Senin, 21 April 2014
Bupati Tuding Ketua DPRD di Balik Tambang Emas Ilegal PDF Cetak Surel
Selasa, 19 Maret 2013 01:56

SOLSEL, HALUAN — Bupati Solok Selatan H Muzni Zakaria geram saat menghadapi per­wakilan para pendemo yang me­nuntut izin dompeng di aula kantor bupati, Senin (18/3). Ia menuding Ketua DPRD Solok Selatan Khairun­nas berada di balik maraknya aktivitas tambang emas ilegal.

“Saya apresiasi dan bangga ketika rakyat Solsel menyampaikan aspirasi ke bupati, seharusnya mereka me­nyampaikan aspirasi ini ke para wakil mereka di DPRD. Namun hari ini, hanya sedikit wakil rakyat yang datang. Bahkan, Ketua DPRD Solok Selatan, ketuanya dari para wakil rakyat daerah Solsel tidak hadir.

Bapak-bapak jangan menanyakan kepada saya, karena saya yakin bapak-bapak tahu di mana Khai­run­nas,” ujar Bupati Solsel dengan nada geram.

Menurut bupati, aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengusaha dom­peng ini sepenuhnya didukung oleh Khairunnas. “Saya yakin, bapak-bapak ini didukung sepenuhnya oleh Ketua DPRD Solsel Khairunnas. Ia di Padang memantau aksi yang bapak gelar hari ini (kemarin-red),” ungkap Bupati Solsel H Muzni Zakaria dengan yakinnya.

Selain itu, Bupati Solsel juga menilai bahwa ketidakhadiran Khairunnas, Ketua DPRD Solsel, di ruang audiensi dalam menam­pung aspirasi masyarakat Solsel, karena disebabkan oleh ketidak­mampuan Khairunnas memimpin lembanga DPRD. Tidak hanya itu, bahkan bupati menyam­paikan bahwa Khairunnas tidak gentleman dan lumpuh sebagai ketua para wakil rakyat.

Ternyata tidak hanya bupati yang geram, Wakil Ketua DPRD Solsel Edi Susanto pun mengung­kapkan bahwa yang mengahalangi pembahasan Perda tambang rakyat adalah Khairunnas.

Sementara itu, Khairunnas sendiri tidak bisa dikonfirmasi terkait tudingan Bupati dan Wakil Ketua DPRD Solok Selatan. Menu­rut informasi, Khairunnas tidak berada di Solok Selatan. Bahkan ketika dihubungi melalui HP-nya, semua nomor yang masuk diblokir.

Sebelumnya, aksi yang digelar oleh Masyarakat Dompeng Anak Kemenakan Ninik Mamak Rantau 12 Koto Kabupaten Solok Selatan yang dihadiri oleh 500-an orang yang menuntut Pemerintah Daerah Solok Selatan dalam hal ini bupati, harus mengizinkan para pendompeng untuk tetap bisa beraktivitas.

Kelompok massa ini bergerak dari Simpang Tiga Padang Aro sekitar pukul 11.00 WIB, yang dikawal oleh 230 orang personil kepolisian Polres Solsel, dan anggota Dandim 0309 Solok. Aksi tersebut berjalan damai sesuai rencana awal. Selesai menggelar orasi di depan kantor Bupati Solsel di Timbulun Padang Aro, sekitar 20 orang perwakilan masyarakat diajak berdialog dengan Pemda Solsel dan Muspida. Dari mereka yang mewakili, hanya dua orang yang menyampaikan aspirasi, yaitu Syahrul (NasDem) dan Syafruddin Wakil Datuk Pintu Basa.

Syahrul menyampaikan, mereka sebagai tokoh masyarakat se­benarnya mendukung (apresiasi) tindakan yang diambil Pemda Solsel untuk menertibkan illegal mining. Akan tetapi, masyarakat yang diwakilinya menuntut agar pengu­saha dompeng tidak dilarang menambang emas.

Katanya, khusus untuk pengu­saha dompeng, awalnya juga mela­kukan tuntutan adanya regulasi yang jelas untuk mereka berak­tivitas. Setelah ada komunikasi yang baik antara pemda, investor dan pengusaha, mereka dibolehkan beraktivitas, namun sekarang sudah didemo lagi.

Memang, Pemda Solsel pernah membolehkan pengusaha dompeng untuk menjalin kerja sama dengan investor melalui bapak angkat anak angkat. Tetapi, realisasi di lapangan berbeda. Salah satu perusahaan (PT Geominex Solok Selatan) malah menyalahgunakan kesepakatan. PT Geominex Solok Selatan malah menjual Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada pengusaha ekskava­tor. Maka, dompeng mulai diting­galkan dan ekskavator berluncuran masuk lokasi emas, yang kini menyisakan masalah besar (mena­sional-red).

Kemudian, Syafruddin Wakil Datuk Pintu Basa menyampaikan bahwa sebagai tokoh adat, bak pepatah itiak menyudu ka bancah, ayam manyudu ka lasuang, setiap masyarakat bekerja di lokasi yang berbeda-beda sesuai potensi da­e­rah­nya. Maka dari itu, WPR yang terkendala oleh investor luar, seolah telah mengeliminasi kepen­tingan masyarakat banyak di daerah itu.

“Kami butuh regulasi (peraturan tambang rakyat-red), sudah tiga tahun kami menunggu tetapi tidak kunjung disahkan aturan tersebut, atau tidak diurus oleh instansi terkait, maka kami hari ini me­nuntut kejelasannya (WPR dan IUPR),” ungkapnya.

Menanggapi pernyataan wakil masyarakat ini, bupati dan wakil bupati angkat bicara. Masyarakat diajak untuk bersama-sama mene­mani Pemda Solsel untuk meng­hadap ke Kementerian ESDM RI dalam upaya mengurus izin tam­bang rakyat.

Pemda dan pengusaha dompeng se­pakat untuk menyampaikan as­pirasi tambang rakyat itu lang­sung ke Kementerian ESDM sesuai de­ngan upaya-upaya yang telah disusun oleh Pemda. Usai per­temuan 20 orang perwakilan para pengunjuk rasa itu, massa dibubar­kan. Ren­cana dapur umum dan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Solsel diurung. Aksi sempat kisruh, ketika mobil dinas bupati dihadang oleh massa. Na­mun cepat diredam oleh aparat keamanan dan massa serta aparat keamanan berdamai. Kantor bupati Solsel sudah diko­songkan oleh kelompok massa dengan aman dan tertib. Bahkan, usai berdialog, perwakilan pengunjuk rasa malah memilih berfoto ria bersama Bupati Solok Selatan.

Cabut Izin PT Geominex

Wakil Bupati Solok Selatan Abdul Rahman menegaskan agar perusahaan yang bermasalah doku­men perizinannya, harus dica­but agar ada wilayah yang akan dija­dikan untuk pertambangan rakyat.

“Lima bulan kami dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, kami sudah menga­jukan draf peraturan daerah tentang tambang rakyat. Akan tetapi, draf ini tidak jadi dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Solsel,” ujar Wabup Abdul Rahman.

Alasan penolakan itu, dika­renakan tidak ada kawasan yang bisa dijadikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Karena tidak ada lagi lokasi yang mengandung emas di Solsel, semua­nya sudah ada Kuasa Pertam­bangan (KP). Jadi kami setuju untuk mengusut perusahaan yang memiliki IUP tetapi tidak lengkap,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam doku­men yang akan diusulkan untuk WPR pada Maret 2011, merupakan daerah yang berpotensi emas, tetapi terletak di lokasi rentan dan hutan lindung. Seperti, Batang Pamong, Batang Gumanti, Batang Talantam, Batang Gumanti, Batang Hari, dan Batang Sikiyau. “Kita bukan tidak memikirkan rakyat, tetapi lokasi yang ada ini tanahnya rentan bencana dan terletak di lokasi hutan lindung,” terangnya.

Menurut Wabup Abdul Rahman, ketika pembahasan itu dotolak maka yang diajukan untuk WPR adalah di Batang Hari tepatnya di kawasan izin usaha pertam­bangan PT Geominex Solok Selatan dan PT Geominex Sapek. “Satu-satunya cadangan untuk lokasi WPR adalah lokasi yang ada di dua perusahaan ini, maka izin ini yang harus dievaluasi dan eksekusi,” lanjutnya.

Lagi-lagi, kata Wabup Abdul Rahman, soal cabut izin perusahaan asing yang menggarap emas Solsel kembali mendapatkan penolakan. “Ada anggota DPRD menolak untuk mencabut izin perusahaan ini karena alasannya sulit mencari dan men­datangkan investor,” urainya.

Intinya, Wabup Solsel Abdul Rahman setuju jika yang akan dijadikan wilayah pertambangan rakyat adalah lokasi izin yang dimiliki oleh PT Geominex Solok Selatan dan PT Geominex Sapek.

Pernyataan yang sama juga muncul dari anggota DPRD Solsel Armensyah Johan. Menurutnya, jika memang perusahaan itu tidak mengantongi izin yang lengkap, maka Pemda Solsel harus tegas untuk mencabut izinnya. “Kita mendukung pendapat Wabup Solsel, kalau memang izin bermasalah maka harus kita tindak dan jangan lagi diberikan izin-izin lainnya kepada pengusaha tersebut, tetapi harus dicabut,” terangnya.

Ia menyampaikan beberapa kesalahan perusahaan, seperti tidak lengkapnya dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan. Apalagi perusahaan PT Bina Bakti Pertiwi yang hanya memegang izin kawa­san pertambangan untuk eksplorasi bukan izin operasi produksi. Tidak hanya itu, bahkan perusahaan emas itu tidak memberikan laporan berkala sekali tiga bulan, sehingga rencana produksi dan jumlah produksi emas oleh perusahaan itu tidak diketahui.

Dalam beberapa diskusi pejabat berkepentingan di Solsel soal tambang rakyat, baik Pemda Solsel maupun  DPRD Solsel, maka ken­dalanya adalah tidak adanya kawasan untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Maka, jalan keluarnya menurut mereka adalah mencabut izin perusahaan yang tidak lengkap dokumen izin dan menjadikan kawasan itu untuk WPR.

Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok Selatan Noviar Dt Rajo Endah. “Kalau memang Bupati Solsel H Muzni Zakaria sudah mengatakan bahwa aktivitas tambang emas oleh perusahaan tersebut ilegal, maka kita tuntut kata-kata bupati, untuk mengevaluasi dan mengeksekusi perusahaan tersebut. Jika memang kita serius menertibkan tambang emas di Solsel,” pungkasnya.

Sementara itu, tidak hanya PT Geominex Solok Selatan dan PT Geominex Sapex yang tidak lengkap perizinannya. PT Bina Bakti Pertiwi yang bergerak di sektor pertam­bangan emas di Alai Kecamatan Sangir Batang Hari se-aliran Sungai Batang Hari juga dinyatakan ilegal oleh Bupati Solok Selatan H Muzni Zakaria. Namun, sayangnya lokasi perusahaan ini berada dalam kawasan hutan lindung.

Maka, sungguhpun tiga perusa­haan ini dapat dicabut izinnya maka kemungkinan yang bisa dijadikan WPR hanya lokasi di dua perusahaan, yaitu PT Geominex Solok Selatan dan PT Geominex Sapex. Sedangkan lokasi PT Bina Bakti Pertiwi berada di lokasi hutan lindung, maka kesulitan untuk mengurus izin pinjam pakai ka­wasan hutan. (h/col)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy