Kamis, 31 Juli 2014
Baliho Bacaleg DPR RI Langgar SK Walikota PDF Cetak Surel
Sabtu, 08 Juni 2013 01:12

PAYAKUMBUH, HALUAN — Baliho dua bakal calon legislatif, masing-masing baliho Sukri Bey bacaleg DPR RI dari Partai Gerindra yang dipasang di depan Plaza Paya­kumbuh melanggar aturan,

Baliho Hariadi, bacaleg DPR RI dari PPP yang dipa­sang di bilboard di jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Parit Rantang, menyalahi aturan dan aksi penertiban harus dilakukan. Kedua baliho terebut di­duga bertentangan dengan Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 430.1/40/WK-PYK-2013, ten­tang Pe­netapan Lokasi Alat Peraga yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 poin 7,8 dan 9.

Anggota Panwaslu Paya­kumbuh, Wilson, ditempat terpisah, Jumat kemarin me­nuturkan, baliho dua baca­leg itu jelas bertentangan dengan SK Wali Kota No.439.1/40/WK-PYK-2013. Pada SK wali Kota poin 7 menyatakan tidak dibenarkan memasang alat peraga di lokasi bundaran Tugu Adipura ke stasiun kereta api lama, poin 8 menyatakan larangan dari Tugu Adipura ke Sim­pang Benteng, dan poin 9 larangan mulai dari Tugu Adipura ke Jembatan Ra­tapan Ibu.

Panwaslu Payakumbuh, sudah menyurati partai politik pengusung caleg terkait du­gaan pelanggaran tersebut. Namun, menurut dia, kapa­sitas Panwaslu Payakumbuh terkait persoalan itu hanya sampai pada memberikan teguran, karena yang dilanggar bukan UU Pemilu, tetapi SK Wali Kota, jelas Wilon. Pe­merintah memiliki ins­tru­men sendiri untuk me­nin­dak pe­langgaran terkait aturan daerah, yaitu Sat Pol PP. Panwaslu tidak akan men­campuri hal tersebut. “Jika yang dilanggar adalah aturan perundang-undangan Pemilu, maka Panwaslu Payakumbuh akan ikut turun tangan.

Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh, Fauzi Firdaus saat dihubungi wartawan, Jumat kemarin sedang berada di Jakarta. Namun ketika dikonfirmasi sekaitan baliho bacaleg DPR RI, pihaknya mengaku sudah menerima SK Wali Kota Payakumbuh terse­but. Namun untuk mela­kukan aksi penertiban, terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Kita perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan intansi terkait, seperti DPKAAD, KPU dan Bawaslu setempat. Apa­lagi dua baliho bacaleg ter­sebut mendatangkan pen­dapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkot Payakumbuh,” jelasnya.

Sukri Bey saat berkunjung ke Balai Wartawan Luak Limopuluah beberapa waktu lalu mengakui, ada kemung­kinan tim pendukungnya memasang baliho pada tempat yang dilarang tanpa se­penge­tahuan dirinya. Dia ber­harap kesalahan kecil itu hendaknya bisa dimaafkan semua pihak terkait. (h/zkf)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy