Sabtu, 01 November 2014
Tergiur Jadi Wakil Rakyat, Pemimpin Rakyat Mundur PDF Cetak Surel
Selasa, 14 May 2013 01:45

Ternyata status sebagai wakil rakyat lebih menyihir daripada menjadi pemimpin rakyat. Kemarin diberitakan oleh koran ini bahwa ada 147 wali nagari dan kepala desa di Sumatera Barat yang memilih mundur dari jabatannya demi untuk maju menjadi calon anggota DPRD.

Entah karena berpenghasilan besar dan memiliki kuasa lebih makanya posisi sebagai wakil rakyat jadi lebih menggiurkan ketimbang menjadi pemimpin rakyat di nagar-nagari atau di perdesaan. Padahal para wali nagari itu dipilih langsung oleh rakyat bak Presiden. Jika dihitung-hitung, jauh lebih legitimate para wali nagari dibanding anggota DPRD. Wali nagari dipilih langsung oleh rakyatnya karena memang melihat sosok pribadinya. Sedang para anggota DPRD masih terselimuti oleh partainya.

Tapi faktanya, di Sumatera Barat dan 147 wali nagari dan kepala desa mengundurkan diri setelah diri mereka dinyatakan sebagai salah seorang calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

Pengunduran diri massal ini terkait dengan ketentuan Undang-undang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan kepala desa/wali nagari yang akan menjadi calon anggota legislatif mundur dari jabatannya. Sebab, menurut KPU, kades/wali nagari berperan besar dalam pengelolaan pemilu di tingkat desa.

Masalahnya, kalau tidak demikian akan terjadi subyektifitas pengambilan keputusan. Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah atas usul wali nagari/kepala desa. Rekapitulasi hasil pemilu juga digelar di tingkat nagari/desa. Kalau wali nagari/kepala desa defenitif sekaligus jadi caleg, akan sangat rawan terjadi kecurangan.

Memang larangan wali nagari/kepala desa menjadi caleg, tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2012. Tetapi secara tegas wali nagari/kepala desa dan perangkatnya dilarang menjadi pelaksana kampanye sesuai pasal 86 ayat 2g dan 2h.

Lewat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, diwajibkan wali nagari/kepala desa dan perangkatnya  untuk melepas jabatan jika maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Syarat mutlak itu digariskan di Pasal 19 huruf i angka 4.

Waktu pelaksanaan kampanye untuk Pemilu 2014 juga sangat panjang sehingga akan sulit mengawasi dan memastikan para kepala desa itu tidak berkampanye. Belum lagi jumlah pengawas pemilu di lapangan yang terbatas. Maka sebagaimana diminta oleh KPU, jika mau fair maka para wali nagari/kepala desa harus mundur.

Itu versi KPU, bagaimana dengan versi sebagian pihak yang melihat sisi rasa keadilan? Aturan KPU itu jadi terasa tidak adil ketika para menteri, tak diwajibkan berhenti, tetapi cukup mengambil cuti untuk berebut jabatan empuk sebagai anggota legislatif.

Celakanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sesungguhnya tidak mengatur ihwal cuti bagi wali nagari/kepala desa atau menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Entah bagaimana akhirnya dari kritikan atas ketidakadilan seperti ini. Yang jelas nampaknya para wali nagari/kepala desa tidak terlalu mempermasalahkan, khususnya di Sumatera Barat 147 orang wali nagari/kepala desa yang mundur itu, ya mundur saja. Tidak lagi mempermasalahkan soal diskriminasi atas diri mereka dibanding dengan para pembantu Presiden seperti menteri.

Kita hanya berharap dalam pesta demokrasi, conflict of interest harus dijauhkan dari para penyelenggara negara hingga level terendah. Benar bahwa dengan terlibat langsung dalam pemilu, kepala desa bisa memanfaatkan posisinya demi kepentingan pribadi. Tapi apabila dalih itu tidak pula dilekatkan kepada posisi pejabat publik seperti para menteri, tentu tidak adil juga.

Bagi kita khususnya di Sumatera Barat, persoalannya tentu saja ada pada periode setelah proses pengumuman daftar calon. Dengan pengunduran 147 wali nagari/kepala desa itu tidak bisa kita sederhanakan begitu saja.

Ada 147 pemimpin yang mengundurkan diri, tentu akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di tingkat paling bawah itu. Hal itu bisa berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat di jajaran pemerintahan terdepan, nagari dan desa.

Meskipun pihak Kantor Gubernur sudah menyatakan bahwa ada perangkat nagari lainnnya yang siap melaksanakan tugas-tugas wali nagari yang mundur itu.  Tapi apakah tersedia juga 147 perangkat nagari yang secakap wali nagari/kepala desa yang mundur itu dalam waktu singkat? Harus kita pahami bahwa ke-147 pemimpin rakyat di tingkat nagari/desa itu adalah orang-orang terbaik di nagari/desa tersebut yang sebelumnya dipilih rakyat.

Benar atau tidaknya asumsi bahwa ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan, marilah kita lihat dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan sampai Pemilihan Umum berlangsung. Apakah memang tidak akan terjadi gangguan atas jalannya roda pemerintahan di tingkat paling bawah tersebut? Atau malah sebaliknya?

Fenomena banyaknya wali nagari yang maju dalam pemilihan legislatif, menurut pakar politik dan pemerintahan Asrinaldi Asril, lebih kepada prestisius untuk mengubah status sosial. Menurutnya, gengsi sebagai anggota legislatif lebih ekslusif di mata masyarakat daripada sebagai wali nagari. Jadi yang juga patut kita catat, alangkah menggiurkannya jadi wakil rakyat dibanding menjadi pemimpin rakyat.***

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: