Sabtu, 19 April 2014
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik PDF Cetak Surel
Selasa, 23 April 2013 02:04

Ketika masyarakat ditanya apakah me­reka membutuhkan tata kelola peme­rintahan yang baik atau kehidupan yang baik, mereka akan menjawab kehidupan yang lebih baik. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Orang-orang Indonesia, Thai­land, atau Filipina akan mengatakan hal yang sama jika dihadapkan dengan per­tanyaan seperti itu. Saya percaya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebetulnya me­miliki arti dan daya tarik politik yang sama bagi orang-orang di tingkat akar rumput.

Apakah kehidupan yang bagus bisa diraih tanpa tata kelola pemerintahan yang baik? Apakah kehidupan yang lebih baik bisa berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa tata kelola pemerintahan yang baik? Maka apa sebetulnya kehidupan yang baik bagi rakyat? Apakah masyarakat miskin di Jakarta memahami terma ini dengan arti yang sama dengan para warga miskin di pedesaan di Jawa atau Kalimantan?

Apakah orang-orang me­ma­hami perbedaan antara tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang baik (good government)? Sekali lagi, kita mungkin mendapatkan jawa­ban yang berbeda dari orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang berbeda, di bawah pemerintahan de­ngan derajat kemanusiaan yang berbeda, dan di bawah sistem politik yang berbeda.

Pertanyaan mengenai hu­bungan antara kehidupan yang baik dan tata kelola peme­rintahan yang baik terlihat sederhana. Namun dalam situasi kehidupan nyata tidak mudah bagi banyak orang untuk memutuskan apa yang hendak dipilih. Masyarakat dengan kenyamanan material yang melimpah lazimnya kekurangan kreativitas dan kehidupan yang bermartabat; atau masyarakat yang beroleh kesukaran menikmati ke­puasan fisik biasanya menik­mati kebebasan berekspresi dan beribadah.

Untuk keperluan komu­nikasi politik yang efektif, konsep-konsep abstrak perlu diterjemahkan ke dalam idiom-idiom politik akar rum­put. Ada perbedaan yang signifikan antara idiom politik kaum miskin pedesaan dan kaum miskin perkotaan. Si­apa pun yang bekerja untuk mereka berkewajiban moral dan intelektual untuk mener­jemahkan setiap konsep abs­trak ke dalam idiom politik kedua kelompok. Ini krusial jika para pemimpin politik menghendaki bahwa ke­pe­dulian dan perjuangan mereka benar-benar dipahami oleh para pengikutnya.

Dipahami berarti bahwa masyarakat menerima dan menganggap politisi tersebut sebagai orang-orang yang betul-betul berbagi kepri­hatinan dan aspirasi dengan masyarakat. Para pengikut ini akan memandang para pe­mimpin mereka sebagai role model. Dimengerti juga ber­mak­na bahwa masyarakat tidak gampang menuduh para pemimpin politik tersebut melakukan eksploitasi eko­nomi, politik, atau moral.

Bukanlah sebuah kebijak­sanaan politik memaksa warga memilih antara kehi­dupan yang baik  dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita menginginkan kedua-duanya; kehidupan yang baik dan tata kelola peme­rintahan yang juga baik. Masalah yang kita hadapi adalah menjadikan kehidupan yang baik bisa diakses oleh mayoritas rakyat. Ini harus dicapai melalui tata kelola yang baik dan ditopang oleh tata pemerintahan yang baik. Yang perlu dilakukan men­dorong masyarakat menjadi lebih manusiawi, gampang diatur, lebih sejahtera, dan suka berlaku adil

Kita harus membuat ma­sya­rakat menyadari bahwa cita-cita bersama untuk me­miliki kehidupan dan tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dicapai dengan menyederhanakan masalah. Kita perlu mengung­kapkan kebenaran tentang kompleksitas negara, dan bahwa solusi orisinal dan tahan lama akan datang lewat kerja keras, kehati-hatian, dan kejujuran yang dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Warga perlu dipersiapkan dengan kehidupan yang keras ini.

Banyak yang menilai bah­wa masa depan negeri ini terlihat suram, tapi ini bukan­lah keputusasaan. Kita dapat keluar dari kekacauan hari ini bila masing-masing pemimpin politik berhasil menyusun dukungan dari rakyat. Tidak ada politisi yang berhasil dalam pertarungan ideologi tanpa dukungan yang lang­geng dari masyarakatnya. Pertanyaannya adalah apakah dukungan itu dinyatakan secara spontan atau dimo­bilisasi, riil atau palsu. Jika riil, apakah sokongan itu didasarkan pada pemahaman yang dalam atau sekadar berlandaskan ketakutan dan ketaatan.  Apa yang diingin­kan para pemimpin politik dari pendukung mereka? Dukungan politik yang nyata atau ketaatan belaka?

Ada baiknya para pe­mimpin politik negeri ini juga mengakui pentingnya peran dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh tradisional dan informal. Di berbagai belahan bumi, para pemimpin tra­disional sering berhasil men­jaga ketertiban dan mem­berikan layanan barang dan jasa publik dalam situasi yang penuh tantangan. Di Afghanistan, para pemimpin lokal dan kepala suku bekerja lebih baik dibandingkan lem­baga-lembaga pemerintah resmi Afghanistan atau ten­tara NATO dalam mem­beri­kan pelayanan publik dan keamanan.

Di Ghana, para pemimpin tradisional hampir tak ter­pisahkan dari pelaksanaan kebijakan pemerintah. Para peneliti menemukan bahwa para pemimpin tradisional membantu upaya rekan-rekan mereka yang terpilih secara demokratis dalam menghadapi pelbagai tantangan, seperti pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan publik. Ketika terjadi kemandekan pembangunan infrastruktur publik karena kurangnya dana, para pemimpin informal ikut membantu mencari sum­bangan dari masyarakat lokal dan menggunakan uang me­reka sendiri untuk memas­tikan penyelesaian proyek yang menguntungkan publik.

Pemimpin lokal telah membuktikan diri mampu menginformasikan masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS dan pencegahannya. Masyarakat cenderung mendengarkan orang-orang yang mereka percayai. Sayangnya ini sering kali bukan politisi, tapi tokoh masyarakat setempat. Banyak pelajaran yang bisa diperoleh dari keberhasilan ini. Pe­mimpin tradisional seringkali sangat efektif dalam pem­bangunan daerah. Ketika desentralisasi terus bergerak, para pemimpin tradisional dan petinggi adat—ber­bekal­kan pengetahuan dan kearifan lokal—harus diberikan peran yang lebih besar. Pemimpin tradisional sangat dibutuhkan oleh pemerintahan lokal guna berfungsi secara efektif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Demokrasi modern harus dan dapat bekerja berdampingan dengan tradisi dan adat istiadat lokal untuk kepentingan semua. ***

 

DONNY SYOFYAN
(Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: