Jumat, 24 Oktober 2014
Politik Manajemen Pengelolaan SDA PDF Cetak Surel
Sabtu, 03 November 2012 02:44

Otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe­merintah Daerah secara normatif diharapkan dapat memperbaiki kebija­kan-kebijakan yang diberla­kukan di daerah-daerah y­ang ada di Indonesia. Desentra­lisasi menjadi hal penting dalam berbagai pengelolaan kehidupan bermasyarakat terutama di daerah. Salah satu yang menjadi kewena­ngan Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya otono­mi daerah adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA). SDA merupakan asset esensial bagi daerah terutama yang memiliki SDA berlimpah sebab tidak semua daerah di Indonesia memiliki SDA yang dapat digarap sehingga pada akhirnya mampu mening­katkan Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dan taraf kehi­du­pan masyarakatnya.

Pengelolaan SDA di daerah diatur berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Per­izinan diberikan kepada peru­sahaan atau investor guna membuka lahan untuk proses produksi berbagai bentuk sumber daya alam misalnya emas, bijih besi, mineral, minyak dan lain sebagainya. Seperti telah disinggung sebe­lum­nya, asumsi awal diberi­kan izin kepada pengusaha atau investor untuk mengelola sumber daya alam (SDA) adalah untuk peningkatan kesejahtearaan masyarakat melalui peningkatan PAD dan selanjutnya dapat memajukan daerah tersebut secara berta­hap dan berkelanjutan.

Namun dalam realisasinya pengelolaan SDA tidak sepe­nuhnya memberikan dampak positif bagi daerah yang ber­sang­kutan. Misalnya timbul persoalan pencemaran lingku­ngan, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di dalam masyarakat dan bentuk dampak negatif lainnya aki­bat pengelolaan SDA adalah pen­ce­maran lingkungan. Eksploi­tasi SDA tanpa arah dan regulasi yang jelas akan menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya sehingga hal terse­but juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat, misal kualitas air bersih dan sani­tasi yang tidak memuhi stan­dar, kemudian lahan perta­nian yang tercemar sementara pihak pengelola SDA tidak memikirkan keluhan masya­rakat tersebut tetapi sebalik­nya mereka menikmati hasil pengolahan SDA tanpa ada rasa tanggungjawab akibat proses produksi yang meraka lakukan.

Sebenarnya persoalan tersebut timbul akibat kontrol yang tidak dijalankan sebagai­mana mestinya kepada peru­sa­haan oleh pemerintah salah satu contoh adalah peru­sahaan tambang yang terda­pat di Kabupaten Solok Suma­tera Barat. Di sana terdapat beberapa perusahaan tambang bijih besi yang tersebar di berbagai kecamatan yang kemudian di antaranya menim­bulkan efek negatif bagi mas­ya­rakat sekitar. Lahan perta­nian masyarakat menjadi tercemar hingga mencapai ratusan hektar selanjutnya aliran sungai yang biasa di manfaatkan oleh masyarakat juga relatif tidak bisa diman­faatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Faktor politik juga berpe­ran penting dalam pengelolaan SDA dan dampak yang dira­sakan oleh masyarakat. Izin yang diberikan kepada peru­sahaan pada awalnya barang­kali memang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku namun dalam pelak­sanaan dan pengawasannya sudah jelas akan ada prosedur “lain” yang bisa memuluskan urusan kontrol tersebut. Lemahnya pengawasan kepa­da produksi perusahaan tam­bang bijih besi tidak akan terjadi jika pemerintah dan aparat terkait lainnya secara konsisten menjalankan regu­lasi yang ada tanpa dipenga­ruhi oleh faktor politis lainnya dan sekaligus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari lahirnya suatu kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam yang proporsional.

Politik manajemen SDA diharapkan dilakukan dalam proses kebijakan politik yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pe­ngang­garan, pelaksanaan dan pengawasan termasuk meng­optimalkan partisipasi masya­rakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya alam secara efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan. Sinergitas hubungan di dalam pemerintahan daerah diha­rapkan dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan pelayanan public untuk kese­jahteraan rakyat.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, penge­lolaan sumber daya alam titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit RPJPN meru­muskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

1. Program Pengem­ba­ngaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menye­barluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan ling­kungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Kon­servasi dan Rehabilitasi Sum­ber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingku­ngan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terman­faatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program ada­lah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat peman­faatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploi­tatif.

3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingku­ngan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingku­ngan yang rusak akibat pe­man­faatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegia­tan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingku­ngan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

4. Program Penataan Ke­lem­bagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelem­bagaan, menata sistem hu­kum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkea­dilan.

Sasaran program ini adalah tersedianya kelem­bagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksan­nya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

5. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pi­hak-pihak yang berke­penti­ngan dalam pengelolaan sum­berdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sasaran program ini ada­lah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelo­laan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelak­sanaan sampai penga­wasan.

 

NORA EKA PUTRI
(Dosen FIS UNP)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: