Rabu, 03 September 2014
Perda Rokok tak Jalan PDF Cetak Surel
Kamis, 06 Desember 2012 02:08

PADANG PANJANG, HALUAN — Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang No 8 tahun 2010 yang mengatur tentang kawasan tertib rokok dan kawasan tanpa asap rokok, sepertinya masih membutuhkan keseriusan dan sikap tegas peme­rintah daerah setempat.

Dalam rangkaian operasi yang digelar tim 7, masih ditemukan adanya asbak yang ngetem di instansi pemerintah.

“Dalam operasi kemarin, kita masih mendapati staf yang merokok di lokasi perkantoran. Selain itu, kita juga masih temukan adanya asbak di beberapa ruang kantor. Temuan ini sudah kita dokumen­tasikan sebagai ba­rang bukti, yang nan­tinya akan disampai­kan pada rapat ga­bungan,” kata Drs Reflis MTP, Kadis Koperasi UMKM yang juga anggota tim 7.

Sekretaris tim 7 Pemko Padang Pan­jang dr H Mawardi MKM mengatakan, dalam teknisnya, tim 7 bertugas untuk me­la­kukan operasi dan survey langsung ke seluruh kantor dan instansi pemerintahan yang ada di Kota Pa­dang Panjang.

Tujuannya, antara lain untuk melihat hasil penerapan dan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2010.

“Tim ini dipimpin langsung Sek­dako Budi Hariyanto. Selain kantor dan instansi pemerinatahan, tim juga akan menyambangi sejumlah lokasi fasilitas umum, seperti sekolah, tempat ibadan, rumah sakit, angkutan umum, pasar dan terminal,” jelas Mawardi.

Disebutkan, tim 7 yang sudah memulai rangkaian operasi penertiban sejak Selasa (4/12) lalu, dijadwalkan akan mengakhiri tugasnya hingga Jum’at (7/12) mendatang. Hasil dari kunjungan tim kata Mawardi, akan dirangkum dan dikumpulkan untuk selanjutnya diajadikan pembahasan pada rapat gabungan.

“Sesuai amanat Perda, seluruh kantor, instansi dan lembaga peme­rintah merupakan kawasan bebas dan tanpa asap rokok. Untuk itu, operasi tahap pertama memang diprioritaskan di seluruh lingkungan pemerintahan,” jelas Mawardi.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Pajang H Eko Furqani yang dihubungi terpisah mengatakan, dengan dimu­lainya operasi penertiban Perda rokok di lingkungan lembaga dan instansi pemerintahan, diharapkan akan dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam implementasi Perda itu sendiri di kalangan aparatur pemerintah.

“Apapun hasil dan temuan dari operasi penertiban Perda rokok di lingkungan pemerintahan, tentu akan menjadi cerminan terhadap peme­rintah selaku pemilik dan pembuat aturan. Hendaknya, hasil ini bisa memberikan hasil dan contoh yang baik masyarakat,” kata Eko.(h/yan)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: