Selasa, 21 Oktober 2014
Regulasi Perjalanan Dinas PDF Cetak Surel
Sabtu, 02 Maret 2013 02:16

Pengelolaan Ke­ua­ngan Daerah telah menjalani babak ba­ru ketika diterbit­kannya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keua­ngan Negara dan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ne­gara. Walaupun masih ada beberapa peraturan peme­rintah yang belum diterbitkan untuk pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, na­mun telah terasa menggelitik dan menantang nyali dalam pengelolaannya. Bila kita bicara keuangan negara, ten­tunya tidak akan terlepas berbicara keuangan daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah salah satu ukurannya, dapat dilihat dari hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Peme­rintah Daerah (LKPD). Dewasa ini sangat disadari, berda­sarkan hasil pemeriksaan LKPD masih sedikit yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Kita lihat saja di Suma­tera Barat atas LKPD Tahun Anggaran 2010 dan 2011, dari 19 pemerintah kabupaten/kota dan 1 pemerintah provinsi, tidak satupun yang mem­peroleh opini WTP. Tentunya hal ini disebabkan oleh banyak faktor dan berbagai persoalan di daerah. Salah satu faktor tersebut adalah bersumber dari keragu-raguan pemerin­tah daerah dalam melaksana­kan ketentuan yang ada.

Keterlibatan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Keuangan Daerah, tidak bisa kita lepaskan begitu saja atas persoalan yang telah dialami oleh pemerintah daerah, karena banyak pera­turan perundangan yang diter­bitkan menjadi sebuah ke­bingungan bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana, bahkan mungkin BPK sebagai aparat pemeriksa.

Kebingungan tersebut con­tohnya terkait dengan regulasi yang mengatur tentang perja­lanan dinas, hibah dan ban­sos, penganggaran, dan berba­gai persoalan lainnya. Tulisan ini akan memberikan bebe­rapa ilustrasi kepada kita semua apakah regulasi atas pengelolaan keuangan daerah tidak lebih baik diserahkan kepada Kementerian Keua­ngan, sama halnya ketika kita bicara kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, maka  lea­ding sectornya sudah pasti kementerian terkait.

Sebuah renungan dan ga­ga­san bagi kita bersama, kiranya ke depan Kementerian Dalam Negeri berkenan secara legowo menyerahkan fungsi koordinasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keua­ngan daerah ini kepada Ke­men­terian Keuangan. Sehing­ga diharapkan Kementerian Dalam Negeri lebih fokus menyelesaikan berbagai per­solan pemerintahan dalam negeri seperti sosial politik, kependudukan, perlindungan Masyarakat dan lain seba­gainya.

Perjalanan Dinas

Setiap tahun Kementerian Dalam Negeri selalu mener­bitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (dibaca Permen­dagri) yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD bagi Pemerintah Daerah. Pedoman tersebut antara lain berkaitan dengan pokok-pokok kebijakan yang memuat sin­kro­nisasi kebijakan peme­rintah dengan pemerintah daerah; prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya; teknis penyusunan APBD ; serta hal-hal khusus lainnya.

Dari berbagai substansi pedoman penyusunan APBD tersebut, salah satu yang menjadi kebingungan dan menjadi perhatian aparat pemeriksa dalam rangka penyusunan APBD tersebut adalah pengaturan tentang perjalanan dinas.

Apabila kita sigi satu persatu Permendagri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD tersebut dari tahun 2006 sampai dengan 2013 yaitu Permen­dagri No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, Permendagri No 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyu­sunan APBD Tahun Anggaran 2008, Permendagri No 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009, Permendagri No 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, Permendagri No 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, Per­men­dagri No 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, dan Permendagri No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyu­sunan APBD Tahun Anggaran 2013 pada prinsipnya hanya menekankan bahwa standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Tentunya Keputusan Kepa­la Daerah tentang standar perjalanan dinas disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat kita pastikan tidak ada klau­sul yang menyatakan bahwa standar satuan harga perja­lanan dinas yang ditetapkan pemerintah daerah harus mem­pedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI.

Sebagai konsekuensinya sangat wajar rasanya banyak pemerintah daerah yang me­ne­­tapkan standar satuan harga sesuai dengan kebu­tuhan mereka sendiri, sehing­ga kadangkala terlihat tanpa lagi memperhatikan rasio­nalitas (azas keadilan dan kepatutan) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Indikasinya terlihat ba­nyak­nya pemerintah daerah yang menetapkan standar satuan harga perjalanan dinas lebih besar dari standar harga yang ditetapkan dalam Pera­turan Menteri Keuangan. Ini dibuktikan dengan adanya uang harian perjalanan dinas gubernur/bupati/walikota/pimpinan dan anggota DPRD lebih besar ketimbang uang harian seorang menteri mau­pun pejabat eselon I di ke­menterian.

Bila kita bicara legalitas, rasanya hal ini tentu tidak bertentangan dengan keten­tuan yang ada. Akan tetapi bila kita lihat dari azas umum pengelolaan keuangan daerah, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dari sisi keadilan dan kepatutan.

Sebagai contoh, pada ta­hun anggaran 2012 bila kita lihat pada Peraturan Menteri Keuangan No 84 /PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Stan­dar Biaya Uang Harian Perja­lanan Dinas Dalam Negeri untuk Tingkat A Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara, Menteri dan setingkat Men­teri), Tingkat B Pejabat Negara Lainnya (Ketua/Wakil Ketua/Anggota Badan, Komisi, Pejabat yang sejenis), Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan Eselon III diberikan uang harian minimal Rp. 355.000,- dan tertinggi Rp 525.000,-  untuk DKI Jakarta.

Akan tetapi bila kita lihat standar satuan harga perja­lanan dinas untuk kepala daerah/pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II di pemerintah kabupaten/kota khususnya di Sumatera Barat untuk perjalanan dinas luar provinsi, termasuk Ibu Kota RI, sebagian besar di atas standar yang telah ditetapkan Menteri Keuangan RI. Bahkan ada uang harian kepala daer­ah mencapai Rp 1.500.000 per hari.

Begitupun dengan standar biaya penginapan, jika alokasi Peraturan Menteri Keuangan dilaksanakan secara at cost, namun di pemerintah daerah belum semuanya at cost karena memang tidak ada kewajiban pada pedoman penyusunan APBD yang dite­tap­kan Menteri Dalam Negeri (Pedoman penyusunan APBD Tahun 2012 secara bertahap).

Apabila Peraturan Men­teri Keuangan sebagaimana tersebut di atas menetapkan standar hotel bintang empat diperuntukkan bagi gubernur, wakil gubernur, dan pejabat negara lainnya yang setara, pejabat eselon I serta pejabat eselon II dengan standar maksimal DKI sebesar Rp 1.000.000,- maka beberapa pemerintah daerah menetap­kan standar lebih besar dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Di luar Provinsi Sumatera Barat kasus nyata pada Peme­rintah Kabupaten Wa­katobi, dalam hal Standar Biaya Perjalanan Dinas telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi No 135 tahun 2006 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2007 dan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2007 yang berlaku per 1 Juli 2007 yang di dalamnya memuat tarif transportasi untuk keperluan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap Kabupaten Wakatobi.

Dasar perhitungan untuk menentukan biaya perjalanan dinas dengan tarif transportasi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bupati didasarkan pada perhitungan keadaan geografis Wakatobi. Sehingga keputusan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan atas tarif  transport untuk tujuan ke kota lain di luar provinsi dengan asumsi menggunakan pesawat terbang dan hasil konfirmasi maupun keadaan sebenarnya di lapangan, dike­tahui bahwa penetapan tarif transport berdasarkan Pera­turan Bupati No. 6 Tahun 2007 terlalu besar. Sehingga permasalahan tersebut ber­akibat pada terjadinya pem­borosan keuangan daerah sebesar Rp. 628.366.000,- sehingga Badan Pemeriksa Keuangan RI mereko­mend­asikan Bupati Wakatobi agar segera meninjau kembali Peraturan Bupati No. 6 ten­tang Penetapan Tarif Transportasi untuk Perjalanan Dinas agar sesuai perhitungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Jika kita lihat Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, pada pasal 22 hanya berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBN yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dengan demikian Pera­turan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas jelas tidak menga­manahkan untuk dilaksa­nakan pada Pemerintah Dae­rah. Lalu ada apa dengan BPK ?

Kebingungan baru bertambah lagi dengan diterbitkannya Permendagri No 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.

Secara prinsip Permen­dagri No 37 Tahun 2012 ditetapkan adalah dalam upaya memberikan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Kenapa setelah APBD telah ditetapkan diterbitkan lagi peraturan yang merubah tentang Pedoman Penyusunan APBD tersebut? Rasanya baru ini pertamakali muncul Permendagri yang merubah Pedoman Penyusunan APBD pada tahun berjalan.

Permendagri No 16 Tahun 2013 mengamanahkan perja­lanan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap untuk sewa kendaraan dalam kota, biaya transportasi dan  biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Sedangkan uang harian dan uang repre­sentasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang diteta­pkan dengan Keputusan Ke­pala Daerah.

Jelas bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri terse­but tidak sedikitpun menying­gung bahwa keputusan kepala daerah tentang perjalanan dinas harus mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perja­lanan dinas maupun Standar Biaya perjalanan Dinas.

Akan tetapi dalam pelak­sanaannya Permendagri ini masih tetap memberikan kegundahan dan keraguan bagi pejabat di daerah. Apa­kah standar biaya perjalanan dinas di daerah diperkenankan lebih besar dari standar perjalanan dinas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Kurang nyaman rasanya apabila dalam permasalahan ini, Kementerian Dalam Ne­geri memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dengan alasan otonomi daerah belaka, dan sulit menetapkan standar perjalanan dinas untuk lebih kurang 500 Peme­rintah Daerah, yang tersebar di 33 provinsi di NKRI ini.

Toh kenyataannya Kemen­terian Keuangan RI, mampu menetapkan standar satuan harga/biaya perjalanan dinas tersebut untuk seluruh wila­yah Indonesia yang tentunya telah diatur dengan berbagai pertimbangan kebutuhan untuk masing-masing provinsi.

Apabila hal ini dibiarkan berlarut disaat BPK dan KPK saat ini gencar gencarnya mengintai temuan atas per­jalanan dinas fiktif, maka penetapan standar satuan harga perjalanan dinas mele­bihi Peraturan Menteri Ke­uangan, juga bisa menjadi alternatif lain sebagai solusi penambahan penghasilan pejabat tertentu, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi melakukan perjalanan dinas fiktif.

Penulis memang belum bisa memahami, apakah standar harga yang ditetapkan Menteri Keuangan yang tidak memahami kebutuhan pejabat yang melaksanakan perja­lanan dinas atau pemerintah daerah yang kurang rasional dalam menetapkan standar. Wallahualam. (***)

 


MUHAMMAD YASRIN SYAHPUTRA, SE.MM
(Sekretaris DPPKA Kabupaten Pasaman)

Comments (1)Add Comment
0
izin copy gan
written by string, Juli 06, 2013
gan izin copy ya....untuk tugas kuliah saya....

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: