Rabu, 03 September 2014
Tambang Emas, Uang, PAD atau Anak Cucu? PDF Cetak Surel
Sabtu, 16 Maret 2013 01:26

Meskipun sudah ada peringatan dari berbagai pihak bahkan diberitakan secara nasional, tetapi operasi penambangan emas liar di Solok Selatan sekitarnya masih berlangsung dengan tenang. Laporan surat kabar ini menyebutkan bahwa sedikitnya masih ada 300an ekskavator yang bergerak tiap hari mengeruk bumi Solok Selatan untuk mencari emas.

Tim terpadu yang disebut-sebut terdiri dari DPD RI, DPR RI dan Pemprov Sumbar itu sampai saat ini masih belum turun ke Solok Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung. Bahkan ada indikasi tim itu akan disambut dengan aksi demo oleh para pekerja tambang maupun pengusaha tambang liar.

Peristiwa demi peristiwa yang berbuntut bentrok atau hubungan yang mendingin antara masyarakat-Pemda dan aparat keamanan sudah acap terjadi akibat illegal mining ini. Kasus serupa agak mirip dengan sarang burung layang-layang di beberapa tempat di Sumatera Barat. Di gua sarang burung acap terjadi juga bentrok masyarakat-aparat. Bahkan sampai jatuh korban nyawa seperti di Tanah Datar dan Agam.

Agaknya pada tempat dimana ada sumber uang, maka picu keributan sangat mudah dipantik. Ini yang selama ini tidak jadi perhatian pemerintah di daerah. Pemerintah daerah tahunya hanya bagaimana membuat aliran pendapatan mengalir ke PAD, tanpa pernah melakukan pembinaan pada aktivitas penambangan atau eksplorasi sarang burung walet di goa-goa.

Khusus di Solok Selatan, aktivitas illegal mining memang tidak menghasilkan apa-apa untuk PAD secara langsung. Jika saat ini setidaknya masih ada sekitar 300 ekskavator yang masih beroperasi, maka setiap alat berat diprediksi mampu menghasilkan 200 gram emas per harinya.  Artinya paling tidak ada  60 kilogram emas dikeluarkan dari Solok Selatan setiap harinya. Harga minimal penjualan emas itu adalah Rp450 juta/kg. Maka sehari semua penambang emas itu menghasilkan Rp27 miliar atau Rp810 miliar. Dalam setahun menjadi Rp9,720 triliun. Sebuah angka yang fantastis untuk sebuah usaha.

Dengan angka sebanyak itu siapa yang tidak akan tergiur? Tak bisa ditutupi bahwa penambangan emas sepanjang hulu Batang Hari itu sangat prospektif. Kalau tidak tak mungkin ada ratusan alat berat yang didatangkan ke sana. Satu alat berat misalnya Komatsu PC 200, harganya tidak kurang dari Rp1 miliar. Apalah artinya investasi Rp1 miliar ditambah operator dan biaya operasional sampai Rp500 juta jika pendapatan yang diperoleh sangat besar?

Kini pemerintah daerah merasa tidak ada pemasukan untuk PAD. Sebenarnya salah sendiri, kenapa tidak dibuatkan Perda untuk memungut retribusi atau apapun namanya sehingga pendapatan dari tambang emas itu menjadi legal.

Tapi apakah hanya sampai di PAD itu saja pikiran para bupati dan kepala dinas pertambangan di kawasan Solok Selatan, Dharmasraya atau Sijunjung?

Tidakkah yang menjadi amat penting penyelamatan alam dan lingkungan akibat penambangan tersebut? Lihat saja, sungai dan sawah-sawah sepanjang DAS Batang Hari itu sudah bolong-bolong tak beraturan. Belum lagi akibat proses tambang itu ada air raksa yang digunakan yang bisa saja mencemari Batang Hari yang bisa mengancam sampai ke hilir.

Semuanya itu bahkan menjadi penarung bagi maksud pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang acap diserukan pegiat lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah upaya yang akan membuat anak cucu kita tidak menyumpahi kita nenek moyang mereka lantaran telah menguras habis isi bumi tanpa secuil pun disisakan untuk mereka.

Penambangan serampangan dan mengeruk habis-habisan isi bumi adalah tindakan yang menghalangi sustainable development tersebut.

Jadi Pemkab Solok Selatan jangan hanya memandang dari sudut bagaimana mengeruk PAD dari tambang emas ini melainkan bagaimana menyelamatkan lingkungan, itulah yang paling penting dan paling manusiawi.

Sekarang melirik kepada apa yang terjadi di Solok Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung, sangat jelas masalahnya bahwa pengawasan tidak maksimal. Sebenarnya sudah ada izin yang diberikan kepada sejumlah pengusaha tambang, tetapi rupanya ada yang mendompleng izin tersebut. Sehingga tidak terkontrol lagi.

Jadi apabila dari awal pemberian izin tambang yang ada memperhitungkan dampaknya, tentu tidak akan seperti ini jadinya.

Sejauh ini yang terjadi adalah setiap ada yang membawa ekskavator sudah dianggap memiliki kelengkapan sah sebagai penambang oleh sebagian pemerintah nagari. Padahal banyak syarat yang mesti dilengkapi. Dan rupanya uang di situ amat berperan. Akibatnya legalisasi tambang begitu gampangnya.

Sekarang muncul lagi tuntutan masyarakat yang sudah terlanjur enak makan duit tambang, agar Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) Tentu saja ini hal yang tidak bisa dilakukan begitu saja, harus menempuh proses yang cukup panjang. Sebab sebelum diberikan izin, harus ditunjuk dulu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Tanpa itu bagaimana mungkin izin tambang rakyat akan dikeluarkan.

Kini faktanya di Indonesia menurut data Kemen ESDM sedikitnya 7.000 Izin Usaha Pertambangan atau IUP bermasalah, sehingga pemerintah pusat melarang dikeluarkannya izin baru hingga undang-undang baru diberlakukan. ***

Comments (1)Add Comment
0
ilegal mining
written by string, Oktober 25, 2013
Dinas pertambangan sebenara sudah melakukan pengawasan terhadap ilegal mining tersebut, tetapi fakta dilapangan nya kurang berjalan dengan baik, karena banyak penambang di lidungi oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang lebih. sehingga sulit dilakukan penertipan terhadap tambang ilegal tersebut..
Kalau merunut pendapat saya itu bukan memenuhi syarat dikatan sebuah tambang, tapi itu lebih tepat nya perusak atau perampas SDA solok selatan.
Klau sebuah tambang itu memiliki AMDAL dan Izin yang sah dari pemerintah. Mulai dari proses eksplorasi sampai proses terakhir reklamasi ada aturannya dan selalu diawasi perusahaan yang pelakukan kegiatan penambangan dan diawasi pemerintah terkait....
maka dari itu saya meminta kepada dinas pertambangan solok selatan lebih serius menangani kasus ini, agar wilayah solok selatan tidak rusak terlalu parah. cobalah kita perfikir untuk beberapa tahun kedepan. Jangan kita berfikir untuk sesaat mari kita fikirkan juga masadepan anak cucu kita dimasa yang akan datang. dinas pertambangn harus sering melakukan penyuluhan pada para penambang liar untuk mencari solusi yang lebih baik.
trms....

Write comment

busy