Rabu, 03 September 2014
33 PNS Ditertibkan Pol PP PDF Cetak Surel
Kamis, 14 Maret 2013 01:50

NONGKRONG DI KEDAI

BUKITTINGGI, HA­LUAN—Asyik nongkrong di ke­dai, 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditertibkan oleh Satpol PP yang be­ker­jasama dengan Ba­dan Kepegawaian Dae­rah (BKD) Bukittinggi, Rabu (13/3).

Saat operasi penertiban PNS yang berkeliaran pada jam kerja itu, petugas juga menertibkan PNS yang berkeliaran di pasar.

Operasi penertiban itu sendiri dilakukan di 13 titik di Kota Bukittinggi, mulai dari kedai makanan dan minuman, pasar, hingga tempat umum lainnya.

Menariknya, saat petugas mendatangi kedai makanan dan minuman, sejumlah PNS yang berada di dalam kedai jadi kelabakan. Bahkan diantara mereka ada yang berusaha kabur melalui pintu belakang, persis seperti suasana saat penertiban anak sekolah.

Sementara di kawasan Pasar Bawah, para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mengetahui operasi penertiban PNS itu juga kalang kabut ketika melihat petugas Satpol PP. Padahal misi petugas hanya untuk mener­tibkan PNS, bukan menertibkan PKL.

“Operasi penertiban ini dilaku­kan sesuai instruksi Walikota Bukittinggi, sekaligus menindak­lanjuti banyaknya laporan masya­rakat, yang melaporkan banyak­nya PNS yang berkeliaran saat jam kerja,” ujar Syafnir, Kepala Kantor Satpol PP Bukittinggi, disela-sela penertiban PNS tersebut.

Menurut Syafnir, pegawai negeri sipil yang tertangkap pada saat razia diminta kartu identi­tasnya, atau Kartu Tanda Pendu­duk (KTP). Setelah itu masing-masing PNS yang terjaring dipanggil ke kantor Satpol PP untuk menjelaskan alasan mere­ka keluyuran saat jam kerja, lalu diminta memengisi blanko kete­ra­ngan yang telah disediakan.

Blanko yang diisi itu kemu­dian diserahkan pada Kepala SKPD bersangkutan, serta dila­por­kan ke BKD, agar para PNS nakal itu bisa ditindaklanjuti sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Satpol PP hanya bertugas untuk menertibkan. Untuk pem­berian sanksi kepada PNS yang terjaring operasi itu, dise­rah­kan kepada Kepala SKPD masing-masing atau sanksinya bisa saja ditentukan pihak BKD,” jelas Syafnir.

Syafnir menambahkan, untuk memberikan efek jera kepada PNS nakal, Satpol PP dan BKD Bukittinggi akan terus melak­sanakan operasi penertiban PNS secara kontinyu. Petugas juga akan mengintrogasi kepentingan mereka, sehingga dapat dibeda­kan antara pegawai yang mem­punyai kepentingan diluar dinas dengan bukti adanya surat kete­rangan dari atasan langsung, dengan pegawai yang sengaja berkeliaran pada saat jam dinas. (h/wan)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy