Kamis, 23 Oktober 2014
RKPD Sumbar Hebat? PDF Cetak Surel
Rabu, 08 May 2013 01:46

Mungkin bagi akyat kecil di Lubuk Ulang-Aling, di Pasir Laweh Bawan, di Sialahan Pariangan atau di Sikabaluan Mentawai, arti sebuah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tiada berarti apa-apa. Mereka asyik dengan segala kehidupannya dengan segala suka-dukanya.

Rakyat kecil juga tidak peduli benar apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Utama karena berhasil dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi untuk tahun 2013. Sumbar menyisihkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Apa peduli mereka?

Secara langsung mereka –rakyat kecil- tidak peduli. Tetapi sebaliknya bagi pemerintah pusat, perhatian kepada RKPD Sumbar tentu saja ini jadi sangat berarti. Bagi kalangan kelas menengah, itu bisa diartikan bahwa ada sesuatu yang mulai bagus di daerah ini. Layaknya sebuah perencanaan, maka RKPD adalah peta jalan menuju target pembangunan yang hendak dicapai di masa berikutnya. Apabila perencanaannya sudah baik, paling tidak sudah ada pedoman yang akan dipakai guna memberi penilaian terhadap jalannya pembangunan. Apabila tidak tercapai, maka berarti pemerintah melenceng dari jalur yang benar. Sebab yang membuat RKPD adalah para ahli yang sudah menghimpun berbagai teori dan kajian sebelum menetapkan RKPD Sumatera Barat.

Lalu kini pembangunan yang masih dalam tahap rencana itu sudah menerima penghargaan pemerintah pusat. Maka itu berarti bahwa melalui perhargaan ini, Sumatera Barat diakui pusat telah berhasil dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang baik dan sesuai mekanisme.

Jadi tugas kita selanjutnya adalah mengawal bersama-sama apakah RKPD ini dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam naskah RKPD atau ternyata malahan lari dari rel? Apakah kelak pemerintah cukup on the track  dalam membangun atau lebih banyak adjustment  nya di perjalanan. Yang kita kehendaki adalah hasil yang dicapai sesuai dengan target meskipun untuk mencapainya banyak dilakukan adjustment.

Penyusunan RKPD adalah sebuah amanat undang-undang. Oleh karena itu, dalam membuatnya juga disandarkan pada apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sedangkan Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.

Kongkretnya RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember.

Dengan RKPD yang diberi penghargaan seperti sekarang ini kita harap tidak ada lagi kejadian seperti penyusunan anggaran tahun sebelumnya di APBD Sumbar yang bermasalah. Tidak ada lagi anggaran naik di jalan yang bikin heboh, dimana semua mengaku serba tidak tahu.

Kita tidak ingin mengajari pula bagaimana Pemprov Sumbar menyusun RKPD itu. Tetapi sekurang-kurang tentu tetap dengan menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up.

Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) tentu akan membuat dokumen RKPD jadi berkualitas karena program yang dibuat mesti yang berkualitas dengan membanding apa yang dicapai pada program tahun sebelumnya. Mana yang tidak perlu tentu dibuang dan diganti dengan yang lebih penting buat rakyat.

Pendekatan Demokratis dan Partisipatif artinya apakah penyusunannya tidak pintar-pintarnya orang Bappeda saja. Mesti banyak pihak terlibat dalam menyusun.

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal yang sudah dikonsultasikan dengan DPRD. Dengan demikian alasan bahwa DPRD tidak tahu menahu kalau ada anggaran naik di jalan tidak boleh ada lagi. ***

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: