Sabtu, 25 Oktober 2014
Pemprov Sumbar Siapkan SOP SKPD PDF Cetak Surel
Sabtu, 15 Desember 2012 01:20

TERIMA PENGADUAN

PADANG, HALUAN— Menang­gapi Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari pelaksaan UU No 25 tahun 2009, Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur untuk 46 Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di ling­kungan Pemprov.

Kepala Biro Organisasi Set­prov Sumbar, Onzukrisno mengung­kapkan, tahun 2011 lalu diakuinya baru 2 SKPD, sedangkan tahun ini, telah ada 44 SKPD mem­buat SOP. SOP ter­sebut dibuat SKDP masing-masing. Setelah itu, diverifikasi Bagian Orga­nisasi. Selanjutnya, barulah Biro Organisasi me­nyerah­kan ke Inspektorat.

”Saat ini, SOP tersebut tengah di-review dan diveri­fikasi Bagian Organisasi. Sete­lah itu, baru dikembalikan ke SKPD masing-masing. Bagian Organisasi juga akan mem­berikan SOP ke Ins­pektorat. Gunanya, agar inspektorat mudah melakukan penga­wa­san dan evaluasi SOP terse­but,” terangnya.

Onzukrisno mengakui, hing­ga kini penyusunan SOP belum meng­ikutsertakan masyarakat. Sebab, untuk internal peme­rintah tidak perlu mengi­kut­sertakan parti­sipasi masyarakat. Sedangkan pelayanan publik, seyogianya harus me­ng­ako­modir kepentingan masyarakat. “Itu hanya berlaku untuk SKPD yang terlibat langsung dalam pelayanan publik. Tapi kalau internal pemerintah, tak perlu,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Sum­bar, Erizal ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima SOP dari Biro Organisasi se­hing­ga belum dapat melaku­kan evaluasi terhadap SOP yang telah dibuat masing-masing SKPD. Katanya, penga­wasan SOP di SKPD hanya akan dilakukan sekali setahun karena keterbatasan anggaran dan personel.

”Dalam sebulan itu, tim kami turun pada lima SKPD. Mulai tahun depan, Ins­pek­torat sudah masuk dalam SOP  pelayanan di SKPD. Jadi, pe­ngawasan terhadap SOP SKPD tahun ini, belum kami lakukan evaluasi,” ujarnya.

Sedangkan evaluasi SKPD dalam pelayanan publik mem­butuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya, di Inspektorat ada 33 SOP dari surat me­nyurat sampai pelaporan. Tim akan mencocokkan SOP yang ada dengan fakta riil di lapa­ngan. “Nanti dapat dilihat, apakah SOP tersebut sudah dija­lankan atau masih di atas kertas saja. Karena SOP-nya belum ada di tangan saya, maka saya belum bisa berkomentar banyak soal itu,” paparnya.

Terima 11 Pengaduan

Sejak dibentuk Agustus lalu, tim Pengelola Penga­duan Pelaya­nan Publik yang diben­tuk Pemprov telah menerima 11 pengaduan masyarakat. Sebanyak 1 pengaduan disampaikan secara tertulis, sedangkan 10 pengaduan lainnya disampaikan lewat kontak hotline pengaduan masyarakat.

Tim Pengelola Pengaduan Pela­yanan Publik mendesak agar Pem­prov Sumbar memiliki standar operasional prosedur (SOP) pela­yanan publik. Pasalnya, sejauh ini, masyarakat masih mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Sementara, Biro Organisasi Setprov Sumbar me­ngaku seluruh SKPD telah memiliki SOP dalam pelayanan publik. Namun, mengakui SOP tersebut belum per­nah dilakukan evaluasi. Pemprov baru akan melakukan evaluasi tahun 2013 mendatang.

“Sejak kami didirikan sudah ada 11 pengaduan masyarakat yang masuk. Ada sejumlah pelayanan di satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) yang dikeluhkan masyarakat. Rata-rata mereka menge­luhkan tidak trans­parannya SOP, sehingga mereka merasa dipersulit. Kami berharap amanah UU No 25 Tahun 2009 ten­tang Pelayanan Pub­lik benar-benar di­laksanakan Pem­prov,” ujar Ketua Tim Pe­ngelola Pengaduan Pela­yanan Pub­lik, Chairul Darwis, kemarin (13/12).

Ia menyebutkan, UU terse­but mengamanahkan SKPD menyusun SOP pelayanan pub­lik dan meli­batkan ma­sya­rakat dalam penyu­sunannya. “Sejauh ini, kami belum meli­hat itu. Padahal, Pasal 39 UU Pelayanan Publik mengamanatkan itu,” ucapnya.

“Beberapa waktu lalu ada keluhan masyarakat terhadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) soal kepegawaian, Di­nas Pra­sarana Jalan Tata Ru­ang Permukiman (Prasjal Tar­kim), Unit Pengadaan Pela­yanan (ULP) Sumbar serta SKPD lain­nya. Laporan terse­but, tentunya kami klarifikasikan pada SKPD terkait,” katanya.

Menurut Chairul, SOP akan memudahkan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Ia me­nyarankan agar diterbitkan Peraturan Guber­nur yang meng­haruskan seluruh SKPD mem­buat SOP sehingga mudah me­lakukan evaluasi kinerja. Apa­lagi, sesuai Pasal 51 UU Pela­ya­nan Publik memberikan ruang kepada masyarakat untuk meng­gugat penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik, me­lalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila pela­yanan yang diberikan menim­bulkan kerugian. (h/dla)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: