Minggu, 26 Oktober 2014
Biaya Nikah Hanya Rp30 Ribu PDF Cetak Surel
Jumat, 11 Januari 2013 01:42

KUA SE-SUMBAR SAMAKAN PERSEPSI

PADANG, HALUAN—Kantor Wilayah Kementerian  Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar meng­ge­lar rapat kerja dengan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Sumbar Kamis (10/1), guna menyikapi kabar miring pungutan liar (pungli) biaya nikah yang merebak di tengah masya­rakat.

Plt Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kemenag Sumbar, Abrar Munandi yang memimpin rapat menyebutkan, KUA adalah motivator dan penggerak masya­rakat dalam pembinaan agama di tingkat kecamatan. KUA adalah garda depan dan ujung tombak Kemenag dalam menyuk­seskan seluruh program yang diluncurkan.

“KUA adalah ujung tombak Kemenag dalam implementasi program yang diluncurkan. Kare­na itu, kabar pungutan liar (pungli) biaya nikah yang dia­lamat­kan pada KUA harus segera diluruskan,” kata Abrar yang didampingi Kasi Produk Halal Alfar Arbi dan Kasubag  Hukmas dan KUB M Rifki.

Menurut Abrar, rapat dinas mengusung dua tema, yaitu penyamaan persepsi dalam menggemakan Gerakan Masya­rakat Maghrib Mengaji (Gemmar Mengaji) yang diimple­mentasikan dengan Desa Binaan Bebas Buta Huruf Alquran serta menyikapi isu pungli biaya nikah di KUA. Soal pungli ini, seluruh KUA harus menyamakan persepsinya.

“Kita harus membedakan antara biaya pencatatan nikah dengan biaya pernikahan. Yang berhubungan KUA adalah biaya pencatatan nikah, besarnya hanya Rp30.000,” ucapnya. didampingi Kasi Produk Halal Bidang Urais, Alfar Arbi, dan Kasubag Humas M Rifky.

Biaya pencatatan nikah itu telah diatur dalam PP No.47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,  biaya pencatatan nikah besarnya Rp30 ribu. Dana itu diserahkan ke kas negara menja­di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bahkan biaya  biaya pencatatan nikah itu bisa digratiskan, asal ada surat keterangan miskin dari pihak kecamatan.

Sedangkan biaya pernikahan, berkaitan dengan kultur dan budaya masyarakat, juga status sosial kemasyarakatan. Masyara­kat bisa keluar biaya berapa saja, tergantung keinginan dan kemam­puannya.

Dia tak menafikan, jika ada beberapa oknum petugas KUA yang meminta biaya pencatatan nikah lebih dari Rp30 ribu. Kelebihan pungutan biaya perni­ka­han itu erat kaitannya dengan pelaksanaan nikah tidak pada hari kerja. Karena sebagian besar petugas KUA tidak memiliki moda transportasi, maka biasa­nya yang punya hajat mem­berikan tambahan biaya tran­spor, terutama di kampung-kampung yang lokasinya cukup jauh dari Kantor KUA.

“Untuk kasus ini, kita akan tertibkan dan carikan solusinya. Karena memang minimnya biaya operasional di KUA,” ujarnya.

Sanksi yang diberikan kepada oknum petugas KUA nakal, tidak saja berupa teguran lisan mau­pun tulisan tapi juga menindaknya sesuai dengan aturan yang berlaku di Kemenag.

Sedangkan pungutan biaya nikah yang cukup besar mencapai Rp750 ribu, biasanya dimintakan oleh para ninik mamak mem­pelai. Biaya-biaya itu tidak masuk ke dalam biaya pernika­han, karena digunakan untuk biaya saksi, sumbangan untuk masjid dan lainnya.

Rencana DPR RI yang akan mengalokasikan anggaran khusus bagi operasional KUA ketika menikahkan mempelai di luar jam dinas, justru menjadi salah satu yang sangat diharapkan.

“Kita sangat mengapresiasi hal itu. Kalau memang dianggar­kan untuk KUA, tentu akan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ke­menag Sumbar Ismail Usman, meminta agar semua KUA di Sumbar mempersiapkan diri untuk menyambut kunjungan dari provinsi lain yang hendak belajar ke Sumbar tentang penerapan Gemmar Mengaji. Sejak Menteri Agama RI menye­butkan, Gemmar Mengaji di Sumbar menjadi  percontohan, maka banyak permintaan dari provinsi lain untuk datang ke Sumbar. (h/vie)

Comments (2)Add Comment
0
smk
written by string, Pebruari 24, 2013
Bagi yg tau total bersih biaya nikah brapa ya ??
Misalkan ga berikut acara adat istiadat (hajatan) untuk resminya ???
Minimal itu brapa ?
0
smk
written by string, Januari 12, 2013
smilies/smiley.gifsmilies/cheesy.gif adaygmurahga

Write comment

busy