Selasa, 21 Oktober 2014
UMKM Dikenai Pajak 1 Persen PDF Cetak Surel
Sabtu, 27 Oktober 2012 01:11

TAHUN 2013

JAKARTA, HALUAN—Mulai tahun depan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 1 persen dari total omzet selama setahun. Diharapkan UMKM bisa menjalankan aturan ini tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Achmad Fuad Rahmany me­nga­takan, pemerintah di­harapkan segera me­nyiap­kan peraturan pemerintah (PP) untuk menjadi dasar hukum pemungutan pajak bagi UMKM.

Upaya itu karena peraturan menteri keuangan (PMK) tidak cukup kuat untuk mengenakan pajak bagi UMKM.

“Mudah-mudahan 2013 nanti peraturan pemerintah sudah keluar. Untuk buat PP wewenangnya ada pada pim­pinan kami Menteri Keuangan, dengan instansi lain,” kata Fuad, Kamis (25/10).

Kantor pajak juga belum mau mereka-reka berapa potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM ini.

Meskipun kemungkinan besar kantor pajak sudah menyiapkan target pe­nerimaan jika nanti mendapat lampu hijau untuk memungut pajak UMKM, Fuad belum membukanya.

Hanya saja, sebagai an­car-ancar, yang pasti omzet UMKM saat ini mencapai 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. “Be­rapa potensi pajak itu ya tinggal hitung saja tax ratio-nya berapa,” katanya lagi.

Kini, kantor pajak tengah menyiapkan masukan-ma­sukan apa saja poin penting yang perlu diatur dalam PP pajak UKM itu. Tapi diskusi perumusan aturan ini baru ada di tim teknis internal Direktorat Jenderal Pajak.

Fuad menyatakan, seperti diberitakan sebelumnya pe­merintah juga berniat me­ngenakan pajak penghasilan (PPh) secara rata sebesar 1 persen kepada UKM yang memiliki omzet dari Rp0 sampai Rp4,8 miliar per tahun.

Pengenaan PPh bagi UKM untuk memenuhi asas ke­adilan bagi warga negara dalam kewajiban membayar pajak. Bukan, semata-mata untuk menggenjot penerimaan pajak saja.

Lihat saja karyawan yang berpenghasilan di atas Rp1,28 juta sebulan atau Rp15,8 juta per tahun saja dikenakan pajak. Makanya, pemerintah sedang menggodok kebijakan untuk mengenakan PPh sebesar 1 persen dari total omzet UKM.

Tapi, pengamat pajak Universitas Indonesia Gunadi berpendapat, kalau tujuan pengenaan pajak UKM untuk memenuhi rasa keadilan, maka pemerintah harus me­nyetarakan dengan ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Misalnya batas PTKP tahun depan dinaikkan menjadi Rp24,3 juta.

“Katakan untung bersih pengusaha UMKM sebesar 10 persen dari omzet. Misalkan PTKP di tahun depan Rp25 juta.

Berarti omzet sebesar Rp250 juta, untung bersihnya sekitar Rp25 juta. Mereka seharusnya tidak dikenakan pajak, karena sama dengan standar PTKP,” kata Gunadi.

Beleid pungutan pajak bagi UMKM memang menjadi isu hot yang kadang kala di­politisasi. Kementerian Ko­perasi dan UMKM ngotot usaha kecil jangan dikenakan pajak karena mereka masih rawan gulung tikar. Inilah yang membuat beleid tarif pajak UMKM menjadi ter­katung-katung dan berubah-ubah.

Sebelumnya, pemerintah akan mengutip tarif pajak UKM sebesar 2 persen final bagi UKM dengan omzet usaha antara Rp300 juta sampai Rp4,8 miliar per tahun.

Pajak itu terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen, plus pajak penghasilan (PPh) se­besar 1 persen. UKM dengan omzet kurang dari Rp300 juta cuma 0,5 persen. (h/kbc)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: