih mem­bahas anggaran, Agun mem­per­silakan Dipo terlebih dahu­lu menyampaikan penjelasan­nya soal pernyataan “kongka­likong” parpol dalam menga­mankan anggaran di daerah.

Dipo kemudian menyoroti soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menya­takan kepala daerah, anggota parlemen, wali kota yang terlibat kasus korupsi tidak perlu mendapat izin Presiden jika diperiksa aparat penegak hukum. Di ujung pemapa­rannya, Dipo mengatakan dirinya memiliki data berapa banyak surat izin yang diberi­kan Presiden. “Memang pada saat tersebut ada edaran sehubungan hasil sidang kabinet terakhir ke-11, dan diarahkan kepada kepala daerah, jangan ada kongka­likong untuk mengamankan APBD 2013-2014. Kasusnya 70 persen masalah korupsi melibatkan pejabat pemerin­tah dan DPRD lalu kami lihat partainya,” ujar Dipo.

Sontak, pernyataan Dipo ini membuat anggota Dewan mera­dang karena merasa dituduh melakukan kongka­likong.

Hujan interupsi pun me­war­nai rapat ini. Salah satu­nya adalah Gamari Sutrisno, anggota Fraksi Partai Kea­dilan Sejahtera (PKS). “Apa yang dijelaskan Seskab tadi bukanlah klarifikasi. Apa itu namanya? Tidak ada permin­taan maaf. Kalau sudah ada maaf, kami anggap selesai. Mendekati 2014, maka akan semakin panas kita ini. Seba­gai mitra kerja, maka halal untuk kami minta klarifikasi,” kata Gamari.

Penjelasan dari Dipo Alam juga rupanya membuat sang pemimpin rapat meradang. Agun meminta Dipo membe­rikan pemahaman tentang kongkalikong. “Tunjuk siapa saja orang-orang di Komisi II yang kongkalikong itu? Apa yang dikongkalikongkan? Un­dang-undang apa? Kita buka saja sehingga tidak membuat semua anggota merasa,” ujarnya.

Anggota dewan pun me­ngan­cam akan menolak angga­ran yang diajukan Seskab. Salah satunya adalah anggota Fraksi Partai Keadi­lan Sejah­tera (PKS), Gamari Sutrisno. “Kalau tidak ada maaf, mini­mal (pengajuan anggaran) tidak akan saya setujui,” ujar Gamari Sutrisno.

Sementara itu, politisi Golkar lain, Azhar Romli mengusulkan agar anggota dewan tidak menyetujui angga­ran yang diajukan Seskab. “Saya usulkan agar kita tidak setujui Pagu ini. Sebagai pejuang, kita sama-sama pejuang. Marilah kita bersa­ma-sama jangan ada dusta antara kita. Enak aja kita turun ke dapil saya, dituduh kongkalikong dituduh korupsi. Kami sakit hati,” tandasnya.

Parpol Koruptor

Sebelumnya, Dipo sempat mengeluarkan surat edaran yang diberikan saat rapat internal kabinet. Di dalam surat edaran itu berisi imbau­an kepada para menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum anggota DPR, DPRD, dan rekanan dalam peren­canaan APBN 2013.

Dipo juga sempat me­nyam­paikan kepada wartawan sepanjang Oktober 2004 sam­pai September 2012 ada 176 permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang diajukan penegak hukum ke Presiden. Dari pejabat yang dimintakan izin pemeriksaan, sebanyak 64 orang (36,36 persen) adalah kader Partai Golkar, 32 orang (18,18 persen) dari PDI-P, dan 20 orang (11,36 persen) dari Partai Demokrat.

Pejabat lainnya, sebanyak 17 orang (9,65 persen) dari PPP, 9 orang (5,11 persen) dari PKB, 7 orang (3,97 persen) dari PAN, 4 orang (2,27 persen) dari PKS, dan sejumlah par­tai lain masing-masing 1 orang. Para petinggi Partai Golkar lalu bereaksi.

Pernyataan Dipo itu dinilai untuk menyerang dan mem­bunuh karakter parpol lain. Pernyataan Dipo itu lalu dikaitkan dengan kondisi elektabilitas Partai Golkar yang berada di posisi teratas. Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar juga sempat menanyakan hal yang sama. Agun meminta klarifikasi dari Dipo soal data-data yang mengesankan par­tai-partai itu melakukan kongkalikong untuk dana ke daerah. “Bagaimana kita disebut kongkalikong? Dana ke daerahnya berapa, kita tidak tahu,” kata Agun. (h/dn/kcm)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy