Jumat, 25 Juli 2014
Menyoal Pembiayaan Pendidikan PDF Cetak Surel
Rabu, 17 April 2013 02:35

Sistem pendidikan kita membutuhkan banyak perbaikan, mulai dari pem­bangu­nan gedung sekolah yang masih memprihatinkan, kuri­kulum yang tidak sinkron dengan standar global, mau­pun pembiayaan pendidikan yang memadai.

Terlepas dari besarnya alokasi dana pendidikan da­lam APBN beberapa tahun belakangan, fasilitas dan infrastruktur sekolah-sekolah negeri masih jauh dari hara­pan. Persoalan ini terkait erat dengan prosedur pembiayaan pendidikan yang tidak tepat dan menyimpang, semisal korupsi atau renovasi sekolah yang tidak memenuhi standar pengawasan mutu sehingga mengancam keselamatan guru dan murid.

Ambruknya atap bangu­nan SD Negeri Banar 01, Kampung Babakan Tajur, Desa Harkat Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Januari silam, yang menye­babkan 34 siswa dan satu orang guru terluka, mem­be­narkan kekhawatiran demikian.

Pada tahun 2011, angga­ran pendidikan berjumlah Rp 267 triliun. Jumlah ini me­ngalami peningkatan menjadi Rp 311 triliun pada 2012. Untuk 2013, anggaran pendi­dikan mencapai rekor Rp 337 triliun untuk pendidikan. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari dana tersebut yang dipakai untuk kebutuhan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Berbarengan de­ngan pendanaan gedung-gedung sekolah, alokasi dana pendidikan juga perlu diguna­kan untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa baik pemerintah dan pihak sekolah gagal meng­alokasikan sumber daya manusia dan finansial untuk perpustakaan. Setidaknya, pihak sekolah mengalokasikan 5 % anggaran yang dimiliki untuk pengembangan perpus­takaan sekolah.

Mengingat rendahnya ting­kat melek huruf di Indonesia, banyak sekolah memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada hal-hal yang lebih menjadi prio­ritas, seperti gedung-gedung sekolah yang nyaris bobrok alih-alih perpustakaan. Pada­hal, keberadaan perpustakaan sekolah sangat fungsional untuk mengembangkan wawa­san siswa yang amat terbatas di ruangan belajar. Memiliki beragam buku akan mem­bantu para guru mening­katkan metode pengajaran yang lebih baik berdasarkan buku-buku terbaru. Rendahnya pehatian terhadap signifikansi perpustakaan sekolah juga terlihat dari minimnya kebera­daan pustakawan terdaftar (registered librarian) pada masing-masing sekolah, lebih-lebih pada sekolah-sekolah yang berada di daerah ter­pencil.

Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertanggung jawab da­lam operasionalisasi dan pemeliharaan sekolah-sekolah negeri, mendapatkan jatah Rp 66 triliun—setengah lagi digunakan untuk membayar gaji guru. Kementerian Aga­ma, yang mengawasi sekolah-sekolah Islam, memperoleh Rp 39 triliun. Sisanya akan dibagi oleh 18 kementerian dan lembaga pemerintah untuk program pendidikan dan pelatihan masing-masing yang ti­dak ada hubungannya de­ngan pendidikan dasar dan menengah.

Besarnya alokasi dana pendidikan tersebut meng­haruskan pemerintah untuk serius memikirkan kembali sistem pendidikan kita. Tanpa lingkungan pembelajaran yang kondusif dan guru yang ber­kualitas, para siswa niscaya tidak akan mampu memaksi­malkan waktu ketika mereka berada di sekolah. Ini akan memiliki efek negatif secara konstan bagi situasi ekonomi dan masa depan kita.

Tak kalah pentingnya, persoalan akuntabilitas men­jadi persyaratan yang tak bisa ditawar dalam mengelola penggunaan anggaran pen­didikan di sekolah. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Semarang dengan peluncuran Bantuan Ope­rasional Sekolah (BOS) secara online patut diacungkan jem­pol demi meningkatkan trans­paransi penggunaan dana di sekolah-sekolah dasar dan menengah di Semarang. Sejauh ini, program BOS online men­cakup 346 SDN, 41 SMPN, dan ratusan sekolah-sekolah swasta di Semarang. Kebija­kan ini jelas merupakan tero­bosan progresif demi trans­paransi anggaran pendidikan. Tapi perlu diketahui bahwa upaya transparansi tersebut tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat. Belum lagi bahwa tidak setiap orang tua memiliki akses ke internet sehingga dampak program boleh jadi tidak efektif.

Bentuk partisipasi lain—interaksi langsung dan kon­sultasi tentang dana BOS antara lembaga pendidikan, sekolah dan orang tua—akan membuka pintu bagi parti­sipasi publik yang lebih luas dan akan meningkatkan trans­paransi. Orang tua harus berpartisipasi demi trans­paransi BOS. Meningkatkan komunikasi juga sangat men­desak agar semua pemangku kepentingan bisa menjamin bahwa dana BOS disalurkan secara efektif.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa meman­faatkan dana abadi pendi­dikan nasional bagi kebutu­han beasiswa pascasarjana untuk para guru sekolah dasar dan menengah non-PNS. Pe­ning­katan kualifikasi para guru sekolah dasar dan mene­ngah untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 sudah menjadi kenis­cayaan. Sebagian besar bea­siswa yang kini tersedia lebih diperuntukkan untuk dosen perguruan tinggi. Konse­kuen­sinya para guru sekolah dasar dan menengah serta mereka yang bekerja pada lembaga-lembaga non-pemerintah ti­dak mendapatkan peluang yang sama bagi peningkatan kapasitas diri. Dengan jumlah yang terbilang besar, Rp 10,6 triliun untuk 2013, Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan dalam mendistribusikan bea­siswa kepada para pendidik yang selama ini diabaikan. Karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu bijaksana dan trans­paran dalam membidik para penerima beasiswa, khususnya untuk mencegah kemungkinan penggelapan.

Endowment tersebut, yang dikenal sebagai Dana Pengem­bangan Pendidikan Nasional (DPPN), dibentuk pada 2010 dengan menggunakan dana yang tersisa dari anggaran Departemen Pendidikan tahun sebelumnya. Dana awal ber­jumlah Rp 1 triliun. Pada tahun 2011, dana ini mem­bengkak menjadi Rp 10,6 triliun. Pada tahun 2013 ini, dana tersebut menembus Rp 15 triliun. Dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan beasiswa pascasarjana untuk guru-guru sekolah dasar dan menengah, membangun kem­bali sekolah-sekolah di wila­yah yang terkena bencana alam, dan dana penelitian pada skala nasional.

Khusus untuk alokasi pembiayaan pendidikan dalam tingkat perguruan tinggi, di samping peningkatan gaji dosen lewat sertifikasi, ang­garan seharusnya juga lebih diprioritaskan berupa insentif yang diberikan kepada para dosen yang produktif dalam menghasilkan karya-karya tulis, seperti buku, jurnal, atau artikel di media massa. Rasio dosen yang menerbitkan kar­ya-karya mereka di jurnal internasional dibandingkan totalitas dosen Indonesia hanya mencapai 0,7 persen.

Jumlah ini melahirkan kekhawatiran karena miliaran rupiah yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung proyek-proyek penelitian uni­versitas digunakan untuk menerbitkan pelbagai karya dosen-dosen pada tingkat internasional. Dalam jangka pendek, jumlah ini bisa diting­katkan dengan memberikan imbalan finansial kepada orang-orang yang menerbitkan karya mereka di jurnal inter­nasional.  Beberapa kampus mena­warkan insentif sebesar Rp 1 juta minus pajak untuk publikasi internasional. Na­mun, ini jelas tidak mencu­kupi untuk menutupi biaya publikasi. Sebuah makalah yang diterbitkan dalam se­buah jurnal internasional mengha­ruskan penulisnya untuk mem­bayar Rp 3-4 juta. ***

 


DONNY SYOFYAN
(Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: