Jumat, 31 Oktober 2014
DPRD Sumbar Tenggat Pemprov Evaluasi Tiga BUMD Bermasalah PDF Cetak Surel
Sabtu, 20 Oktober 2012 02:25

PADANG, HALUAN — Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat  memberikan batas waktu sampai tanggal 24 Oktober 2012 bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi khusus bagi tiga badan usaha milik daerah  (BUMD) yang bermasalah.

Ketiga BUMD tersebut adalah PT Dinamika Sumbar Jaya, PT Grafika, dan PT Andalas Tuah Sakato (ATS). Hal ini dilakukan mengingat tidak ada kontribusi dari ketiga BUMD ini terhadap pendapatan daerah.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Sumbar Zulkenedi Said, seusai mendengar langsung permasalahan BUMD tersebut dari pihak bersangkutan, diketahui bahwa Direktur Utama PT Dinamika Sumbar Jaya, Is Prima Nanda telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut, Rabu (17/10) lalu. Hal ini dikatakannya berdasarkan hasil pertemuan dengan ketiga BUMD dan pihak Pemprov Sumbar, Kamis (18/10) di Bukittingi.

Kondisi perusahaan daerah itu pun sama seperti yang diberitakan media belakangan ini, katanya. Yaitu adanya kesulitan modal. Adanya kucuran Rp1 miliar bagi BUMD tersebut, hanya Rp600 juta yang digunakan untuk modal kerja. Sisanya digunakan untuk biaya operasional, seperti membayar hutang.

Is Prima Nanda sendiri, sesuai pemberitaan di Haluan sebelumnya, juga mengatakan dengan modal seperti itu perusahaan yang ia pimpin  kesulitan mengembangkan perusahaan, seperti bengkel. Alhasil, salah satu unit usaha dari PT ini, yaitu SPBU yang berada di Simpang Padang Baru Kota Padang terpaksa ditutup.

Menurut Zulkenedi, penggunaan modal kerja untuk pekerjaan fisik pada bengkel tersebut tidaklah dibenarkan. “Ini merupakan kesalahan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajemen,” jelasnya, Jumat (19/10) kepada Haluan.

Sementara untuk PT ATS sendiri kata Zulkenedi, pengelolaannya mesti diserahkan kepada orang yang profesional. Setelah dilakukan penambahan modal sebesar Rp500 juta beberapa waktu lalu,  ternyata perusahaan tersebut juga tidak memberikan kontribusi yang diharapkan.

Begitu juga dengan PT Grafika yang sudah memilki prospek cukup bagus dan sudah melakukan revitalisasi, namun masih harus membayar hutang perusahaan. Menurut Zulkenedi, hutang yang dibayar oleh PT Grafika ini adalah hutang pada periode sebelumnya, yang berimbas ke manajemen saat ini.

Dengan berbagai masalah yang dihadapi ketiga BUMD ini, Komisi II berharap adanya evaluasi khusus yang dilakukan Pemprov Sumbar. “Setelah mendapatkan evaluasi ini, kita bisa menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutmya,” kata Zulkenedi. Kemungkinan langkah selanjutnya adalah memberikan tambahan modal atau mengefesienkan BUMD tersebut. Seperti menjadikan satu BUMD yang memiliki unit-unit usaha. Jadi ini akan mengurangi biaya operasional. Dengan kondisi saat ini, efisiensi adalah cara yang paling tepat untuk mengembangkan BUMD tersebut katanya.

“Selama ini cara pengeloaan BUMD masih menggunakan cara lama dan harus dirubah dengan cara baru. Yaitu menggabung menjadi satu dengan berbagai unit usaha. Sehingga tidak habis hanya untuk membayar gaji saja,” jelasnya. (h/cw-eni/zal)

Comments (1)Add Comment
0
...
written by string, November 05, 2012
erimakasih atas informasinya...smilies/grin.gif

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: