Sabtu, 25 Oktober 2014
Empat KPUD Jalani Sidang DKPP PDF Cetak Surel
Rabu, 03 April 2013 01:42

DIDUGA LANGGAR ETIK DALAM VERIFIKASI FAKTUAL

PADANG, HALUAN — Laporan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan verifikasi faktual beberapa waktu lalu, direspons Dewan Kehormatan Penye­lenggara Pemilu (DKPP) dengan mengge­lar sidang Kode etik di Sekretariat Bawaslu Sumbar, Jalan Pramuka, Padang, Selasa (2/4).

Untuk wilayah Sumbar, terdapat empat KPU kabupaten/kota yang disidang DKPP terkait aduan atau laporan DPW PPRN Sumbar itu. Keem­patnya  yakni KPU Padang Pariaman, Pasaman Barat, Kota Paya­kumbuh dan Tanah Datar.

Materi sidang yang digelar DKPP itu mencari fakta/bukti penyebab gagalnya empat DPD PPRN  dalam proses verifikasi faktual yang dilaksa­nakan oleh masing-masing KPU kabu­paten/kota yang dilaporkan.

Sidang dipimpin Ketua Panel Majelis Sidang Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait, Ardyan (Komisioner KPU Sumbar) dan Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti. Sebagai teradu, seluruh komisioner KPU empat daerah. Sementara, dari pihak peradu hadir Ketua DPP OKK PPRN Hermansyah Surbakti, Ketua DPW PPRN Sumbar Zainal A Haris, dan Bendaraha DPW PPRN, Saidinal Ali.

Dalam gugatannya, PPRN menuding ada kesengajaan empat KPU mengga­galkan partai itu lolos pada tahap verifikasi faktual. “Beberapa anggota kami yang jadi sampel verifikasi malah tidak diverifikasi oleh tim KPU. Hal itu yang membuat gagalnya PPRN dalam verifikasi. Padahal, data yang dimiliki valid,” ungkap Hermansyah Surbakti dalam materi gugatannya.

Dia mencontohnya, hal itu terjadi di Payakumbuh. KPU setempat dituding tidak menggunakan data yang diserah­kan KPU Sumbar. Sebaliknya data yang digunakan adalah data verifikasi yang diminta ke partai. Sehingga banyak dari kader PPRN yang tidak terdata dalam masa verifikasi faktual. Padahal, anggota tersebut ada,” imbuh Hermansyah.

Bahkan, katanya, ketika yang akan dihadirkan ke KPU untuk verifikasi, kadernya malah takut karena pola yang dipakai tim verifikasi seperti interogasi polisi. “Akibatnya, kami dimasukkan ke dalam kategori partai  yang tidak memenuhi syarat (TMS),” tegasnya lagi.

Menjawab tudingan tersebut, KPU Kota Payakumbuh menyebut gugatan pengurus PPRN itu mengada-ada.

Tudingan serupa juga dilancarkan PPRN terhadap KPU Tanahdatar, Pasaman Barat dan Padang Pariaman. Namun, KPU Padangpariaman bisa membuktikan kalau mereka sudah melakukan verifikasi secara riil.

Pleno tak Pengaruhi Hasil Verifikasi

Usai pelaksanaan sidang, Ketua Panel Majelis Sidang Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait kepada wartawan menyebutkan, kalau sidang yang digelar hari itu menyangkut etika. “Apapun hasil pleno DKPP nantinya tidak akan mengubah hasil verifikasi faktual yang sudah dilakukan oleh empat KPUD tadi,” jelasnya.

Sebaliknya jika dalam sidang etik itu memang ditemui kesalahan yang dilakukan anggota KPUD, maka DKPP jatuhkan sanksi. “Sanksi yang paling berat itu dipecat Kalau memang ada kesalahan, Komisioner KPU yang terlibat bisa dipecat, atau setidaknya ditegur, sesuai kesalahan yang dilakukan,” kata Saut. (h/eni)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: