Kamis, 02 Oktober 2014
Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok Mandul PDF Cetak Surel
Kamis, 22 November 2012 01:48

DISAHKAN AWAL 2012 LALU

PADANG, HALUAN — Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Padang mandul. Meski sudah disahkan awal tahun 2012 lalu, namun sampai kini tidak kunjung diterapkan. DPRD Kota Padang pun gerah dan mendesak Pemko Padang segera memberlakukannya.

“Kami minta Pemko Padang segera menerapkannya. Perda Kawa­san Tanpa Asap Rokok ini sangat untuk mendukung Kota  Padang menuju Kota Sehat,” kata Wakil Ketua DPRD Kota  Padang Budiman kepada Haluan Rabu (21/11).

Dikatakan, kehadiran perda itu sangat direspon masyarakat. Jika Pemko Padang belum berani menerapkannya secara penuh di tempat umum, paling tidak dapat memulainya di lingkungan Peme­rintah Daerah dan kawasan umum lainnya.

“Kami meminta, agar Pemko Padang jangan menunda lagi pelaksanaannya dengan alasan menunggu revisi dari gubernur. Karena gubernur hanya merevisi beberapa poin saja yang tidak begitu krusial, sehingga tidak merubah struktur perda itu,” kata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dikatakannya, sejumlah lokasi yang merupakan tempat umum, harus segera dibuatkan pembe­ritahuannya tentang kawasan khusus merokok, agar tidak semua lokasi tercemar oleh asap rokok. Hal ini merupakan salah satu poin penting dalam revisi gubernur.

Selain itu, seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang juga diminta agar mulai menerapkan kawasan tanpa asap rokok ini baik di ruangan ataupun di lobi kantor.

“Jika tidak kita yang memu­lainya, tentu perda ini tidak akan pernah dapat diterapkan. Di kota besar saja bisa dilakukan, kenapa di Kota Padang belum bisa,” ujar  anggota dewan dari daerah pemi­lihan Padang IV (Padang Timur, Padang Selatan dan Bungtekab) ini.

Namun anehnya, perda itu sampai kini belum diberi nomor. Perda tersebut juga belum ditan­datangani kepala daerah dengan alasan karena masih harus dieva­luasi oleh Pemprov Sumbar. Dan akan ditindaklanjuti lagi dengan pembahasan antara Pemko Pa­dang dengan DPRD Padang.

Kabag Hukum Pemko Padang, Andri Yulika yang dihubungi terpisah membenarkan. Meski sudah disahkan dalam rapat paripurna dewan, namun Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok itu belum diberi nomor.

“Perda itu memang sudah disahkan tetapi belum ditan­datangani karena ada beberapa hal yang perlu dievaluasi Pemprov Sumbar. Karena itu pula belum bisa diterapkan,” katanya.

Dalam waktu dekat, pihaknya menjadwalkan akan berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Sumbar tentang tindak lanjut Perda tersebut. (h/ade)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy