Rabu, 17 September 2014
Menuju Era Baru Emas Solok Selatan PDF Cetak Surel
Senin, 06 May 2013 01:10

Kisah tentang emas yang membuai mimpi hingga membuat orang mau melawan hukum di Solok Selatan akan dibuka lebar di Senayan. Ketua Komisi VII DPR RI bidang pertambangan, Sutan Bathoegana menurut rencana hari ini, Senin (6/5) akan melaporkan hasil audit kerusakan lingkungan, akibat maraknya pertambangan liar di Solok Selatan.

Ini tentu akan menjadi menarik untuk disimak karena ada hal lain yang sebenarnya membuat kita prihatin. Bahwa kasus ini tidak bisa rupanya diselesaikan oleh di Sumatera Barat saja. Bupati dan gubernur angkat tangan sehingga harus orang Jakarta jua yang mesti turun tangan menuntaskan kasus tersebut.

Bahwa kawasan illegal mining tersebut wajib direklamasi kembali, untuk menghindari dampak lingkungan yang dapat merugikan daerah dan masyarakat sudah sama-sama kita pahami. Tapi bagaimana cara menghentikannya?

Padahal baik masyarakat Solok Selatan maupun daerah tetangga Provinsi Jambi yang tidak ikut menikmati hasil tambang emas itu sama-sama akan mengalami akibat yang ditimbulkan oleh pertambangan tanpa aturan tersebut.

Sebenarnya dengan adanya pencemaran lingkungan sungai, akibat penambang menggunakan bahan kimia saat melakukan aktivitas penambangan sudah bisa jadi alasan untuk melakukan tindakan hukum. Ada pencemaran tapi dibiarkan, ini tentu sudah sangat keterlaluan hebatnya kekuasaan para penambang tersebut.

Diketahui bahwa para penambang banyak menggunakan bahan kimia di aliran Sungai Batang Hari, ini dapat merusak lingkungan dan ekosistem sungai.

Memang benar tim Jakarta sudah melakukan audit lingkungan, tetapi sebenarnya dengan kasat mata serta penelitian sederhana bisa saja dibuktikan oleh lembaga yang ada di Sumbar bahwa ada pencemaran lingkungan di situ. Sayangnya tidak dilakukan.

Kalau menilik apa yang diperoleh oleh tim Jakarta itu kurang lebih sama dengan yang kita duga sebelumnya. Bahwa ratusan hektar kawasan hutan lindung, hutan produksi termasuk daerah aliran sungai (DAS) sudah tercemar.

Jalan keluar dari balat-belit tambang emas liar ini adalah pentingnya Kementerian ESDM dan DPR RI menetapkan kawasan apa yang disebut sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

WPR ini adalah keputusan yang ditunggu para penambang liar terutama masyarakat setempat untuk terhindar dari cap penambang liar.

Hanya saja, seperti dibincang bersama aparat terjait dalam satu rapat belum lama ini dipimpin Gubernur Irwan Prayitno, kawasan WPR itu baru bisa dipetakan setelah semua penambang liar keluar dari Solok Selatan atau mengosongkan pertambangan yang selama ini mereka operasikan.

Tugas mengosongkan kawasan tambang liar ini tentu dibebankan kepada bupati dan dibantu oleh aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Resor Solok Selatan. Tidak boleh lagi ada ketidakadilan dalam menegakkan keadilan seperti selama ini terjadi. Adanya oknum aparatur yang ikut main tambang akan menyulitkan tindakan tegas. Oleh karena itu diminta semua pihak memberi dukungan kepada bupati dan Kepolisian Resor Solok Selatan menuntaskan masalah ini.

Keberadaan mineral dalam perut bumi Solok Selatan mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat bukan oleh kalangan tertentu saja. Banyak yang bisa diperoleh manfaat dari tambang emas itu untuk kesejahteraan masyarakat, baik untuk membangun insfrastruktur maupun untuk peningkatan taraf hidup rakyat.

Kelak apabila Kementerian ESDM sudah bisa mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) maka akan terjadi perubahan luar biasa untuk kehidupan rakyat di Solok Selatan. Tidak seperti sekarang, emas dan bahan mineral lainnya –bahkan juga migas—yang ada dalam bumi Solok Selatan belum membuat rakyat setempat benar-benar menyeluruh mendapat dampak positifnya. Justru sebaliknya, dengan tercemarnya sungai dan lahan pertanian bisa mengancam kesehatan mereka.

Sudah saatnya masyarakat daerah menikmati kekayaan alam, bila TR dikeluarkan. Pemkab Solsel wajib mengutamakan masyarakat di daerah, ini untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi harus dilakukan pengawasan melalui dinas atau instansi terkait nantinya.

Untuk mencapai tujuan WPR, partisipasi masyarakat dibutuhkan dan bersama-sama memberantas illegal mining. Agar titik koordinat pertambangan rakyat ditentukan pemerintah daerah, sehingga kegiatan penambangan dilakukan masyarakat tidak lagi berbenturan dengan hukum.

Sementara, usaha yang tidak memiliki kelengkapan izin penambangan, baik izin usaha pertambangan (IUP), izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, wajib ditutup dan diminta mengurus semua perizinan.***

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: